Oelamasi, KI – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati serta Menteri Sosial Tri Rismaharini tercatat pernah melihat langsung kondisi masyarakat Desa Pukdale pasca bencana alam siklon tropis Seroja.
Selain tiga Menteri itu, Ketua DPRD NTT Emelia J. Nomleni hingga Bupati Kupang serta beberapa orang anggota DPRD Kabupaten Kupang juga pernah menginjakkan kakinya di Desa Pukdale pasca seroja.
Relokasi korban Seroja yang menjadi harapan terakhir para korban pun dipastikan batal relokasi karena pemerintah tidak serius mengurus pembebasan lahan.
Yuce Manu salah seorang masyarakat Pukdale dengan tegas mengatakan pemerintah hanya bisa berjanji manis, korban Seroja sepertinya dipermainkan oleh pemerintah, apalagi terhitung hanya tinggal 4 bulan saja Seroja akan berulang tahun yang kedua.
“Pemerintah janji saja, kurang 4 bulan lagi sudah 2 tahun, kami jangan dipermainkan,”ujar Yuce Manu, Selasa (13/12/2022) di kantor Desa Pukdale Kecamatan Kupang Timur.
Menurut Denis Seubelan tokoh masyarakat Pukdale, dalam hitungan hari bencana Seroja akan berulang tahun yang kedua.
Pemerintah Kabupaten Kupang katanya, belum pernah sekalipun turun mensosialisasikan serta memberi informasi sejauh mana perkembangan usulan relokasi dari Pukdale.
“Relokasi sudah batal, dana stimulan juga tidak, kami ini bagaimana? Mungkin peluang bantuan dana untuk penyintas,”tandasnya.
Warga lainnya yang enggan namanya ditulis menyebutkan, Bupati Kupang Korinus Masneno saat berkunjung kedesanya pernah menjanjikan dana sebesar Rp. 10.000.000 per KK
Kepala Desa Pukdale Oktovianus Lesiangi menjelaskan, sebanyak 191 KK korban Seroja di desanya belum tersentuh bantuan, sementara 15 KK lainnya sudah memperoleh dana dari pemerintah sebesar Rp.500.000 per bulan tetapi itupun tidak rutin.
Relokasi korban Seroja yang menjadi usulan warga sejak lama ternyata mandek ditengah jalan lantaran terkendala pembebasan tanah. Pemerintah Desa pun sudah gigih berusaha termasuk bertemu Bupati Kupang dan Lembaga DPRD tetapi kenyataannya tetap sama.
“Saya berani pastikan kepada masyarakat bahwa relokasi sudah batal karena terkendala tanah,”ucap Kades Pukdale.
Deasy Ballo-Foeh anggota DPRD Kabupaten Kupang saat berdialog dengan korban Seroja Pukdale dengan tegas meminta masyarakat tidak menghubung-hubungkan dengan politik, bukan siapa dukung siapa atau siapa pilih siapa. Persoalan Seroja adalah soal kemanusiaan yang mesti menjadi perhatian semua pihak.
Ditegaskan oleh Deasy Ballo – Foeh, Dirinya turun bertemu masyarakat korban Seroja di Desa Pukdale semata-mata karena urusan kemanusiaan.
Menurutnya, keputusan pemerintah berdasarkan data dari Dinas PUPR warga desa Felakdale akan di relokasi dan hasil keputusan ini juga telah di setujui oleh para warga penerima bantuan tersebut. Namun dalam perjalanan proses relokasi itu di akui Desy mengalami sedikit kendala yakni status kepemilikan tanah yang tidak jelas.
“Sesuai juknis dan syarat seorang penerima bantuan kategori rusak berat harus memiliki sertifikat tanah yang jelas agar dapat di relokasi dari pinggiran kali.karna tidak ada status tanah yang jelas maka relokasi tersebut batal di laksanakan karena lokasinya ada di desa Manusak, “terangnya.
Desy Ballo – Foeh juga menjelaskan jika kehadirannya saat ini adalah memberikan informasi dan pemahaman terkait relokasi karna dirinya merupakan ketua Komisi III yang bermitra dengan BPBD.
Desy Ballo – Foeh menawarkan kepada masyarakat untuk didata masuk dalam daftar penyintas/susulan bantuan stimulus seroja dengan catatan mendapat persetujuan dari seluruh masyarakat. (Him)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
