Pemilihan AKD yang berlangsung, Rabu (13/11) di gedung DPRD berlangsung panas serta diwarnai aksi walk out beberapa partai dengan alasan ijin mengikuti kampanye.

Tome da Costa, SH, Wakil Ketua DPRD yang dihubungi melalui panggilan telepon seluler, Kamis (14/11) mengatakan bahwa koalisi merah putih yang dibentuknya terdiri dari 21 anggota DPRD dari Partai Gerindra, Golkar, PAN, PSI, Demokrat serta Gelora.

Sedangkan 14 kursi lainnya dari partai PDIP, NasDem, PKB, Perindo dan PBB tidak berhasil menempatkan satupun anggota dalam komposisi AKD.

“Beberapa partai itu minta ijin kepada pimpinan tidak ikut pembentukan AKD, sedangkan PKB lewat surat sudah mengirimkan nama anggota untuk didistribusikan ke dalam anggota AKD,”ujarnya.

Dijelaskannya, koalisi Merah Putih yang dibentuknya itu akan bekerja keras melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, termasuk diantaranya akan melakukan pengawasan penggunaan dana APBN, APBD serta dana desa.

Artikel Koalisi Merah Putih Kuasai AKD Kabupaten Kupang, Lima Parpol Dapat Zonk pertama kali tampil pada Kabar Independen.

“Kalau sudah tendensius, ada unsur politik pasti menyerang pribadi apalgi ini dilakukan oleh tim media salah satu paket yaitu paket KORSA,”ujarnya.

Calon Bupati Kupang Yosef Lede kepada awak media, Selasa (12/11) di Desa Tanah Merah mengatakan, pemberitaan terhadap dirinya selama ini terutama terkait dengan mobil dinas Ketua DPRD DH 117 merupakan rekayasa, memutarbalikkan fakta.

Ia memastikan bahwa upaya masif ini terlebih dahulu telah dirancang oleh tim media dan pasti turut diketahui oleh tim pemenangan paket tersebut.

Dijelaskannya, sebagai orang yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD dimana jabatan tersebut levelnya sama dengan Walikota atau Bupati, maka permohonan pinjam pakai mobil dinas telah ada regulasinya.

Pengajuan pinjam pakai kendaraan dinas kata dia, dapat juga dilakukan oleh masyarakat umum dan juga instansi vertikal lainnya di Kabupaten Kupang, faktanya ada instansi vertikal yang sudah mengajukan pinjam pakai mobil dinas.

Artikel Yosef Lede : Ada Upaya Masif Giring Opini Publik dan Ujaran Kebencian Terhadap Saya!  pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Demikian diungkap Sekwan Efendi Kusumo, Senin (11/11) sore saat dikonfirmasi diruang kerjanya.

Efendi Kusumo mengatakan, tiga pimpinan DPRD pasca usai masa jabatan periode 2019-2024 belum menyerahkan kembali tiga mobil dinas.

“Hingga kini tiga pimpinan belum serahkan mobil dinas,”tegasnya.

Tiga pimpinan itu seharusnya terlebih dahulu menyerahkan kendaraan dinas, walaupun mereka sudah mengajukan permohonan sewa beli kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait.

Pimpinan DPRD baru periode 2024-2029 Daniel Taimenas, Tome da Costa dan Sofia Malelak – de Haan  kata dia akan diberikan kendaraan dinas baru.

“Kalau pak Yos (Yosef Lede – red) sudah serahkan kembali kendaraan dinas ke BPKAD,”ungkapnya.

Artikel Sekwan Sebut Tiga Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang Belum Serahkan Kendaraan Dinas pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Perhitungan pembayaran pajak daerah sebesar 10 persen dari total dana yang dikelola oleh Sekretariat DPRD sebesar 11,1 miliar untuk item makan minum rapat selama tahun 2023.

Sumber terpercaya yang berhasil dikonfirmasi media ini melalui sambungan telepon, Rabu (20/03/2024) mengatakan, Sekretariat DPRD diduga terlambat setor potongan pajak daerah sebesar 10 persen dari total biaya makan minum rapat tahun 2023 sebesar 11,1 miliar rupiah. Tanggungan pajak daerah baru saja disetor belum lama ini.

“pajak daerah yang mereka bayar itu sebesar 1,1 miliar rupiah, mereka baru bayar belum lama ini ditambah dengan denda keterlambatan,”ungkap sumber.

