Untuk diketahui bahwa sumur bor yang di kerjakan oleh CV. Beta Pratama Drealing tahun 2023 dengan total dana mencapai 2,2 miliar. Lantaran kendala teknis, air belum dapat menjangkau 150 Sambungan Rumah (SR).

Namun, polemik itu terselesaikan pada, Sabtu 16 November 2024 saat pelaksana pekerjaan bersama Kepala Desa Kotabes dan Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) Dinas PUPR melakukan pengecekan dan perbaikan seadaanya.

Kepala Desa Kotabes Imanuel Banu, Sabtu (16/11) di Desa Kotabes mengatakan, air bersih sudah bisa dialirkan ke 150 SR, bahkan 30 SR yang berlokasi diatas bukit pun sudah terlayani.

“Ada sekitar 150 SR lalu ad ada tambahan dari kontraktor 10 SR jadi total 160 SR. Tadi saya bersama kontraktor sudah keliling cek semua SR dan air sudah jalan semua,”ujar Imanuel Banu.

Dirinya mengaku sangat senang karena kendala selama ini hingga masyarakat belum menikmati air bersih, saat ini telah teratasi. Selain tambahan 10 SR, pelaksana pekerjaan juga memasang tambahan SR di dua fasilitas pendidikan.

Artikel Polemik Sumur Bor di Desa Kotabes Selesai, 150 Kepala Keluarga Nikmati Air Bersih pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Hal ini untuk memberikan informasi/keluhan mengenai kondisi kerusakan jalan pada titik tertentu sehingga dapat dilakukan identifikasi dan pelaksanaan perbaikan serta pemeliharaan sesuai kebutuhan.

Inovasi (Fokus) Perubahan yaitu pembentukan Unit Reaksi Cepat (URC) atau Quick Response Unit penanganan kerusakan jalan, dan jembatan serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pelaporan masyarakat dalam menangani kerusakan infrastruktur jalan, dan jembatan di Kabupaten Kupang.

Mateldius S. J Sanam, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kupang dalam rangkuman proyek perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XIV Tahun 2024 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur tahun 2024 yang diperoleh media ini, Jumat (06/09) menguraikan beberapa alasannya.

Kerusakan jalan sudah pasti terjadi dan bukan merupakan suatu kesalahan, karena setiap benda atau barang yang dipakai dimungkinkan akan mengalami kerusakan. Yang tidak diinginkan adalah bahwa kerusakan yang terjadi tidak segera mendapatkan perbaikan, sehingga kerusakannya sampai pada ambang batas yang membahayakan para pengguna jalan.

Semestinya kondisi jalan tidak akan semakin buruk seperti yang terjadi pada saat ini jika setiap muncul kerusakan langsung ditindaklanjuti dengan pemeliharaan yang baik, sehingga para pengguna jalan akan merasa aman dan nyaman dalam menggunakan fasilitas pemerintah.

Artikel PRAJA PATI Percepatan Rehabilitasi Infrastruktur Jalan Melalui Pos Pantau Action pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Fakta yang diperoleh awak media langsung dari lokasi Rabu (31/07), ruas jalan Silu-Oemofa menghabiskan dana 20,2 miliar lebih yang bersumber dari APBD II DAK Tematik pengembangan foot estate itu dikerjakan oleh PT. CBJA dengan kontrak kerja nomor 602/140/PU/2024.

Papan informasi pekerjaan terpasang pada titik awal dan akhir menggambarkan panjang jalan yang harus dikerjakan oleh PT. CBJA adalah 12 kilometer, fakta lapangan justru berbeda.

Timbunan material dasar agregat kasar dan halus hasil disintegrasi alami dari batuan alam atau pasir serta hamparan aspal hotmix kurang dari panjang jalan yang seharusnya dikerjakan. Terdapat jarak kurang lebih 250 meter sebelum titik akhir yang sama sekali tidak disentuh oleh pelaksana.

Informasi yang berhasil diperoleh dari sumber terpercaya menyebutkan, panjang jalan yang dikerjakan hanya sekitar 10,52 kilometer dengan ketebalan pemadatan apasl hotmix hanya 3 sentimeter.

