Indikator Kemiskinan Sebagai Syarat KPM PKH Tidak Sesuai Kondisi di NTT, Ini Langkah UDN Kupang

Koordinator Wilayah PKH NTT Polikarpus Meo Teku menjelaskan, kriteria kemiskinan secara nasional sangat general atau berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Sementara konteks kemiskinan di Indonesia bagian timur tentu berbeda dengan daerah Jawa, maka indikator bagi penerima PKH harus lebih kontekstual.

“Contoh kalau kita di NTT rumah kayu itu orang miskin, tapi kalau di Jawa rumah kayu itu termasuk villa dan itu milik orang kaya,”tandasnya.

Daerah mesti melihat konteks kemiskinan sesuai kondisi daerah sehingga terdapat hal khusus yang dapat dijadikan sebagai standar bagi penerima PKH.

Ia mengatakan, secara nasional telah ditetapkan KPM PKH seluruh Indonesia mencapai 10 juta orang, PKH ditujukan untuk keluarga miskin , komponen kesehatan (Bumil, bayi balita) pendidikan (SD, SMP, SMA/SMK) dan kesejahteraan sosial (lansia dan disabilitas).

Sementara itu, Matheos Dethan Sekretaris Desa Tanah Putih menyambut baik kegiatan yang dihelat oleh UDN bersama PKH Provinsi.

“Selaku pemerintah, kegiatan ini sangat bermanfaat buat masyarakat di desa, semoga ke depan bisa diadakan setiap tahun,”ucapnya. (Semi)

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.