” nota persetujuan yang diberikan kepada saya itu hanya 192 orang, Atas dasar itulah saya dapat menerbitkan keputusan Bupati dan mereka telah mendapat gaji sebagaimana seharusnya, karena dalam nota persetujuan atau pertimbangan teknis itu telah diatur sistem penggajian. Jadi formasi yang kami usulkan 2000 lebih tetapi sesuai dengan keputusan Menpan RB hanya dikasih 350 formasi,”Jelas Bupati Kupang.
Terkait pendanaan, Bupati Kupang menjelaskan bahwa anggaran yang dikirim ke pemerintah itu biasanya terjadi sekitar bulan September tahun sebelumnya tetapi DAU yang ditransfer itu bersifat gelondongan tanpa perincian penggunaannya sehingga distribusi penggunaan DAU telah di alokasikan untuk gaji ASN dan pembiayaan program dan kegiatan lainnya.
Setelah Pemerintah Pusat mentransfer DAU kala itu, pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Kupang pada bulan November telah usai menetapkan APBD tahun anggaran 2021 sementara tanggal 13 Desember 2021 baru datanglah surat dari Kementerian Keuangan bahwa di antara DAU yang telah ditransfer ke daerah itu ada sebesar 51 miliar untuk PPPK. Tetapi itu terjadi setelah pemerintah dan DPRD sudah menetapkan APBD 2021 yang diantaranya berisi perhitungan penggajian formasi PPPK sesuai Keputusan Menpan-RB nomor 765 tahun 2021 yakni hanya 192 formasi.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Kabar-Independen.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
