Pemkab Kupang Dilarang Pungut Pajak dan Retribusi, Termasuk Retribusi Galian C

Oelamasi, KI – Pemerintah Kabupaten Kupang pada tahun 2024 dilarang melakukan pungutan pajak dan retribusi termasuk diantaranya retribusi bahan galian golongan C.

Demikian diungkap Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kupang Albert Lololau, Kamis (23/11/2023) di gedung DPRD.

Albert Lololau mengatakan, pemerintah dilarang melakukan pungutan pajak dan retribusi sebelum memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Perda tersebut kata Albert Lololau harus sudah ditetapkan sebelum tanggal 01 Januari 2024. Sebab jikalau belum ditetapkan Perda dimaksud maka terhitung tanggal 5 Januari 2024 Pemerintah Kabupaten Kupang dilarang keras memungut pajak dan retribusi.

Ia mengatakan, pasca di tetapkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja atau disebut omnibus law maka pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan pajak dan retribusi sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah yang mengaturnya.

“Ini Ranperda yang sangat urgen dan mesti diketok untuk pengesahannya pada paripurna pembahasan APBD 2024,”ucapnya.

Oleh karena itu, pada pembahasan APBD Tahun Anggaran 2024 yang akan dimulai tanggal 24 November 2023 hingga selesai sesuai jadwal yang disepakati dalam Badan Musyawarah (BANMUS) DPRD, akan selakigus dibahas 4 Rancangan Peraturan Daerah untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Empat Ranperda yang akan dibahas antara lain Pungutan Pajak dan Retribusi, Penanaman Modal, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 2023 – 2043.

Empat Ranperda ini sangat strategis dan akan ditetapkan menjadi Perda pada sidang paripurna pembahasan APBD 2024 yang akan mulai digelar tanggal 24 November hingga beberapa hari ke depan. (Jessy)

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami