Johanis Mase selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang kepada awak media, Kamis (04/04/2024) di gedung DPRD mengatakan, data yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang selalu berubah-ubah tidak sesuai dengan data awal yang dikirim sesaat setelah bencana seroja tiga tahun yang lalu.

Akibat dari data yang selalu berubah-ubah membuat Pemerintah Pusat sulit merealisasikan bantuan terhadap para korban kategori penyintas. Hal ini tidak bisa diakali lantaran pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memiliki data yang sebelumnya sudah dikirim oleh BPBD Kabupaten Kupang.

“kalau orang menilai bahwa DPRD tidak proaktif, saya selaku salah satu Pimpinan DPRD kami justru proaktif dan kami juga memiliki data-data yang otentik, hanya sayangnya tidak ada sinkronisasi data, tidak disikapi secara serius oleh pemerintah,”ucap Johanis Mase.

Dalam kunjungan kerja maupun reses, anggota DPRD telah diberikan masukan dan data terkait dengan korban seroja yang belum tersentuh bantuan pemerintah. Langkah yang ditempuh DPRD yakni bersama Kalak BPBD bertemu langsung dengan Pejabat di BNPB untuk menguraikan permasalahan dibalik tidak selesainya permasalahan seroja di Kabupaten Kupang.

“data yang kami peroleh dari pemerintah bahwa dana 46 miliar ada tetapi tidak sampai, langkah selanjutnya yaitu konsultasi dengan pemerintah pusat melalui BNPB. Dirjen saat itu bilang kalau pemerintah Kabupaten merasa kurang maka ada dua hal yang harus dikerjakan,”ungkap Johanis Mase.

Artikel Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang Sebut Data Korban Seroja Selalu Berubah-ubah pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Johanis Mase Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang tegas mengatakan,  Pemerintah Provinsi seharusnya berani berkata jujur apakah sanggup atau tidak membangun kembali jembatan yang merupakan akses vital yang menghubungkan beberapa wilayah Kecamatan di seluruh Amfoang serta Kecamatan Sulamu.

Sebab, jika dilihat dari status jalan merupakan jalan provinsi sehingga Pemerintah Provinsi yang memiliki kewenangan membangun jembatan tersebut. Antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten saling melempar tanggung jawab.

“sampai saat ini tidak ada tanda-tanda pemerintah provinsi akan membangun jembatan yang baru, yang jadi soal adalah kita saling lempar kewenangan, jembatan ini merupakan penghubung beberapa wilayah,”ujar Johanis Mase diruang kerjanya, Selasa (02/04/2024).

Menurut Johanes Mase, masyarakat Kabupaten Kupang paling merasakan dampaknya apalagi bertepatan dengan musim hujan. Ia mencontohkan beberapa waktu lalu seorang ibu hamil yang akan melahirkan terpaksa dievakuasi menggunakan perahu karet saat banjir.

Artikel Polemik Pembangunan Jembatan Nefopal, Pemerintah Provinsi NTT diminta Jujur pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Oelamasi, KI – Sebanyak 128 Kepala Keluarga terkena dampak langsung bencana banjir yang melanda Desa Pariti Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang – NTT tanggal 24 -25 Desember 2022.

Total korban banjir 128 KK itu, 25 KK harus direlokasi lantaran rumah mereka rusak berat tidak bisa dihuni. Selain rusak berat, lokasi ke 25 rumah kini telah berubah menjadi alur sungai baru ditengah pemukiman.

Dampak banjir bagi 128 KK korban di Desa Pariti selain merusak tempat hunian, diantaranya ada rumah yang terbawa banjir, para korban juga dipastikan kehilangan stok bahan makanan serta perabot rumah tangga.

“Kita bersyukur tidak ada korban jiwa, tetapi kondisi rumah warga kini dipenuhi material lumpur, sampai hari ini mereka gotong royong bersihkan material,”ungkap Johanis Mase Ketua DPC PDIP Kabupaten Kupang.

Johanis Mase Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Senin (26/12/2022) melalui sambungan telepon mengatakan, dirinya memberi apresiasi terhadap sikap gotong royong, saling membantu terutama kepada para korban. Semua pihak diantaranya pemerintah Desa Pariti, Polsek Sulamu, Babinsa serta pihak gereja berjibaku membantu para korban sambil menantikan bantuan tanggap darurat bencana dari Pemerintah Kabupaten Kupang.

Artikel 128 Kepala Keluarga Terdampak Bencana Banjir di Desa Pariti, 25 KK Harus Relokasi pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Daniel Taimenas, Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Senin (17/05/2021) di ruang kerjanya menyatakan sangat mendukung dan memberi restu untuk pembentukan Pansus.

Pansus bertujuan untuk menelusuri berbagai bantuan kemanusiaan yang diterima Pemerintah sudah disalurkan tepat sasaran atau tidak sehingga tidak ada kesan Pemkab Kupang salah gunakan bantuan bagi korban bencana untuk kepentingan politik.

