Oelamasi, KI – DPRD Kabupaten Kupang resmi telah membentuk Pansus bencana seroja, pembebrukan Pansus itu disepakati bersama oleh anggota DPRD dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Pemerintah Selasa 18 Mei 2021.
Pansus yang dikomandani oleh Politisi Golkar Habel Mbate akan menyoroti khusus beberapa hal yang mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Pemerintah.
Beberapa hal itu diantaranya soal amburadulnya data korban bencana seroja, distribusi bantuan kepada korban bencana serta penggunaan dana BTT sebesar tujuh miliar.
Hans Anthon Nenosiam Subu Taopan atau karib disapa Hans Taopan, Selasa (18/05/2021) di gedung DPRD mengatakan tidak ada sinkronisasi data tentang korban bencana seroja antara pemerintah desa/kelurahan dengan posko bencana.
Politisi Partai NasDem ini memberi contoh, korban bencana di Desa Sahraen Kecamatan Amarasi Selatan sesuai data yang dimiliki oleh Desa dan Kecamatan berjumlah 153 orang, ternyata yang masuk dalam data resmi hasil kerja posko bencana hanya berjumlah 26 orang.
“Jumlah 26 orang itu datanya diambil dari mana, pakai pertimbangan apa yang kemudian keluar jumlah sebesar itu,”Ucapnya.
Persoalan sama tentang perbedaan data antara pihak desa/kelurahan dan kecamatan dengan data hasil kerja posko bencana juga terjadi pada wilayah lainya di Kecamatan Amarasi Selatan.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Kabar-Independen.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
