Acara yang dilaksanakan di Kantor PT Jasa Raharja Wilayah Nusa Tenggara Timur ini menjadi momentum penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ).

Turut hadir dalam penandatanganan dokumen kerja sama ini yakni Nafilia Anu Taka sebagai Kepala UPTD Pendapatan Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Kupang, Ignesius Stefanus sebagai Penanggung Jawab Jasa Raharja Samsat Kabupaten Kupang, dan Antho Mamulak selaku pemilik dari Beta Aus.

Kehadiran para pihak ini menegaskan komitmen strategis dalam meningkatkan kualitas layanan dan transparansi pengelolaan pajak kendaraan bermotor.

Sebagai bagian dari rangkaian program bersama, kolaborasi ini menghadirkan inovasi menarik bagi wajib pajak. Melalui Perjanjian Kerja Sama tersebut, ditetapkan program promo khusus berupa “beli 2 diskon 5%” bagi wajib pajak yang patuh dan taat dalam membayar PKB serta SWDKLLJ.

Promo ini berlaku hingga tanggal 6 Agustus 2025 dan diharapkan mampu mendorong lebih banyak masyarakat untuk memenuhi kewajiban secara tepat waktu.

Artikel Kolaborasi Samsat Kabupaten Kupang dan Beta.Aus: Luncurkan Program Promo Pajak Kendaraan pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Agenda pertemuan ini membahas berbagai topik strategis guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi korban kecelakaan. Diskusi juga membahas strategi implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) di Kota Kupang.

Tidak ketinggalan, pertemuan ini juga membuka peluang kerja sama dalam penawaran produk inovatif dari Jasa raharja Putera (JRP) yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi warga Kota Kupang.

Dalam sambutannya, dr. Christian Widodo menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif kolaboratif ini. Menurut beliau, kerja sama ini merupakan fondasi penting untuk menjamin bahwa seluruh masyarakat, terutama korban kecelakaan, mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan.

“Sinergi antara pemerintah dan PT Jasa Raharja merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pelayanan publik yang tidak hanya responsif namun juga berkesinambungan,” ujarnya.

Di sisi lain, Sumantri Muhammad Baswan menyoroti visi PT Jasa Raharja dalam mewujudkan pelayanan yang mengutamakan kepercayaan dan integritas. Hendri Jashar menambahkan, audiensi ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan komunikasi lintas sektor, sehingga berbagai program strategis dapat segera terealisasi di lapangan.

Artikel Audiensi Strategis PT Jasa Raharja NTT Bersama Walikota Kupang: Optimalisasi Pelayanan Bagi Korban Kecelakaan pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Pemasangan spanduk ini dilakukan di Perempatan Bank NTT Soe, Terminal Pintu Masuk Soe, serta Kantor Bersama Samsat TTS, dengan tujuan mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ).

Dalam spanduk yang terpampang ini, tertulis juga pesan yang mengingatkan setiap pengendara akan pentingnya pembayaran pajak serta kewaspadaan dalam berkendara.

Pesan tersebut tidak hanya menekankan kewajiban administratif, tetapi juga mendorong kesadaran pengguna jalan dalam menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman dan nyaman. Dengan penempatan di titik-titik rawan kecelakaan, spanduk ini diharapkan dapat menyentuh masyarakat.

Penanggung Jawab Jasa Raharja Samsat Soe, Octovianus Alexander Kopa, Kamis (01/05) menyatakan, melalui upaya bersama ini, dirinya berharap masyarakat tidak hanya memahami kewajiban pembayaran pajak, tetapi juga menyadari pentingnya menjaga keselamatan dalam setiap perjalanan. Kepatuhan terhadap aturan berkendara adalah langkah nyata untuk mencegah kecelakaan.

Hal ini menggambarkan betapa pentingnya sinergi antara penegakan aturan dan edukasi dalam menciptakan budaya berlalu lintas yang lebih disiplin dan bertanggung jawab.

Artikel Pemasangan Spanduk Himbauan di Kabupaten Timor Tengah Selatan: Edukasi untuk Tingkatkan Pembayaran Pajak dan Waspada di Setiap Perjalanan pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Kunjungan diawali di Kantor Bersama Samsat Induk Kota Kupang, di mana tim langsung disambut hangat oleh Kepala UPTD Samsat Kota Kupang di ruang kerjanya.

Agenda utama kunjungan ini adalah evaluasi dan pembahasan upaya optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ).

Diskusi dilakukan guna mencari solusi strategis untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada, sekaligus memaksimalkan potensi pendapatan daerah.

Pembicaraan tidak hanya berfokus pada aspek teknis penagihan, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas layanan publik sebagai wujud komitmen bersama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.Setelah mengadakan pertemuan di kantor Kantor Bersama Samsat, tim PT Jasa Raharja NTT melanjutkan kunjungan ke beberapa titik pelayanan Samsat, yakni Samsat Keliling, Samsat Corner, dan Samsat Mall Pelayanan Publik seputaran Kota Kupang.