“Kita bentuk pansus untuk telusuri apakah bantuan – bantuan sudah sampai di masyarakat atau belum, tepat sasaran atau tidak. Apalagi ada informasi bahwa ada korban yang belum menerima bantuan,”Bebernya.

Wilayah Kabupaten Kupang porak-poranda dihantam bencana dahsyat tanggal 3 – 4 April 2021 lalu. Dampak bencana sangatlah luar biasa itu bukan hanya merusak pemukiman, merusak fasilitas umum juga meninggalkan trauma bagi masyarakat.

Bencana yang dahsyat itu kemudian memantik rasa empaty dari berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi NTT, LSM, Swasta, kelompok masyarakat dan lainnya untul menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana.

Artikel Ketua DPRD Restui Pembentukan Pansus Bencana Seroja pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Keberadaan Jetb Mart yang merupakan salah satu unit usaha  dibawah komisi diakonia sangat berarti terutama pada situasi sulit dan mampu  selamatkan 400an jiwa korban banjir dan badai silikon tropis seroja yang terjadi tanggal 04 -05 April 2021.

Jetb Mart menjadi sumber utama dapur umum di gereja ebehaizar tarus barat karena semua masyarakat korban bencana dievakuasi digedung TK dan gereja.

Sofia Malelak – de Haan Wakil Ketua DPRD Kabupeten Kupang, jumat (09/04/2021) di Tarus Mengatakan, saat terjadi banjir dan badai memang semua bahan makaan bersumber dari jetb mart  seperti beras, telur supermie dan air mineral karena pada saat kejadian hanya Jetb Mart yang dapat diakses.

Yang di evakuasi di gedung gereja bukan saja jemaat ebenhaizar tarus barat saja tetapi juga umat muslim dan umat lain yang terdampak bencana banjir dan badai.

“Tidak kenal lelah, hujan angin,  dingin dan juga tak  ingin masyarakat menjad korban banjir dengan keberadaan air setinggi 60 – 70 Cm, saya dan suami menerobos air keruh, dengan mobil untuk evakuasi warga manikin kegereja selama dua hari,”Ungkap Politisi Partai NasDem ini.

Artikel Jetb Mart Selamatkan 400 Jiwa Korban banjir di Kelurahan Tarus pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Kedua pejabat penting di Kabupaten Kupang itu didata oleh Kader Pendata dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Kamis (01/04/2021) didua lokasi berbeda yakni dirumah jabatan Bupati Kupang, sementara Wakil Ketua DPRD di Desa Nunkurus Kecamatan Kupang Timur.

Bupati Kupang Korinus Masneno menegaskan, pendataan keluarga akan menghasilkan data yang valid tentang jumlah penderita stunting dan jumlah pasangan usia subur.

Dengan data yang benar dan valid ungkap Bupati Kupang, dapat membantu pemerintah menentukan kebijakan dan program kegiatan dalam upaya memecahkan persoalan yang dialami oleh keluarga.

Program dan kegiatan yang dapat ditempuh Pemkab Kupang terutama pemberdayaan bidang kesehatan, merumuskan langkah peningkatan ekonomi keluarga. Berbekal data yang valid, Pemkab Kupang pun dapat mengambil kebijakan strategis dan terukur untuk penanggulangan stunting, data yang benar dan valid dapat mengukur berapa jumlah sebenarnya penderita stunting di Kabupaten Kupang.

Artikel Program Pendataan Keluarga 2021, ini Kata Bupati Kupang dan Waket DPRD pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Johanes Mase, Ketua ADKASI Wilayah Indonesia Timur selaku Ketua Tim Perumus, Minggu (28/03/2021) via Pesan WhatsApp mengatakan, Rakornas ADKASI yang berlangsung di Hotel Claro Makasar berhasil merumuskan lima poin penting.

Lima poin penting hasil keputusan Rakornas ADKASI antara lain :

Pertama, Percepatan proses Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 tuntas tahun 2021. Kedua, mendorong Pemerintah Pusat dan DPR RI agar Undang – undang tentang DPRD masuk sebagai agenda Prolegnas tahun 2022.

Ketiga, mendukung DPR RI yang sedang membahas Draft Undang – undang Pemilu. Hasil pemaparan materi oleh Ketua Komisi II DPR RI bahwa anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang maju bertarung di Pilkada tahun 2024 hanya cuti dan tidak mengundurkan diri sebagai pimpinan atau anggota DPR.

Keempat, melakukan dialog antara DPR RI dengan seluruh DPRD tanah Papua untuk membahas Undang – undang otonomi khusus Papua.

Kelima, merumuskan pelaksanaan Musyawarah Nasional V ADKASI pada bulan Juni 2021 serta mendukung H. Lukman Said menjadi Ketua Umum ADKASI di Munas V untuk melanjutkan perjuangan program ADKASI terutama untuk melahirkan Undang – undang tentang DPRD.

Artikel Lima Poin Keputusan Rakornas ADKASI di Makasar pertama kali tampil pada Kabar Independen.