Dirinya meragukan akurasi dan objektifitas data yang dirilis posko bencana. Jika kemudian data yang bersumber dari posko bencana menjadi acuan penyaluran bantuan rehabilitasi hunian, maka hal itu menjadi potensi konflik di masyarakat.
Untuk itu, Hans Taopan minta Bupati Kupang bijak menggunakan data yang diyakini akurasinya sehingga tidak terkesan pemerintah daerah seperti berada dipersimpangan jalan.
Menurutnya, Bupati Kupang sehari pasca bencana memerintahkan para pimpinan OPD turun ke masing – masing lokasi untuk melakukan survei lapangan dan selanjutnya pihak desa/kelurahan melakukan pendataan.
“Mengapa sekarang ada yang dapat, ada yang lain tidak dapat. Bahkan ada korban yang lebih layak dapat malah tidak ada nama, ini soalnya ada dimana? Pak Bupati tidak didukung oleh orang – orang kepercayaan dalam mengelola data,”Tegasnya.
Selain persoalan akurasi data, anggota DPRD dalam RDP juga tajam menyoroti tentang distribusi bantuan kepada korban bencana. Banyak masyarakat korban bencana mengaku belum tersentuh bantuan bencana dan bahkan ada pula korban yang tidak terdata.
Mesak Mbura, Anggota DPRD asal Partai Perindo lebih menyoroti soal dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) yang dialokasikan pasca Bupati Kupang menetapkan status bencana nasional diwilayah ini.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Kabar-Independen.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
