“Persoalan Seroja sejujurnya sampai detik ini juga belum selesai dimana para korban ada yang tidak tersentuh bantuan, ada pula yang sudah menerima tetapi tidak sesuai dengan kategori di BNBA, pengaduan dari para korban Seroja langsung disampaikan kepada saya,”ujar Yosef Lede, Senin (22/01/2024) di Oelamasi.

Yosef Lede mengungkapkan, pengaduan dari korban Seroja terutama mengenai pencairan dana tunggu hunian yang disalurkan oleh Bank BRI selaku bank penyalur yang ditunjuk oleh pemerintah pusat.

Realisasi penyaluran bantuan oleh Bank BRI kepada para korban ujar Yosef Lede ternyata tidak sesuai dengan kategori kerusakan ringan, sedang atau berat yang sebelumnya sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kupang, jumlah korban seluruhnya serta kategori kerusakan tertera dalam data BNBA (By Name By Address).

Politisi Gerindra ini membeberkan masyarakat korban Seroja mengaku bingung dengan cara – cara penyaluran dana bantuan. Misalnya saja, ada korban kategori rusak sedang seharusnya mendapatkan dana Rp. 25 juta rupiah, tetapi faktanya tidak demikian.

Artikel Anggota DPRD Kabupaten Kupang Ungkap Indikasi PMH Bantuan Korban Seroja pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Pernyataan tersebut disampaikan pada  Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas Komisi DPRD bersama pemerintah, Selasa (18/05/2021) di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Kupang.

Politisi asal Partai Perindo ini mempertanyakaan mengapa ada oknum di luar sistem pemerintahan yang posisikan diri seolah – olah sebagai Bupati kecil yang selalu menjawab setiap berita menyangkut data bencana seroja, padahal oknum tersebut diluar sistem pemerintahan Kabupaten Kupang.

Ia minta agar yang memberikan jawaban  menyangkut data transisi dan pemulihan, jumlah total berapa banyak yang rusak berat, sedang  ringan, berapa total dana dan berapa nilai kerugian adalah pihak yang yang adalah dalam sistem pemerintahan.

“Kapasitas oknum diluar sistem itu apakah juru bicaranya pemerintah? Kalau dari pemerintah tunjukan legalitas sebagai juru bicara pemerintah, Apakah data yang sampaikan oknum diluar sistem ini sudah benar?  Dan kapasitas oknum tersebut dalam menjawab setiap menjawab rilis berita menyankut data badai seroja ini mendapat legalitas dari mana,”Ujarnya.

Mesak Mbura, Anggota DPRD asal Partai Perindo lebih menyoroti soal dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) yang dialokasikan pasca Bupati Kupang menetapkan status bencana nasional diwilayah ini.

Artikel Anggota DPRD Sebut Ada Oknum Bupati Kecil di Posko Bencana Seroja pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Pansus yang dikomandani oleh Politisi Golkar Habel Mbate akan menyoroti khusus beberapa hal yang mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Pemerintah.

Beberapa hal itu diantaranya soal amburadulnya data korban bencana seroja, distribusi bantuan kepada korban bencana serta penggunaan dana BTT sebesar tujuh miliar.

Hans Anthon Nenosiam Subu Taopan atau karib disapa Hans Taopan, Selasa (18/05/2021) di gedung DPRD mengatakan tidak ada sinkronisasi data tentang korban bencana seroja antara pemerintah desa/kelurahan dengan posko bencana.

Politisi Partai NasDem ini memberi contoh, korban bencana di Desa Sahraen Kecamatan Amarasi Selatan sesuai data yang dimiliki oleh Desa dan Kecamatan berjumlah 153 orang, ternyata yang masuk dalam data resmi hasil kerja posko bencana hanya berjumlah 26 orang.

“Jumlah 26 orang itu datanya diambil dari mana, pakai pertimbangan apa yang kemudian keluar jumlah sebesar itu,”Ucapnya.

Persoalan sama tentang perbedaan data antara pihak desa/kelurahan dan kecamatan dengan data hasil kerja posko bencana juga terjadi pada wilayah lainya di Kecamatan Amarasi Selatan.

Artikel Data Korban Bencana Seroja, Dana BTT Jadi Bidikan Utama Pansus DPRD pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Deasy Ballo – Foeh, Ketua Komisi III, Senin (17/05/2021) melalui sambungan telepon mengatakan ia mendukung penuh pembentukan Pansus bencana Seroja.

Menurutnya, ada begitu banyak bantuan  kemanusian dari pihak ketiga yang masuk lewat pemerintah dan sudah disalurkan kepada masyarakat yang tertimpa bencana.

Anehnya lagi ,masih terdapat warga masyarakat yang tertimpa bencana sampai saat ini belum mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kupang.

Hunian masyarakat yang rusak akibat hantaman banjir dan badai seroja belum terdata secara benar, karena ada warga yang belum terdata ada juga sudah didata tapi namanya tidak masuk dalam data.