Pembayaran tanggungan pajak daerah sejumlah 1,1 miliar kata sumber, ditambah lagi dengan denda keterlambatan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Artikel Kuat Dugaan Sekretariat DPRD Kabupaten Kupang Telat Setor Pajak Daerah pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Menurut Pengamat Politik Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Yeftha Yerianto Sabaat, S.IP, M.IP, fasilitas yang didapatkan dengan jumlah dana yang sangat besar itu harusnya sejalan dengan kinerja serta memiliki asas manfaat ketimbang kenikmatan pribadi.

“saya kira anggota DPRD kita juga berhak dapat fasilitas yang menunjang kinerja mereka sebagai wakil rakyat, saya pikir harus lebih mengutamakan asas manfaat publik ketimbang asas manfaat pribadi,”ujar Yeftha Yerianto Sabaat, Kamis (21/03/2024) melalui pesan WhatsApp.

Dikatakannya, item fasilitas yang sifatnya koordinasi dan konsultasi DPRD, sangat tidak wajar menelan biaya fantastis apalagi hanya untuk urusan perut saja. Hal ini berbanding terbalik dengan dengan dua item yakni pembahasan rancangan Perda serta penyusunan dan pembahasan program pembentukan Perda yang bermanfaat untuk publik ternyata nilainya lebih kecil.

“kalau begini caranya ya kita bisa menilai kalau anggota DPRD kita tidak pro pada kepentingan publik, tapi lebih mementingkan kepentingan pribadi,”ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Biaya makan minum DPRD tahun 2024 menurun jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 11,1 miliar. Jumlah ini tercantum dalam APBD 2024, jumlah 7,7 miliar ini akan mengalami perubahan ketika terjadi sidang Perubahan Anggaran 2024 bulan September nanti.

Artikel Dua Tahun Sekretariat DPRD Kabupaten Kupang Habiskan Dana Belasan Miliar Untuk Makan Minum, Begini Kata Pengamat. pertama kali tampil pada Kabar Independen.

RDP gabungan komisi di pimpin Wakil Ketua DPRD Johanes Mase serta turut dihadiri oleh Ketua DPRD Daniel Taimenas, Wakil Ketua DPRD Sofia Malelak – de Haan serta para anggota DPRD lainnya. Pemerintah Kabupaten Kupang diwakili oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Johanes Mase selaku pimpinan sidang mengatakan dasar dilakukannya RDP karena pengaduan beberapa pegawai honorer yang tidak terakomodir dalam pendataan ulang pegawai non ASN lantaran formasi jabatan pengemudi, tenaga kebersihan dan tenaga pengamanan terhapus dari draft pendaftaran.

“Banyak keluhan disampaikan oleh pegawai yang tidak terakomodir, maka BPSDM diundang untuk berdiskusi. Dan harus ada jalan keluar demi selamatkan anak bangsa yang selama ini mengabdi,”Ungkapnya.

Pelaksana tugas Kepala BKPSDM Pandapotan Sialagan menjelaskan, pendataan ulang pegawai non ASN dilakukan mulai tanggal 01 – 30 September 2022 dan jumlah pegawai non ASN di Kabupaten Kupang sebanyak 3020 orang.

Artikel RDP Bahas Nasib Honorer, DPRD dan Pemkab Kupang Hasilkan Tiga Rekomendasi pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Surat undangan untuk semua anggota DPRD yang ditandatangani Johanes Mase selaku Wakil Ketua telah didistribusikan kepada semua anggota DPRD.

Dalam surat pimpinan DPRD Kabupaten Kupang itu, RDP gabungan Komisi akan membahas pegawai non ASN yang tidak terakomodir dalam pendataan ulang pada aplikasi Badan Kepegawaian Nasional. RDP direncanakan berlangsung Senin (31/10/2022) di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Kupang.

Pantauan media ini Senin (31/10/2022) di gedung DPRD, Pihak Pemerintah yang diwakili BKPSDM nampak telah hadir, diataranya Kepala BKPSDM, Sekretaris Badan serta sejumlah staf. Sementara pihak DPRD telah hadir tiga orang pimpinan beserta beberapa orang anggota DPRD. Sampai berita ini dipublikasi, RDP belum dimulai. (Jessy)

Artikel DPRD Kabupaten Kupang Agendakan RDP Bersama Pemerintah, Bahas Nasib Honorer pertama kali tampil pada Kabar Independen.

DPRD secara kelembagaan hingga hari ini belum jelas apa sikap politiknya. Tercatat tiga orang anggota DPRD telah bereaksi keras menyikapi persoalan para tenaga honorer, anehnya hingga saat ini Ketua DPRD Kabupaten Kupang belum juga melontarkan pernyataan resmi soal apa langkah dari lembaga.

