Oelamasi, KI – Jumlah tenaga honor daerah (Honda) membludak hingga ribuan orang, diantara tenaga Honda itu disinyalir ada titipan pejabat. Kondisi ini kemudian membebani keuangan daerah.
Agus Mauboy Anggota DPRD Kabupaten Kupang-NTT, Senin (24/06) di gedung DPRD mengatakan, tenaga honorer sebaiknya dievaluasi saja oleh Pemerintah. Bila perlu di hentikan saja sebab banyak yang tidak bekerja maksimal.
“Kalau tidak bekerja sebaiknya diberhentikan saja, keuangan kabupaten kupang tidak cukup membayar tenaga honorer yang hanya datang duduk dan tidak bekerja,”tegasnya.
Membludaknya tenaga honorer telah membebani keuangan daerah, apalagi honorer terbanyak merupakan penduduk kota Kupang. Pemerintah daerah sepertinya menabrak aturan terkait larangan pengangkatan tenaga honorer sejak dua atau tiga tahun lalu.
Sementara menurut Sekretaris DPRD Efendy Kusumo, saat ini terdapat sekitar 213 orang tenaga honorer di Sekretariat DPRD.
Dirinya beralasan bahwa perekrutan honorer kata dia sudah berlangsung sejak tahun 2005 hingga saat ini, sehingga saat memangku jabatan Sekwan hanya melanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Dirincikannya, honorer berijazah sarjana dihargai upah sebesar Rp. 1.200.000 per bulan, sedangkan yang berijazah SMU sebesar Rp. 1.000.000,-.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Kabar-Independen.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
