Dalam rapat tersebut, persoalan mendasar yang mencuat adalah masih lemahnya sistem pengawasan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kabupaten Kupang.

Saryaskus Paulus Liu selaku Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Kupang memaparkan bahwa saat ini SPPG sebagian besar masih beroperasi secara mandiri. Ia mengakui, pemantauan di daerah-daerah terpencil masih menghadapi tantangan berat.

“Saat ini tercatat ada 80 titik target. Dari jumlah tersebut, baru 4 titik yang sudah dilakukan pemasangan sistem modular,” ungkapnya saat memberikan laporan.

Sementara itu, tercatat ada 25 unit SPPG yang menjadi fokus perhatian dalam pelaksanaan program MBG di Kabupaten Kupang saat ini.

Artikel Rapat Evaluasi MBG Digelar Pemkab Kupang, Lemahnya Pengawasan SPPG Jadi Akar Masalah. Camat diperintahkan Awasi pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Kota Kupang, Novita Agatha Nainupu, menyampaikan bahwa kehadiran SPPG Sikumana menambah daftar panjang infrastruktur gizi di wilayah tersebut. Hingga saat ini, tercatat sudah ada 40 unit SPPG yang beroperasi, dengan 2 unit tambahan yang akan segera menyusul.

Tahap Awal: Fokus pada PAUD dan TK
Pada fase awal operasional yang dijadwalkan mulai mendistribusikan makanan pada Selasa (12/05), SPPG Sikumana akan memprioritaskan kelompok usia paling rentan.

Target Penerima: 726 anak dari tingkat PAUD dan TK.

Sesuai Ketentuan Juknis: Pembatasan di bawah 1.000 penerima ini mengikuti Petunjuk Teknis (Juknis) terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN) guna menjaga kualitas layanan pada masa running awal.

Artikel SPPG Sikumana Resmi Beroperasi: Targetkan 726 Anak PAUD dan TK di Kota Kupang Mulai Selasa pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Kabar miring ini pertama kali diungkapkan oleh salah seorang relawan SPPG yang meminta identitasnya dirahasiakan. Ia menyebut adanya indikasi permainan harga yang dilakukan secara sistematis oleh oknum pengelola dan akuntan di lapangan.

Sumber tersebut membeberkan bahwa oknum pengelola diduga sengaja mengatur selisih harga pembelian bahan makanan untuk meraup keuntungan pribadi dari anggaran per porsi yang bernilai Rp 10.000.

“Ini sangat ironis. Pengelola dikabarkan sudah mendapat keuntungan dari biaya sewa gedung, namun masih nekat mengambil selisih harga bahan makanan. Ini merugikan hak gizi anak-anak,” ungkap sumber tersebut secara eksklusif sebagaimana dilansir AtlasNews pada Jumat (23/04/2026).

Artikel Dugaan Mark-up dan Monopoli Bahan Baku Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Kupang Mencuat, Korwil Angkat Bicara pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Bupati Kupang Yosef Lede membeberkan sejumlah dampak positif kehadiran SPPG saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan SPPG Terpencil, Jumat (30/01) di Desa Oelatimo Kecamatan Kupang Timur.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Kupang mendukung penuh program Presiden RI Prabowo Subianto yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ditegaskannya, kehadiran SPPG berdampak positif selain sebagai upaya peningkatan gizi anak – anak, tetapi lebih daripada itu program MBG juga akan menurunkan tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kupang.

“Jadi kalau bicara bikin dapur ini dampaknya bukan hanya sediakan makan bergizi bagi anak-anak, ini dampaknya terlalu banyak termasuk menciptakan lapangan pekerjaan dan memberdayakan ekonomi kita semua”, jelas Yosef Lede.

Kabupaten Kupang tercatat sebagai satu – satunya daerah di Indonesia yang mendapat alokasi pembangunan SPPG terbanyak yaitu 70 SPPG. Dengan demikian dampak ikutan lainnya yakni akan ada aliran uang dalam jumlah besar di masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi lokal dan terciptanya lapangan pekerjaan pun merupakan efek domino dari kehadiran SPPG. Bahan makanan dapat dipasok oleh masyarakat setempat dan juga tenaga kerja dalam SPPG pun direkrut dari masyarakat sekitarnya.

Artikel Beragam Dampak Positif Kehadiran SPPG di Kabupaten Kupang pertama kali tampil pada Kabar Independen.