SHM Tumpang Tindih, Kakan BPN Kabupaten Kupang Tegaskan Tidak Ada Mafia

Menurutnya, BPN akan menempuh langkah pembatalan SHM milik Albert Petrus Foeh sesuai surat permohonan dari Matheos Foeh, langkah ini masih menunggu masa daluarsa dari surat pemberitahuan yaitu tanggal 5 Maret 2024.

Kedua SHM yang dimiliki para pihak itu merupakan produk tata usaha negara dari pejabat tata usaha negara, maka langkah-langkah pembatalan SHM merujuk pada aturan yang berlaku.

Rujukannya pada Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang mengamanatkan suatu produk tata usaha negara dapat dibatalkan jika cacat administrasi.

Dikatakannya, pembatalan bisa dilakukan selain oleh pejabat yang menerbitkan produk tata usaha negara, juga bisa oleh atasan langsung dari pejabat tersebut dan/atau karena keputusan pengadilan yang Inkrah.

Terhadap produk yang cacat administrasi sesuai Permen ATR nomor 21 tahun 2020, salah satu kategori cacat administrasi adalah tumpang tindih. Namun, perlu dilakukan kajian mendalam terlebih dahulu.

Prosedur yang ditempuh berdasarkan Permen itu, bahwa dengan atau tanpa persetujuan Albert Petrus Foeh, BPN akan melakukan pengukuran dan pemetaan terhadap dua SHM bukan bersarkan permohonan tetapi berdasarkan tim kajian yang dibentuk BPN.

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.