Kupang, KI –Musyawarah Perempuan Nasional membedah sembilan isu prioritas yang berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan di Indonesia.
Musyawarah ini berlangsung selama dua hari terhitung tanggal 26 – 27 Maret 2024 yang dilakukan secara daring dan dibuka oleh Plt Sekretaris Kementerian PPPA Titi Eko Rahayu, Selasa (26/03/2024).
Terdapat sembilan isu prioritas yang akan dibedah selama dua hari pelaksanaannya, antara lain isu Kemiskinan Perempuan (Perlindungan Sosial), Perempuan Pekerja (Pekerja Migran Indonesia, PRT, Korban Tindak Pidana Perdagangan Organ, Kerja Layak, Pekerja dengan Disabilitas), Penghapusan Perkawinan Anak.
Isu lainnya yakni Ekonomi Perempuan, Kepemimpinan Perempuan (Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan), Kesehatan Perempuan (Kesehatan Mental, Kesehatan Reproduksi Remaja, dan Perempuan), Perempuan dan Lingkungan Hidup (Pengelolaan Sumber Daya Alam, Masyarakat Adat), Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta perempuan dan Anak yang berhadapan dengan hukum.
Plt Sekretaris Kementerian PPPA Titi Eko dalam sambutannya mengatakan, masih terdapat kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Diantaranya soal partisipasi, kontrol dan pelibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan.
Selain perempuan, ada pula kelompok rentan, disabilitas dan kaum marginal pun belum memperoleh ruang dalam setiap kebijakan publik.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
