Bandung, KI – Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia tumbuh rata-rata 4 persen setiap tahun, sementara panjang jalan tol dan jalan pendukung lainnya tumbuh 6 persen, serta jumlah penduduk naik rata-rata 1,1 persen. Pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan probabilitas potensi kecelakaan lalu lintas.
Hal itu diungkapkan oleh Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, dalam Seminar Nasional “Arah Kebijakan Transportasi Nasional dan Penguatan Angkutan Umum Perkotaan di Indonesia” yang diselenggarakan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), Jawa Barat, pada Senin (14/10/2024).
Selain mengemukakan data tersebut, Rivan juga menyoroti bahwa beberapa tahun lalu data kendaraan bermotor di Indonesia belum tercatat secara menyeluruh. Berdasarkan data 2016-2021, dari total 103 juta kendaraan, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak hanya mencapai 39 persen.
“Oleh sebab itu, Jasa Raharja bersama Kementerian Dalam Negeri dan Korlantas Polri sebagai Tim Pembina Samsat Nasional melakukan sinkronisasi data kendaraan bermotor serta berbagai edukasi, sehingga kepatuhan masyarakat naik menjadi 51 persen,” ujarnya.
Rivan menjelaskan bahwa salah satu masalah utama yang dihadapi adalah pembayaran pajak yang hanya dilakukan pada tahun pertama, hal itu karena banyak kendaraan bermotor yang bukan atas nama pemilik sebenarnya. Oleh karena itu, Jasa Raharja mengusulkan penghapusan biaya balik nama (BBN) dan pajak progresif untuk meningkatkan kepatuhan.
Di sisi lain, berdasarkan data santunan Jasa Raharja bahwa terdapat 152 ribu kecelakaan lalu lintas per tahun dengan korban meninggal dunia sebanyak 27 ribu orang. Angka ini menjadi perhatian serius bagi semua pihak. Untuk mengatasi hal ini, Jasa Raharja bersama mitra kerja terkait melakukan berbagai perubahan layanan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
