Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan yang diperoleh media ini, Jumat (12/06), kasus ini dilaporkan oleh seorang warga Desa Oesusu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)Polres Kupang. Laporan tersebut tercatat dengan Nomor: LP/B/215/IX/2025/SPKT/POLRESKUPANG/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR.

Kronologis singkat yang tertera di STPL bahwa peristiwa tersebut diduga terjadi pada hari Rabu, 3 September 2025, sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Jalan Timor Raya KM 68, Takari, Kabupaten Kupang.

Terlapor dalam kasus ini adalah seorang pria berinisial YF. Kasus ini terungkap setelah pelapor DHK (53) melakukan interogasi kepada korban terkait keberadaannya pada malam kejadian. Korban mengaku sedang berada di rumah sebelah bersama terlapor.

Artikel Sembilan Bulan Kasus Dugaan Tindak Pidana Persetubuhan Anak Mengendap di Polres Kupang pertama kali tampil pada Kabar Independen.

​Kepala Kejari Belu, melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Cornelis S. Oematan, S.H., mengonfirmasi bahwa penyelidikan ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Belu Nomor: PRINT-228/N.3.13/Fd.1/04/2026 yang diterbitkan pada tanggal 27 April 2026.

Menurutnya​, hingga Selasa, 9 Juni 2026, tim penyelidik telah melakukan permintaan keterangan terhadap 21 orang saksi. Para saksi tersebut berasal dari berbagai instansi, di antaranya pihak Inspektorat Kabupaten Belu, Sekretariat DPRD, sejumlah mantan anggota DPRD, serta dua orang anggota DPRD yang masih aktif.

​”Terkait permintaan keterangan terhadap para pihak, kemungkinan akan terus bertambah,” ujar Cornelis.

Artikel Kejari Belu Usut Dugaan Korupsi Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD Periode 2019-2024, 21 Saksi Diperiksa pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Sidang perkara dengan nomor 23/Pid.B/2026/PN Wkb tersebut menyatakan para terdakwa berinisial UG, DD, dan MN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 262 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara bagi para terdakwa dengan rincian sebagai berikut : Terdakwa UG dan DD: Divonis pidana penjara selama 10 bulan. Terdakwa MN: Divonis pidana penjara selama 6 bulan.

Masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa akan dikurangi sepenuhnya dari total pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

Artikel Kasus Penyerangan di Mamboro: Majelis Hakim PN Waikabubak Vonis Ringan Tiga Terdakwa, Kuasa Hukum Korban Desak JPU Ajukan Banding pertama kali tampil pada Kabar Independen.

“Kejadian penyerangan ini terjadi pada Sabtu 27 September 2025 dan ini murni tindakan pidana,”ungkap Indah Prasetyari selalu Kuasa Hukum suku Muritana, Minggu (12/10) melalui pesan WhatsApp.

Dijelaskannya, kronologis kejadian berawal saat Kepala Suku Muritana Umbu Anse Turanjani bersama-sama dengan warga suku berencana untuk memasang patok/pagar pembatas tanah milik Suku Muritana.

Pemasangan patok/pagar di tanah milik Suku Muritana, menurut Kepala Suku Muritana bertujuan untuk dibagi-bagikan kepada warga Suku Muritana, terutama yang baru berkeluarga/berumah tangga, agar tanah yang diberikan dapat dipergunakan untuk kesejahteraan hidup warga Suku Muritana yang kebanyakan bekerja sebagai Petani/Pekebun.

Namun kata dia, saat tiba di lokasi tiba-tiba datang sekelompok orang yang bergerak secara masif dan terorganisir, berkisar antara 50-60 orang menyerang dengan kata-kata makian yang bahasanya bukan dari bahasa Mamboro, namun dari bahasa daerah lain dengan payewau dan mengeluarkan parang dari sarungnya serta batu kali yang dilemparkan ke arah warga suku Muritana dengan tangan kosong dan ali-ali.

Warga Muritana yang di kejar hanya berlari menyelamatkan diri dan tidak melakukan perlawanan, karena mengikuti apa yang telah di sampaikan oleh Kepala Suku Muritana, Umbu Anse untuk tidak membalas perbuatan dari pihak manapun apabila memasuki tanah tersebut ada serangan. Setelah itu para terduga pelaku membakar padang tersebut.

Artikel Suku Muritana Sumba Tengah NTT diserang Saat Hendak Pasang Patok Tanah Suku. Kuasa Hukum : Murni Pidana pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Pengeroyokan terhadap Istanis Laus Simson Taolin terjadi di Rt.15/Rw.04 Desa Ekateta tanggal 21 Februari 2025 sekitar pukul 16.30 WITA.

Akibat pengeroyokan itu, korban langsung membuat laporan polisi di Polsek Fatuleu nomor STTPL/11/II/2025/Polsek Fatuleu dengan terlapor berjumlah 5 (lima) orang berinisial AN, TM, WS, YYM, YM dan YM.

Kapolsek Fatuleu Ipda David L. Fangidae yang dikonfirmasi melalui panggilan telepon, Sabtu (22/02) membenarkan adanya laporan tersebut.

“Iya benar, tadi malam ada laporan pengeroyokan di Desa Ekateta,”ungkap Ipda David L. Fangidae.

Menurut Kapolsek Fatuleu, pihaknya telah menerima laporan dan sekaligus melakukan visum untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Artikel Oknum Kepala Desa di Kupang Diduga Kuat Terlibat Kasus Pengeroyokan pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka berinisial ST, DU, PMB dan ERL, setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan penyidikan terhadap 15 orang saksi yang ikut menghadiri pesta pernikahan antara Barto Ballo dan Maya Lubalu.

Kapolres Kupang AKBP Anak Agung Gde Anom Wirata melalui Kasat Reskrim Iptu Yeni Setiono, Selasa (13/08) membenarkan adanya penetapan tersangka terhadap keempatnya.

Polres Kupang kata Kasat Reskrim, setelah menerima laporan dari Maya Lubalu, telah dilakukan serangkaian penyelidikan, hasilnya telah ditetapkan empat orang tersangka yang diduga kuat melakukan penganiayaan terhadap korban hingga meninggal dunia.

Demi kepentingan proses hukum selanjutnya, keempat orang tersangka menjalani masa tahanan.

Kasat Reskrim menjelaskan, pada saat acara bebas pukul 02.00 WITA, salah seorang terduga pelaku berinisial DU bertengkar dengan Sayen Welkis.

Artikel Pesta Pernikahan Berujung Duka, Penyidik Polres Kupang Tetapkan Empat Tersangka pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang Johanis Mase, Jumat (1/06) malam melalui sambungan telepon seluler mengaku kecewa dengan kinerja penyidik Polres Kupang yang menangani kasus ini.

Laporan polisi Nomor STPL/B/109/IV/2024/SPKT/Polres Kupang/Polda NTT tanggal 14 April 2024 hingga kini mengendap di Polres Kupang.

Penyidik yang menangani kasus ini kata Johanis Mase Tidka dapat dihubungi oleh keluarga korban untuk sekedar mengetahui sejauh mana perkembangan kasus.

Tiga orang korban pengeroyokan pun telah membuat visum et repertum di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang untuk melengkapi bukti, tetapi sayangnya tidak juga ada perkembangan hingga saat ini.

Johanis Mase mengungkapkan, tiga orang yang menjadi korban pengeroyokan bersama keluarga memendam rasa kecewa terhadap kinerja Polres Kupang.

Artikel Polres Kupang Dinilai Lambat Ungkap Laporan Kasus Pidana Pengeroyokan di Desa Bipolo pertama kali tampil pada Kabar Independen.