Bupati Yosef juga menyatakan komitmennya dengan menawarkan opsi “ekstrem” jika jalur diplomasi menemui jalan buntu (deadlock). Ia mengajak legislatif untuk berani mengambil langkah penghematan demi menutupi hak pegawai, yaitu:
Membatalkan dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD senilai Rp22 miliar, Melakukan penyesuaian anggaran DPA DPRD hingga potensi penghematan Rp17 miliar.
Komitmen untuk Kemanusiaan
Di akhir pernyataannya, Bupati Yosef meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak melakukan provokasi politik. Ia menegaskan bahwa tenaga PPPK adalah bagian dari keluarga yang harus diperjuangkan.
“Mereka (PPPK) adalah adik-adik dan anak-anak kita yang dulu kita perjuangkan menjadi honorer. Tidak mungkin kami tidak mengasihi mereka. Kami sedang berjuang siang dan malam agar hak mereka segera dibayarkan secara penuh,” pungkasnya.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Kabar-Independen.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
