Oelamasi, KI – Ada Indikasi kuat terjadi kerugian keuangan negara pada paket pekerjaan peningkatan jalan Buraen – Erbaun di Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang – NTT senilai Rp. 9. 223.515.919,00.
Anton Natun anggota DPRD Kabupaten Kupang, Kamis (01/12/2022) di Amarasi menilai pekerjaan jalan Lapen sepanjang sembilan kilometer dengan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK Penugasan) itu terjadi kesalahan atau lebih tepatnya kesengajaan dalam penamaan paket pekerjaan dari yang seharusnya pemeliharaan bukan peningkatan.
Jalan di lokasi tersebut kata dia, sebelumnya telah ada kontruksi awal jalan Lapen sehingga untuk memperbaiki hanya diperlukan pemeliharaan untuk menghaluskan permukaan jalan yang rusak atau sudah berlubang. Sebab jika dihitung peningkatan artinya jalan yang semula jalan tanah ditingkatkan menjadi jalan Lapen atau jalan Lapen ditingkatkan menjadi aspal hotmix.
“Yang jadi persoalan adalah jalan di sana itu sebelumnya sudah ada konstruksi lapen, artinya dari fondasi Telford hingga permukaan sudah ada. Kenapa sekarang dikerjakan dengan metode peningkatan, kalau peningkatan artinya kita harus kerja dari fondasi jalan sampai finishing,”ujarnya.
Menurutnya, terhadap pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 9. 223.515.919,00 terindikasi terjadi Mark up dan kerugian keuangan negara. Struktur dasar jalan Lapen yang sebelumnya telah ada dan kemudian diperbaiki permukaan jalan agar lebih baik itu disebut dengan pemeliharaan bukan peningkatan.
Jika saja dianggarkan dana untuk pemeliharaan jalan dengan kontruksi awal Lapen sudah ada hanya diperlukan dana kurang lebih sebesar 4,5 miliar atau estimasi lima ratus juta rupiah per kilometer sesuai pemberlakuan harga satuan di Kabupaten Kupang. Anggaran sebesar sembilan miliar lebih yang disediakan pemerintah itu nyatanya untuk peningkatan atau estimasi 1 miliar per kilometer.
“Kalau dia masuk kategori belum ada fondasi kemudian belum ada Lapen maka pekerjaan dari nol itu yang kita sebut peningkatan tapi kalau kita cuma perbaiki permukaan saja maka itu kita sebut pemeliharaan. Kalau kemudian nilai kontraknya 9 miliar untuk 9 kilometer berarti kita asumsikan bahwa itu peningkatan, kalau kita sebut peningkatan dari Lapen maka seharusnya naik ke aspal hotmix, kalau hotmix per kilometer kurang lebih 2,5 miliar,”ucapnya.
Secara matematis beber Anton Natun, nilai keuntungan bersih yang diperoleh kontraktor dari pekerjaan jalan Buraen – Erbaun bisa mencapai 4 miliar. Dalam hal ini terindikasi telah terjadi pemborosan keuangan negara. Sangat tidak masuk akal bila Dinas PUPR memahami pekerjaan jalan Buraen – Erbaun adalah peningkatan sementara konstruksi awal Lapen sudah ada sebelumnya.
Dirinya menegaskan agar Dinas PUPR segera melakukan kajian ulang sebelum pembayaran termin kedua atau ketiga sehingga tidak terjadi kerugian keuangan negara
“Ada indikasi mark up karena mereka mengusulkan pekerjaan sebuah jalan pada titik koordinat yang sudah ada Lapen sebelumnya, walaupun ini DAK tapi usulannya dari Dinas PUPR ke pemerintah pusat tapi usulan itu pada titik koordinat yang salah, kenapa karena sudah ada konstruksi jalan Lapen yang sudah dikerjakan pada tahun yang lalu, kenapa sekarang cuma perbaiki permukaan kok nilainya disebut peningkatan,”ungkap Anton Natun.
Hingga berita ini dipublikasi, Kepala Dinas PUPR dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan peningkatan jalan Buraen – Erbaun belum dapat di konfirmasi. (Jessy)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