Artikel Pekerjaan Jalan Silu-Oemofa Direncanakan Sepanjang 12 Kilometer, Pelaksanaan Terindikasi Tidak Sesuai Perencanaan pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Oelamasi, KI – Ribuan hektar lahan sawah di Kelurahan Babau dan Merdeka Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang – NTT terancam gagal panen akibat rusaknya bendungan yang biasa disebut bendungan leter T karena tersapu banjir beberapa hari lalu.

Rusaknya bendungan tersebut berdampak langsung pada ribuan hektar lahan di lokasi persawahan mangga lima, naiheli dan dalam kom (merupakan sebutan nama lokasi sawah oleh petani sekitar-red) akan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen.

“Bencana Banjir yang terjadi beberapa hari kemarin di kelurahan Babau khususnya bendungan leter T yang mengairi ribuan hektar sawah di mangga lima, naiheli dan dalam kom rusak berat, ribuan hektar terancam gagal panen,”ujar Samuel Koroh anggota DPRD Kabupaten Kupang, Selasa (07/02/2023) di gedung DPRD.

Banjir yang terjadi beberapa hari lalu kata dia berhasil menjebol bantalan bendungan leter T hingga air tidak mengalir melalui saluran pembuangan air menuju tiga lokasi persawahan di maksud. Akibatnya sekitar 3000 hektar sawah yang terbentang luas di kelurahan Babau dan Kelurahan Merdeka akan gagal panen tahun 2023.

Menurutnya, untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen maka pemerintah perlu segera menentukan sikap, segera mengambil langkah taktis memperbaiki bendungan yang rusak itu.

Artikel Ribuan Hektar Lahan Sawah di Kelurahan Babau Terancam Gagal Panen pertama kali tampil pada Kabar Independen.

“Banyak orang kritisi pekerjaan jalan di sana,”ujar Albert Lololau Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Senin (05/12/2022) di Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah.

Albert Lololau mengatakan, pekerjaan jalan yang menghabiskan dana sebesar sembilan miliar lebih itu terdapat indikasi mark up sebab pekerjaan yang seharusnya menggunakan nomenklatur peningkatan dirasa tidak cocok dengan kondisi sebenarnya.

Jalan yang sebelumnya sudah ada konstruksi awal Lapisan Penetrasi Macadam sangat tidak masuk akal jika di katakan peningkatan sementara pekerjaannya tetap memakai konstruksi Lapen, lebih cocok menggunakan nomenklatur pemeliharaan. Jika disebut peningkatan jalan maka seharusnya menjadi aspal hotmix atau aspal beton bukan lagi Lapen.

“Karena itu merugikan kepentingan khususnya bagi masyarakat di Kecamatan Amarasi Selatan, saya bicara ini karena kelurahan dari masyarakat,”ungkapnya.

Albert Lololau menduga kuat ada indikasi tindakan korupsi sehingga ia meminta aparat penegak hukum segera melakukan Pulbaket terhadap pekerjaan dimaksud.

Artikel Kental Aroma Dugaan Korupsi Pekerjaan Jalan Buraen Amarasi Selatan pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Stephanus Ola Demon, perwakilan PT. Adisti Indah, Jumat (28/10/2022) di Kupang menjelaskan, pekerjaan jalan Oelbiteno – Hualoko masih dalam masa pemeliharaan selama 500 hari sehingga pelaksana pekerjaan siap bertanggungjawab. Pelaksana Pekerjaan tidak akan lari dari tanggungjawab melakukan perbaikan jalan yang rusak tersebut.

“Kalau orang yang tidak punya tanggungjawab pasti berpikir silahkan sita uang jaminan lima persen dan black list perusahan. Tapi karena kita merasa tanggungjawab dan masih masa pemeliharaan, masih ada ruang untuk pemeliharaan, kami siap perbaiki,”ujarnya.

Wujud komitmen pelaksana, dalam waktu dekat ini segera mengutus timnya beserta tenaga teknis dari laboratorium untuk meneliti daya dukung tanah di lokasi pekerjaan. Ia menegaskan, perbaikan pekerjaan akan segera dilakukan sebelum masa pemeliharaan berakhir sekitar bulan Mei tahun 2023.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kupang Surati PT. Adisti Indah selaku kontraktor pelaksana pekerjaan jalan Oelbiteno – Hualoko Kecamatan Fatuleu Tengah.

