Ada juga yang rumahnya tidak rusak namun justeru nama terdata sebagai penerima bantuan. Ada pula warga yang masuk data penerima namun tak kunjung mendapatkan bantuan hingga aksi itu berlangsung. Ada juga persoalan yang diangkat soal adanya kekurangan jumlah dana yang dibayarkan tidak sesuai kategori kerusakan.
Bidikan APH kata dia, tajam mengarah pada sisa dana sebesar 46 miliar lebih yang mestinya dikembalikan ke kas negara, tetapi faktanya justru berbeda sesuai hasil temuan Pansus. Jika saja pemkab membagikan seluruh dana 229,9 miliar kepada 11.036 sesuai kategori kerusakan maka dipastikan tidak akan ada persoalan.
Faktanya, Pemkab kemudian membuat kebijakan dengan melakukan penyaluran dana kepada korban tidak sama dengan jumlah yang tertera dalam rekening.
Sedangkan Ketua DPRD Daniel Taimenas mengatakan, pimpinan DPRD akan menindaklanjuti dengan rekomendasi ke APH walau pihak APH telah melakukan penyelidikan.
Politikus Partai Golkar ini menyebut, pimpinan DPRD memang belum memberikan rekomendasi lantaran salah satu pimpinan DPRD sedang berada di luar negeri untuk berobat.
“Saya sudah keluarkan undangan untuk rapat pimpinan tapi ibu wakil masih di luar negeri untuk berobat,”ujar Daniel Taimenas.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Kabar-Independen.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
