Kupang, KI – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bertemu Ketua Harian Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) guna membahas beberapa persoalan penting berkaitan dengan stabilitas bangsa. Pertemuan berlangsung Jumat (24/02/2023) sekitar pukul 08.00 – 12.00 di Jakarta.
Menurut Ketua Harian ADKASI Johanis Mase, pertemuan bersama Mendagri Tito Karnavian membahas isu – isu Nasional sebelum pelaksanaan Pemilu 2024 dan persoalan lainnya yang butuh kesamaan pandangan dan langkah mengatasinya
Johanis Mase yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang merincikan setidaknya ada dua isu penting yang dibahas bersama Mendagri RI.
Politik identitas menjadi isu seksi yang nantinya sengaja dihembuskan untuk meraup dukungan masyarakat pada saat pelaksanaan Pemilu 2024. Politik identitas tidak boleh menjadi faktor pemecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
“ADKASI diundang langsung oleh pak Mendagri rapat dari jam 08.00 s/d jam 12 waktu Indonesia barat tanggal 24 Februari 2023 di jakarta,”Ujar Ketua Harian ADKASI Johanis Mase, Jumat (24/02/2023) melalui sambungan telepon.
Persoalan berikutnya yang dibahas ADKASI bersama Mendagri Tito Karnavian yaitu soal resesi ekonomi global. Dalam mengatasi dampak resesi ekonomi global, Mendagri RI mengharapkan optimalisasi peran dan fungsi DPRD lebih ditingkatkan.
Sinergitas antara Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD perlu ditingkatkan, optimalisasi program kerja pro-rakyat guna mengendalikan inflasi di daerah.
Mengendalikan inflasi di daerah kata dia melalui program kerja pemerintah yang diarahkan untuk peningkatan ekonomi, ketahanan pangan serta program lainnya agar masyarakat menjadi lebih sejahtera. (Jessy)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
