Dalam keterangannya, Kapolres Kupang AKBP FX Irwan Arianto SIK, MH melalui Kasat Reskrim AKP W. Agha Ari Septyan. S, SIK, Senin (28/03/2022) diruang kerjanya mengatakan, tersangka berinisial MDYM diduga kuat melakukan
Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan kewenangan dlm pengelolaan Dana Bos pada SD Inpres Sulamu T.A.2012 – 2013.

SD Inpres Sulamu tahun 2012 menerima dana BOS senilai Rp 126.150.000 yang cairkan IV Triwulan. Sedangkan tahun 2013 sebesar Rp 121.800.000 yang juga dicairkan IV Triwulan.

Kepala SD Inpres Sulamu berinisial MDYM sebagai penanggungjawab tidak transparan mengelola dan BOS sebagaimana ditentukan dalam Juknis bahwa penggunaan dana BOS di Sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah yang dibuat secara tertulis dalam bentuk Berita Acara dan ditanda tangani oleh seluruh peserta rapat.

Namun, amanat dalam Juknis diabaikan oleh MDYM, tidak pernah ada pengumuman besar dana yang diterima dan dikelola dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditanda tangani oleh Kepala sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah. Tidak pernah mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman, tidak memasang spanduk disekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan.

Artikel Pakai Dana BOS Beli Miras dan Rokok, Kepsek di NTT Terancam Hukuman 4 Tahun pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Ridwan S. Angsar, SH, MH melalui Kasie Intel I Wayan Agus Wilayana, SH, MH mengatakan, oknum kepala sekolah SDI Sulamu berinisial MDYM (54 tahun) resmi ditahan Jaksa dan sementara dititipkan di tahanan Polres Kupang.

Modus yang dilakukan terdakwa MDYM kata dia, setelah dana BOS ditransfer masuk ke rekening SDI Sulamu, terdakwa MDYM memerintahkan bendahara dana BOS untuk mencairkannya. Proses pencairan Dana BOS dilakukan tahun 2012 dan 2013 pada Bank milik Pemerintah Daerah.

Terdakwa atas inisiatif sendiri mengelola Dana BOS tidak mengacu pada ketentuan Permendikbud Nomor 51 tahun 2011 dan Permendikbud Nomor 76 tahun 2012. Dalam mengelola dana BOS terdakwa tidak melibatkan komite sekolah dan dewan guru.

Selanjutnya terdakwa membuat nota dan kuitansi fiktif terkait pembelian barang dan jasa. Terdakwa mencantumkan nama – nama guru SDI Sulamu sebagai penerima dana BOS pada nota dan kuitansi fiktif tersebut.

Terdakwa kemudian memerintahkan para guru menandatangani kuitansi fiktif seolah-olah para guru telah menerima dana BOS sesuai nilai yang tertera dalam kuitansi.

Artikel Indikasi Korupsi Dana BOS, Oknum Kepsek di NTT Jadi Tahanan Jaksa pertama kali tampil pada Kabar Independen.