Kebijakan pemerintah pusat mensubsidi BBM jenis Pertalite menunjukan keberpihakannya terhadap rakyat kecil yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perikanan, nelayan serta sektor lainnya. Tetapi kemudian Pertamina melarang rakyat tidak boleh mengisi BBM Pertalite menggunakan jerigen.
Selaku ketua harian ADKASI, dirinya menentang keras kebijakan Pertamina yang mematikan sekian ribu rakyat dengan usaha – usaha mikro kecil dan menengah miliknya.
“Kalau kebijakan ini terus dipertahankan oleh Pertamina, saya berjanji akan memimpin rakyat turun ke jalan, saya yang pimpin,”Ungkapnya.
Dilarangnya pengisian Pertalite oleh Pertamina mengindikasikan bahwa BBM jenis ini khusus digunakan untuk kalangan menengah ke atas dan bukan untuk rakyat. Oleh karena itu, pemerintah mestinya kembali menjual premium sebagai alternatif bagi rakyat.
Menurutnya, terasa sangat naif ketika pemerintah pusat melakukan subsidi Pertalite namun nyatanya tidak boleh digunakan oleh rakyat kecil dengan alasan kebijakan Pertamina yang tidak pro rakyat, sebaiknya hadirkan kembali BBM jenis premium.
“Rakyat tidak mempersoalkan berapa harga BBM, harga sudah naik tetapi rakyat dilarang untuk membeli dengan alasan aturan. Ini kan sama saja, yang bisa gunakan Pertalite itu kalangan menengah ke atas, orang-orang mampu. Ini mematikan usaha rakyat kecil,”Tegasnya.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Kabar-Independen.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
