Pertanyaan fundamental terhadap fenomena di atas adalah, apakah pengisian kekosongan penjabat kepala daerah tersebut dapat dianggap merepresentasikan atau mewakili aspirasi rakyat sebagaimana Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebagaimana telah dijabarkan di atas?
Jika, pengisian penjabat kepala daerah sesuai dengan perundang-undangan, maka perundang-undangan manakah yang digunakan? Jika saudara menemukan jawabannya apakah hal tersebut relevan terhadap amanat Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar NRI 1945?P
Pengisian Penjabat Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
Ada konektivitas antara Undang Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang diubah beberapa kali sampai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang disebut juga Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang diubah beberapa kali sampai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang disebut juga Undang-Undang Pemerintahan Daerah, salah satunya adalah mengenai mekanisme pengisian Penjabat Kepala Daerah. Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang mengatur dalam hal mengangkat penjabat Kepala Daerah sampai dengan terpilihnya Kepala Daerah dan Wakilnya yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya untuk penjabat Gubernur dan jabatan pimpinan tinggi pratama untuk jabatan Bupati/Walikota. Sementara Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai Pemilihan,
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Kabar-Independen.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
