Akibat dari data yang selalu berubah-ubah membuat Pemerintah Pusat sulit merealisasikan bantuan terhadap para korban kategori penyintas . Hal ini tidak bisa diakali lantaran pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memiliki data yang sebelumnya sudah dikirim oleh BPBD Kabupaten Kupang.
“kalau orang menilai bahwa DPRD tidak proaktif, saya selaku salah satu Pimpinan DPRD kami justru proaktif dan kami juga memiliki data-data yang otentik, hanya sayangnya tidak ada sinkronisasi data, tidak disikapi secara serius oleh pemerintah,”ucap Johanis Mase. (Jessy)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Kabar-Independen.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
