Permohonan pinjam pakai dilakukannya pasca usai masa bakti dan itu dilakukan sesuai dengan regulasi yang mengatur. Sebagai akibat dari permohonan yang diajukannya itu, dirinya tidak pernah mengambil biaya operasional sepeserpun dari Sekretariat DPRD.
“Saya paham betul kalau operasional kendaraan menjadi tanggungjawab peminjam, maka itu tidak ada biaya sepeserpun biaya yang dikeluarkan oleh sekretariat DPRD untuk mobil yang saya pakai,”ungkapnya.
Dikatakannya, pinjam pakai mobil dinas turut pula dilakukan oleh mantan pimpinan DPRD kala itu serta pimpinan DPRD periode 2019-2024. Dirinya mempertanyakan mengapa hanya dia yang diserang karena penggunaan mobil dinas tersebut.
“Kenapa hanya saya yang diserang dengan berita hoax, berita rekayasa oleh media, apalagi ini sudah dirancang jauh-jauh hari,apalagi katanya mereka sudah wawancara Sekwan padahal faktanya pengakuan sekwan kan tidak pernah, berarti ini berita hoax yang satu saat akan dipertanggungjawabkan,”ucapnya.
Yosef Lede memastikan akan seberapa menempuh jalur hukum terhadap pewarta yang menulis berita hoax dengan tuduhan melakukan pembohongan publik untuk tujuan mempengaruhi dan menghasut agar masyarakat menghujatnya, pencemaran nama baik, ini pun terkandung unsur ujaran kebencian.
Yosef Lede menguraikan bahwa dirinya telah meminta agar media juga menulis pimpinan DPRD kala itu dan periode 2019-2024 tetapi tidak dilakukan oleh wartawan berinisial RT. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa berita terkait dengan mobil dinas DH 117 merupakan upaya menyerang pribadi dengan tujuan merusak reputasinya pada momentum Pilkada yang sedang diikutinya.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Kabar-Independen.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
