Lembaga DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (11/0)
menghadirkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta beberapa OPD terkait.

Persoalan yang menjadi sorotan utama dari anggota DPRD diantaranya terkait adanya unsur kelalaian BKPSDM yang meloloskan honorer bodong sebagai tenaga PPPK.

Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Yermias Y. K Pellokila, SH yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (12/02) tegas mendesak agar pemerintah segera meninjau kembali hasil seleksi sebelum di usulkan ke Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat Nomor Induk PPPK serta sebelum diterbitkan Surat Keputusan oleh Bupati Kupang.

Menurut Politisi Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) ini, dengan adanya kekeliruan dalam proses seleksi hingga menghasilkan PPPK bodong, Jerry Pellokila sapaan karib Yermias Y. K Pellokila, SH mendesak pemerintah melakukan seleksi ulang dengan melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang berlaku.

“Yang saya tangkap dalam RDP kemarin yaitu ada kekeliruan penetapan kelulusan PPPK,”ujarnya.

Dirinya mencontohkan, kasus PPPK bodong di PUPR yang kemudian terungkap ke publik, bahwa sesuai penjelasan Kaban BKPSDM bahwa masing-masing OPD mengusulkan nama tetapi faktanya PUPR tidak pernah mengusulkan nama mantan Kepala Desa berinisial AB sebagai calon PPPK.

Artikel DPRD Kabupaten Kupang Bongkar Carut Marut Seleksi PPPK, Jerry Pellokila : Tinjau Kembali pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Informasi yang berhasil dihimpun dari sumber terpercaya yang enggan namanya disebut, Rabu (15/01) melalui panggilan telepon mengatakan, terdapat seorang honorer yang sudah lama berhenti bekerja tetapi kemudian ikut seleksi PPPK dan dinyatakan lolos.

Menurut sumber, honorer tersebut berinisial AB yang telah berhenti bekerja sejak bulan Mei 2024 atas kemauan sendiri. Namun ketika proses seleksi PPPK berlangsung, nama yang bersangkutan pun tercatat sebagai salah seorang peserta dan persyaratannya lengkap.

Sumber mengatakan, saat proses seleksi akan dimulai, yang bersangkutan dipanggil oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah serta diberikan rekomendasi aktif bekerja di Dinas Sosial. Rekomendasi ini menjadi salah satu syarat yang harus dilengkapi oleh peserta.

“Bagaimana bisa Kepala Dinas berikan surat rekomendasi aktif kerja sementara yang bersangkutan sudah berhenti bekerja sejak bulan Mei 2024 atas kemauan sendiri, AB lolos PPPK di Badan Pendapatan Daerah,”ungkap sumber.

Sumber menyebutkan, dengan perlakuan istimewa yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial kepada yang bersangkutan akhirnya menutup peluang bagi honorer lainnya yang benar-benar aktif bekerja, ini juga bentuk diskriminasi yang nyata.

Artikel Kuat Dugaan Terdapat Honorer Ilegal di Dinsos Kabupaten Kupang Lolos Seleksi PPPK pertama kali tampil pada Kabar Independen.