Dalam rapat tersebut, persoalan mendasar yang mencuat adalah masih lemahnya sistem pengawasan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kabupaten Kupang.

Saryaskus Paulus Liu selaku Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Kupang memaparkan bahwa saat ini SPPG sebagian besar masih beroperasi secara mandiri. Ia mengakui, pemantauan di daerah-daerah terpencil masih menghadapi tantangan berat.

“Saat ini tercatat ada 80 titik target. Dari jumlah tersebut, baru 4 titik yang sudah dilakukan pemasangan sistem modular,” ungkapnya saat memberikan laporan.

Sementara itu, tercatat ada 25 unit SPPG yang menjadi fokus perhatian dalam pelaksanaan program MBG di Kabupaten Kupang saat ini.

Artikel Rapat Evaluasi MBG Digelar Pemkab Kupang, Lemahnya Pengawasan SPPG Jadi Akar Masalah. Camat diperintahkan Awasi pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Kabar miring ini pertama kali diungkapkan oleh salah seorang relawan SPPG yang meminta identitasnya dirahasiakan. Ia menyebut adanya indikasi permainan harga yang dilakukan secara sistematis oleh oknum pengelola dan akuntan di lapangan.

Sumber tersebut membeberkan bahwa oknum pengelola diduga sengaja mengatur selisih harga pembelian bahan makanan untuk meraup keuntungan pribadi dari anggaran per porsi yang bernilai Rp 10.000.

“Ini sangat ironis. Pengelola dikabarkan sudah mendapat keuntungan dari biaya sewa gedung, namun masih nekat mengambil selisih harga bahan makanan. Ini merugikan hak gizi anak-anak,” ungkap sumber tersebut secara eksklusif sebagaimana dilansir AtlasNews pada Jumat (23/04/2026).

Artikel Dugaan Mark-up dan Monopoli Bahan Baku Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Kupang Mencuat, Korwil Angkat Bicara pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Mengawali agendanya, Bupati Yosef mengunjungi SMP Negeri 6 Kupang Tengah Satap. Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Kupang ini bertujuan untuk melihat hasil pembangunan lima unit ruang kelas baru, ruang guru, laboratorium, ruang UKS, hingga fasilitas sanitasi yang telah rampung pada Desember 2025 lalu.

Dalam arahannya, Bupati Yosef mengungkapkan bahwa revitalisasi ini merupakan hasil perjuangan panjang saat dirinya masih menjabat sebagai anggota DPRD.

“Saya dulu berjanji untuk memperjuangkan ini, dan Puji Tuhan usulan ini terwujud untuk menjawab kekurangan fasilitas ruang belajar bagi anak-anak kita,” ujar Yosef Lede.

Apresiasi senada disampaikan Kepala Sekolah SMPN 6 Kupang Tengah Satap, Anastasia Teni. Ia mengaku sangat terbantu karena dengan adanya gedung baru, aktivitas belajar mengajar kini bisa dilakukan sepenuhnya pada pagi hari tanpa harus menumpang di ruang kelas SD Negeri Balfai.

SMPN 1 Kupang Tengah Bidik Status Sekolah Rujukan

Berlanjut ke SMP Negeri 1 Kupang Tengah, Bupati Kupang memantau pelaksanaan TKA yang dijadwalkan berlangsung pada 13-16 April 2026. Selain memberi motivasi kepada para siswa, Bupati menegaskan ambisinya agar sekolah ini menjadi benchmark atau sekolah percontohan di Kabupaten Kupang.

Artikel Pantau TKA dan Revitalisasi Sekolah, Bupati Yosef Lede Dorong SMPN 1 Kupang Tengah Jadi Sekolah Unggulan pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Salah seorang mantan anggota ormas Pelita Prabu asal wilayah Fatuleu yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Minggu (26/01) malam mengisahkan banyak hal.

Informasi yang diperoleh dari sumber mantan anggota ormas yang enggan namanya dipublikasi menyebutkan, dirinya adalah satu satu anggota yang direkrut sejak bulan April 2024 lalu menjadi pengurus tingkat kabupaten.

Dikisahkannya saat masuk menjadi anggota saat itu, dirinya bersama anggota lainnya diwajibkan menyetor uang sejumlah Rp. 35.000 per orang dan uang itu katanya akan digunakan untuk mencetak kartu tanda anggota. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh anggota tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga ke Desa/Kelurahan.

Sumber melanjutkan, permintaan uang kepada anggota tidak sebatas untuk biaya cetak kartu anggota saja. Bahkan untuk cetak baliho untuk pengurus semua tingkatan, print Surat Keputusan, biaya sewa gedung sekretariat pun para anggota diwajibkan mengumpulkan sejumlah uang.

Sejak direkrut hingga saat ini para anggota diwajibkan berkantor dari hari Senin hingga Jumat. Semua anggota kerap kali dijanjikan jika ormas tersebut akan mengelola program makan bergizi gratis di Kabupaten Kupang-NTT.

Artikel Mantan Anggota Pelita Prabu Beberkan Fakta, Ada Dugaan Pungli Hingga Janji Digaji Setara UMP pertama kali tampil pada Kabar Independen.