Kupang, KI – Komandan Korem 161/Wira Sakti, Brigjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, SH, MM selaku Dansatgas Pengamanan wilayah NTT, memimpin Apel Gelar Pasukan dalam rangka Pengamanan Kunjungan Kerja Presiden Joko Widodo di Labuhan Bajo.
Komandan Kodim 1612 / Manggarai, Letkol Arh. Drian Priyambodo, S.E, selaku Komandan apel gelar pasukan yang bertempat di halaman Kantor Bupati Manggarai Barat Jl. Langka Kabe No.99, Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Minggu (12/03/2023).
Apel gelar pasukan pengaman VVIP Kunjungan Kerja Persiden RI Ir Joko Widodo di Labuan Bajo Kabupaten Mabar diikuti sekitar 1.212 personil gabungan TNI dan Polri serta aparat terkait yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur.
Dalam amanat Pangdam IX/Udayana selaku Pangkoops Pam Wilayah Bali Nusra, Mayjen TNI Sonny Aprianto, SE, MM yang dibacakan Komandan Korem 161/Wira Sakti Brigjen TNI Febriel Buyung Sikumbang mengatakan, Apel Gelar Pasukan Pengamanan VVIP Kunjungan Kerja Presiden RI dan Ibu Hj. Iriana Joko Widodo beserta rombongan di NTT.
Selama berada di NTT tanggal 13 – 14 Maret 2023, Presiden RI akan berkunjung ke Labuan Bajo untuk meninjau kesiapan pelaksanaan KTT Asean Summit Tahun 2023.
“Pengecekan kesiapan pasukan seperti ini sangat penting karena pengamanan kunjungan kerja Presiden beserta rombongan ke Provinsi NTT adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini, seluruh personel TNI-Polri dan satuan tugas pendukung pengamanan VVIP lainnya harus benar-benar melaksanakan tugas masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab serta selalu siap dalam mengambil tindakan secara proposional dan profesional untuk menjamin keselamatan Presiden dan rombongan.”kata dia.
Pangdam IX/Udayana selaku Pangkogasgabpad Ops Pam VVIP wilayah Bali Nusra, selalu bersinergi dengan Polda, Pemerintah Daerah dan unsur pendukung lainnya melaksanakan pengamanan kunjungan kerja Presiden RI dengan mengerahkan personel yang cukup besar.
Dalam pelaksanaan pengamanan VVIP diperlukan kejelasan tugas, tanggung jawab dan rantai komando yang efektif dan efisien, sehingga tujuan dan sasaran pengamanan baik obyek, rute dan tempat pelaksanaan kegiatan dapat tercapai secara optimal.
Apel gelar pasukan perlu dilaksanakan untuk memastikan kesiapan pasukan pengamanan baik secara perorangan maupun satuan sesuai Prosedur Tetap (Protap) VVIP sehingga tidak terjadi tumpang tindih maupun salah prosedur.
Mengingat setiap wilayah memiliki kondisi geografis maupun kultur yang berbeda, maka pengamanan yang dilakukan harus sesuai dengan kondisi yang ada.
“Dengan demikian, tidak ada istilah rutinitas, segala sesuatunya harus disiapkan dengan baik mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan akhir kegiatan,”pinta dia.
Agar pelaksanaan pengamanan dapat berjalan tertib, aman dan lancar, maka seluruh personel yang tergabung dalam Satgas Pam VVIP harus memahami dan menguasai prosedur tetap pengamanan VVIP sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, senantiasa peka terhadap segala kemungkinan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, jangan ragu dalam bertindak dan laksanakan koordinasi secara optimal dengan seluruh unsur yang terkait.
Utamakan faktor keamanan baik personel maupun materiil yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Kemudian, jaga sikap dan perilaku selama bertugas, sebab dalam pelaksanaan pengamanan tentunya akan bersentuhan dengan masyarakat.
Turut hadir saat apel gelar pasukan, Bupati Manggarai Barat (Mabar), Dansat Brimob Polda NTT, Komandan Kodim 1602/Ende, Komandan Kodim 1625/Ngada, Kajari Mabar, Ditpolair Polda NTT, Ketua DPRD Mabar, Danposal Mabar, Kapolres Mabar, Kakesbangpol Mabar, Dishub Mabar, Kadiskes Mabar, dan para Dansubsatgas PAM VVIP. ( Penrem 161/WS)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
