Bupati Kupang Segera Bentuk Tim Investigasi Terhadap Honorer Ilegal Lolos Seleksi PPPK

Sumber mengatakan, saat proses seleksi akan dimulai, yang bersangkutan dipanggil oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah serta diberikan rekomendasi aktif bekerja di Dinas Sosial. Rekomendasi ini menjadi salah satu syarat yang harus dilengkapi oleh peserta.

“Bagaimana bisa Kepala Dinas berikan surat rekomendasi aktif kerja sementara yang bersangkutan sudah berhenti bekerja sejak bulan Mei 2024 atas kemauan sendiri, AB lolos PPPK di Badan Pendapatan Daerah,”ungkap sumber.

Sumber menyebutkan, dengan perlakuan istimewa yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial kepada yang bersangkutan akhirnya menutup peluang bagi honorer lainnya yang benar-benar aktif bekerja, ini juga bentuk diskriminasi yang nyata.

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.