Jawa Tengah, KI – Menjelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), Jasa Raharja bersama Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya, kembali melakukan survei jalur untuk memastikan kesiapan arus lalu lintas.
Setelah sebelumnya dilaksanakan di wilayah Jawa Barat, kali ini survei dilakukan di Jawa Tengah pada Kamis (28/11/2024).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kakorlantas Polri Irjen Pol. Aan Suhanan, Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono, Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Achmad Yani, Direktur Operasi PT Jasa Marga Fitri Wiyanti, dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Miftachul Munir.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan menerima paparan dari Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah, Wakil Direktur Lalu Lintas Polda DIY, serta para stakeholder terkait, di pos lalu lintas Gerbang Tol Kalikangkung.
Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, mengungkapkan bahwa berdasarkan data santunan periode 2023, kecelakaan lalu lintas di wilayah Jawa Tengah memiliki angka cukup tinggi, yakni sekitar 25.239 dengan profile kecelakaan terbanyak pada saat hari libur. Hal ini menjadikan antisipasi terhadap momen Nataru yang juga bertepatan dengan hari libur nasional menjadi prioritas utama.
“Di tahun 2022-2023, angka kecelakaan lalu lintas di libur Nataru turun 10 persen dan meninggal dunia turun 9 persen. Harapannya di tahun ini, melalui forum-forum seperti survei jalur dan Tactical Floor Game (TFG), kami memastikan strategi pengelolaan arus lalu lintas dapat dilaksanakan dengan baik. Saya yakin para Direktur Lalu Lintas di setiap Polda memahami langkah antisipasi yang diperlukan untuk meminimalkan risiko kecelakaan,” ujar Rivan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