Artikel Pelaksana Pekerjaan Jalan Oelbiteno-Hualoko Siap Lakukan Perbaikan pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Surat tertanggal 18 Oktober 2022 dengan nomor 670/156/PL/2022 perihal pemberitahuan pemeliharaan jalan itu ditandatangani oleh Kepala Dinas PUPR Maclon Joni Nomseo.

Berikut ini isi surat Dinas PUPR yang berhasil dihimpun media ini, Jumat (28/10/2022).

Sehubungan dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan Oelbiteno- Hualoko
Kec. Fatuleu Tengah (DAK Reguler) yang dikerjakan oleh PT. Adisti Indah
mengalami kerusakan dan masih dalam masa pemeliharaan, maka disampaikan
kepada Saudara untuk segera melakukan pemeliharaan terhadap kerusakan yang terjadi sesuai dengan kondisi di lapangan.

Diberitakan sebelumnya, PT. Adisti Indah selaku pelaksana pekerjaan peningkatan jalan Oelbiteno – Hualoko di Desa Oelbiteno Kecamatan Fatuleu Tengah, Kabupaten Kupang berpotensi di PHK oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasalnya, pekerjaan jalan yang menelan dana sebesar Rp. 6. 870.000.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus itu, walau telah usai dikerjakan namun terdapat kerusakan dibeberapa titik yang hingga kini belum diperbaiki oleh kontraktor pelaksana pekerjaan.

Artikel Dinas PUPR Kabupaten Kupang Surati Pelaksana Pekerjaan Jalan Oelbiteno – Hualoko pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Pasalnya, pekerjaan jalan yang menelan dana sebesar Rp. 6. 870.000.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus itu, walau telah usai dikerjakan namun terdapat kerusakan dibeberapa titik yang hingga kini belum diperbaiki oleh kontraktor pelaksana pekerjaan.

“Itu masih masuk masa pemeliharaan selama 500 hari kalender terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2021,”ujar Jhony Nomseo Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kupang, Rabu (26/10/2022) diruang kerjanya.

Menurutnya, selama masih dalam masa pemeliharaan 500 hari kerja, kontraktor pelaksana masih memiliki kewajiban memperbaiki pekerjaan yang rusak sebelum dilakukan Final Hand Over (FHO) atau serah terima akhir pekerjaan.

Jika telah usai masa pemeliharaan, pelaksana belum juga memperbaiki maka Pejabat Pembuat Komitmen tidak dapat melakukan FHO sehingga jaminan Bank sebesar 5 persen disetor kembali ke kas negara. Selanjutnya pelaksana dapat di PKH oleh Dinas PUPR.

Kepala Dinas PUPR Jhony Nomseo mengaku segera mengirimkan surat kepada pelaksana pekerjaan untuk segera memperbaiki pekerjaan yang rusak sebelum akhir masa pemeliharaan pada awal tahun 2023 mendatang.

Artikel Kontraktor Pelaksana Proyek Peningkatan Jalan Oelbiteno – Hualoko Berpotensi di PHK pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Kepala Desa Oelomin Tuce Takesan, Rabu (17/08/2022) usai upacara peringatan HUT RI ke – 77 di halaman SMPN 6 Nekamese mengatakan, pekerjaan jalan sepanjang 1 kilometer yang konon menelan dana 1 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Kupang tahun anggaran 2021 itu tidak habis dikerjakan.

Jalan yang menghubungkan antara RT.14 dan RT.15 hingga menuju perbatasan dengan Kelurahan Fatukoa Kota Kupang mulai dikerjakan sejak bulan Desember 2021 lalu, namun hingga saat ini belum selesai dikerjakan, sisa pekerjaan dibiarkan begitu saja.

Terlihat di lokasi kata Kades Oelomin, jalan sepanjang kurang lebih 300 meter sudah selesai sesuai tahapan pekerjaan lapen, sisanya sekitar 700 meter belum selesai. Agregat pengikat dibiarkan menumpuk hampir setengah badan jalan, agregat tertumpuk sepajang sisa pekerjaan yang belum selesai itu.

Artikel Pekerjaan Jalan Lapen di Desa Oelomin Tidak Selesai, Kontraktornya Entah Kemana pertama kali tampil pada Kabar Independen.