Rangkaian kunjungan ini memberikan gambaran langsung mengenai implementasi di lapangan serta tantangan operasional yang dihadapi oleh petugas Samsat dalam memberikan pelayanan.

Artikel Sinergi dan Kolaborasi: PT Jasa Raharja NTT Kunjungi Samsat Induk Kota Kupang untuk Optimalisasi PKB dan SWDKLLJ di Era Digital pertama kali tampil pada Kabar Independen.

RDP tersebut terkait dengan materi penyusunan RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Acara ini dipimpin oleh Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, dan dihadiri oleh Direktur Utama PT Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, beserta jajaran direksi lainnya, di antaranya adalah Direktur Operasional Dewi Aryani Suzana, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Harwan Muldidarmawan, dan Direktur Keuangan Bayu Rafisukmawan.

Saat membuka RDP, Filep menyatakan bahwa rapat ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah melakukan dialog, inventarisasi, identifikasi, dan permasalahan terkait kebijakan negara dalam memberikan jaminan perlindungan kecelakaan dikaitkan dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN.

Sedangkan yang kedua adalah mendengarkan pandangan dan pendapat untuk mendapatkan masukan yang komprehensif dan kekinian sebagai usulan revisi Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang SJSN.

“Penanganan bagi korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan selama ini baru dilakukan dari sisi kesehatan yang melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sedangkan santunan atau pertanggungan korban tidak menjadi bagian dari SJSN. Padahal mengingat dampak dari kecelakaan, serta konsep negara welfare state yang dianut oleh Indonesia, maka perlindungan sosial dari negara harus diberikan kepada semua aspek, baik kesehatan maupun santunan dan pertanggungan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan,” ujar Filep.

Artikel Komite III DPD RI Gelar RDP dengan Jasa Raharja, Bahas Integrasi Jaminan Sosial bagi Korban Kecelakaan pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Rakor ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi lintas instansi dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), dan mendukung pencapaian target nasional dalam optimalisasi penerimaan pajak untuk pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, menyampaikan bahwa Rakor menjadi salah satu momentum penting bagi Pembina Samsat Tingkat Nasional untuk memperkuat sinergi guna mencapai target kesamsatan yang telah ditetapkan, khususnya terkait peningkatan kepatuhan masyarakat.

“Kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor memiliki dampak langsung terhadap roda pemerintahan daerah, khususnya dalam mendukung perbaikan layanan publik dan fasilitas umum,” ujarnya.

Di Jasa Raharja sendiri, Sumbangan Wajib dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) menyumbang sekitar 97% dari total pendapatan. Namun, data menunjukkan bahwa kepatuhan pembayaran pajak masih relatif rendah. Padahal, selain untuk santunan korban kecelakaan, dana tersebut juga dipergunakan untuk berbagai program kepada masyarakat, termasuk peningkatan ekonomi masyarakat, hingga pencegahan kecelakaan.

“Dari data realisasi santunan kami, kendaraan yang terlibat kecelakaan hanya 67,47% yang pajaknya sudah lunas. Hal ini menjadi perhatian kita semua bahwa masih banyak kendaraan yang belum memenuhi kewajiban pajaknya,” ucap Rivan.

Artikel Gelar Rakornas, Pembina Samsat Tingkat Nasional Bahas Optimalisasi Capaian Target Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor 2024 pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Acara ini dihadiri oleh Kakorlantas Polri Irjen Pol. Aan Suhanan, Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan, Pj. Gubernur Sumatera Utara Ahmad Fathoni, serta para peserta yang terdiri dari para Dirlantas Polda, Kepala Cabang Jasa Raharja, dan Bapenda Provinsi.

Pelaksanaan rapat ini merupakan upaya bersama untuk melakukan analisa dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja yang telah dilakukan di semester 1 tahun 2024. Rapat Evaluasi ini menghasilkan 6 Komitmen Pembina Samsat Tingkat Nasional sebagai wujud komitmen dalan peningkatan pelayanan kesamsatan.

Komitmen ini ditandatangani oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri,Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, dan Direktur Utama PT Jasa Raharja yang akan dilaksanakan oleh seluruh Pembina Samsat Tingkat Provinsi.

Dalam agenda tersebut, juga dilakukan penandatanganan Keputusan Bersama Pembina Samsat tentang Penghapusan Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor. Keputusan Bersama ini merupakan lanjutan atas Kick off Implementasi Pasal 74 UU Nomor 22 Tahun 2009 yang telah dilakukan di Palembang pada 22 Februari 2024.

Keputusan Bersama ini mengatur tentang ketentuan penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, lain:

Artikel Tim Pembina Samsat Nasional Bahas Evaluasi Pelayanan Regident dan Kesamsatan pertama kali tampil pada Kabar Independen.