Sikap apatis Ketua DPRD mendapat kritikan keras dari Anton Natun yang dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (26/10/2022).

“Saya minta bapak Ketua DPRD jangan diam,”ucap Anton Natun melalui sambungan telepon.

Menurut Anton Natun, Ketua DPRD seharusnya segera mengambil langkah taktis sebagai wujud kepedulian terhadap nasib sejumlah tenaga honorer. Harus ada langkah-langkah untuk memperjuangkan nasib para tenaga honorer yang tidak terakomodir dalam pendataan ulang pegawai non ASN oleh BKPSDM.

“Mereka itu ada doa dan kerja keras untuk masa depan juga, mereka juga ada tanggungan keluarga yang harus dihidupi, ketika kita ‘bunuh’ mereka berarti ada ratusan orang akan menderita,”ujarnya.

Artikel Nasib Tenaga Honor Terkatung-katung, Anggota Sayangkan Sikap Diam Ketua DPRD pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Pemerintah Kabupaten Kupang pada tahun 2020 telah menyodorkan daftar rencana pengajuan Ranperda untuk ditetapkan dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah, namun nyatanya hingga kini masih mengendap.

Sesuai daftar pengajuan Ranperda yang diperoleh media ini, Senin (03/10/2022), daftar tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Daerah mewakili Bupati Kupang. Dari 24 jenis Ranperda yang diajukan itu tercatat hanya dilakukan pembahasan terhadap Ranperda pertanggungjawaban APBD 2019, pembahasan APBD Perubahan tahun 2020 serta pembahasan APBD Induk 2021.

Selain itu, terdapat beberapa Ranperda yang juga telah selesai dibahas dan ditetapkan yakni pembubaran PD Kelautan, pembubaran PD Agribisnis dan pembubaran PD kantong semen dan penyesuaian PDAM menjadi menjadi BUMD serta penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.B

Berikut daftar lengkap Ranperda yang diajukan Pemerintah Kabupaten Kupang yang masih mengendap di DPRD :

1. Sistem Kesehatan Daerah
2. Ketentraman dan ketertiban umum
3. Pembinaan dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil.
4. perubahan status desa menjadi desa adat.
5. Retribusi pelayanan kesehatan.
6. Badan Permusyawaratan Desa.
7. Rencana detai tata ruang perkotaan di Oelamasi.
8. Perbatasan daerah di Kecamatan Kupang Tengah.
9. Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman.
10. Rencana detail tata ruang kawasan ekonomi khusus teluk Kupang.
11. Cadangan pangan daerah.
12. Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
13. Kabupaten Kupang layak anak.
14. Pencabutan Perda Kabupaten Kupang Nomor 11 tahun 2013 tentang sumbangan pihak ketiga.
15. Pengelolaan barang milik daerah.
16. Penyelenggaran pendidikan. (Jessy)

Artikel Beberapa Ranperda Masih Mengendap di DPRD Kabupaten Kupang pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Albert Lololau selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kupang, Rabu (28/09/2022) di gedung DPRD menjelaskan, dalam sisa masa pengabdian anggota DPRD, ia berusaha akan mengajukan empat Ranperda untuk dibahas dan di sahkan menjadi peraturan daerah.

Dalam waktu tidak lama lagi, Dirinya selaku pimpinan Bapemperda segera mengajukan satu Ranperda tentang kesehatan untuk dibahas dalam paripurna APBD Induk tahun 2023 yang rencananya akan dibahas bulan Nopember 2022.

“Saya berharap di paripurna anggaran induk 2023 kita harus sahkan lagi satu Perda menyangkut kesehatan,”ujarnya.

Politisi PKPI Kabupaten Kupang ini mengatakan, Perda tentang kesehatan akan mengakomodir dan melindungi seluruh hak dasar masyarakat Kabupaten Kupang di bidang kesehatan. Atas dasar itu, Ranperda tentang kesehatan ini perlu segera diajukan untuk mendapatkan pengesahan.

Selain Perda tentang kesehatan, Albert Lololau melalui Bapemperda dalam sisa masa Bhakti anggota DPRD Periode 2019 – 2024 bersiap mengajukan lagi empat Ranperda untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Perda. (Jessy)

Artikel Bapemperda DPRD Kabupaten Kupang Siap Ajukan Satu Lagi Perda pertama kali tampil pada Kabar Independen.