Deasy Ballo-Foeh juga mendorong dan menegaskan Pemerintah agar memastikan langkah-langkah yang lebih konkrit dan strategis dan segera memberikan informasi sejujur jujurnya. Lalu mencari jalan keluar terhadap penyintas yang belum mendapatkan bantuan.
Termasuk para korban di Desa Pukdale yang belum mendapatkan bantuan sama sekali, juga wilayah lain yang terdampak parah tapi belum tersentuh bantuan. Karena itu sikap BPBD yang belum menyerahkan juknis hingga kini hanya menambah kisruh carut marutnya informasi dan kenyataan penyaluran bantuan.
“sekarang ini era keterbukaan informasi jadi tak perlu ada yang di sembunyikan, lalu kenapa sulit sekali juknis di berikan?,”tanya Deasy Ballo-Foeh.
Menyinggung wacana pembentukan pansus Dessy Ballo-Foeh menyatakan itu berhubungan dengan Fungsi pengawasan DPRD yang di atur dalam undang-undang. (Him)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Kabar-Independen.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.