Sebelum pembentukan Pansus, didahului dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi antara DPRD dengan beberapa dinas teknis yang akan digelar Selasa 18 Mei 2021.

Tujuan dari RDP ini dalam rangka mendegar penjelasan pemerintah dan pimpinan Dinas teknis terkait tentang penanganan bencana yang melanda Kabupaten Kupang pada awal april lalu.

“Saya sebagai ketua komisi III dari Fraksi  PDIP mendukung penuh pembentukan pansus bencana Seroja,”Ujarnya.  (Leon).

Artikel Ketua Komisi III : Saya Dukung Penuh Pembentukan Pansus Bencana Seroja pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Daniel Taimenas, Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Senin (17/05/2021) di ruang kerjanya menyatakan sangat mendukung dan memberi restu untuk pembentukan Pansus.

Pansus bertujuan untuk menelusuri berbagai bantuan kemanusiaan yang diterima Pemerintah sudah disalurkan tepat sasaran atau tidak sehingga tidak ada kesan Pemkab Kupang salah gunakan bantuan bagi korban bencana untuk kepentingan politik.

“Kita bentuk pansus untuk telusuri apakah bantuan – bantuan sudah sampai di masyarakat atau belum, tepat sasaran atau tidak. Apalagi ada informasi bahwa ada korban yang belum menerima bantuan,”Bebernya.

Wilayah Kabupaten Kupang porak-poranda dihantam bencana dahsyat tanggal 3 – 4 April 2021 lalu. Dampak bencana sangatlah luar biasa itu bukan hanya merusak pemukiman, merusak fasilitas umum juga meninggalkan trauma bagi masyarakat.

Bencana yang dahsyat itu kemudian memantik rasa empaty dari berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi NTT, LSM, Swasta, kelompok masyarakat dan lainnya untul menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana.

Artikel Ketua DPRD Restui Pembentukan Pansus Bencana Seroja pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Yosef Lede, Anggota DPRD Kabupaten Kupang Minggu (15/05/2021) via sambungan telepon menyatakan mendukung pembentukan Pansus yang siwacanakan oleh Wakil Ketua DPRD Johanes Mase.

Bagi mantan Ketua DPRD Periode 2014 – 2019 ini, pembentukan pansus itu meruapakan bagian dari fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD terhadap penyaluran bantuan bagi korban bencana.

Demikian banyaknya bantuan yang diterima oleh Pemkab Kupang dari pihak ketiga mestinya dapat menjawab kebutuhan para korban bencana sehingga tidak ada korban yang berteriak tidak mendapat bantuan apalagi belum terdata.

“Bantuan yang diberikan ke Kabupaten Kupang mestinya sudah bisa menjawab semuanya, sebab tidak semua wilayah di Kabupaten Kupang terkena bencana. Bantuan dari berbagai pihak sebenarnya sudah bisa menjawab seluruh kebutuhan korban bencana,”Ungkap Yosef Lede.

Fakta yang terjadi kata dia, masih banyak pengaduan dari masyarakat korban bencana yang belum tersentuh bantuan dari Pemkab Kupang, ada pula korban yang tidak terdata dan persoalan lain terkait bantuan. Pansus DPRD bertujuan untuk menelusuri berbagai indikasi, sebab tidak mungkin bantuan yang diterima pemerintah sangatlah banyak tapi belum menjawab kebutuhan para korban bencana.

Artikel Anggota DPRD Dukung Wacana Pembentukan Pansus Bencana Seroja pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Johanes Mase, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Sabtu (15/05/2021) di Oelamasi mengungkapkan, polemik tentang bantuan terhadap korban badai seroja rupanya telah sampai ditelingan DPRD.

Informasi yang sampai ketelinga DPRD terutama soal korban bencana yang tidak terdata, berapa besar jumlah bantuan yang diterima Pemkab Kupang dan penyaluranya kemana saja.

Sebelum pembentukan Pansus kata Politisi PDIP Kabupaten Kupang ini, DPRD terlebih dahulu akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah yang direncanakan pada hari Selasa 18 Mei 2021. Jika dalam RDP itu ternyata Pemerintah tidak dapat memberi penjelasan yang memuaskan, maka langkah selanjutnya ada pembentukan Pansus DPRD.

Penjelasan Pemerintah dibutuhkan oleh lembaga DPRD Kabupaten Kupang terkait sejauh mana  penggunaan, pendistribusian bantuan dan pendataan bagi masyarakat  yang tertimpa bencana banjir dan bandai seroja.

Ia mengatakan, banyak sekali bantuan baik dari instansi Pemerintah maupun lembaga swasta serta lembaga sosial masyarakat yang diterima Pemkab Kupang. Namun, berapa besar jumlah bantuan dan penyaluran bantuan – bantuan ke masyarakat apakah sudah tepat sasaran atau tidak.

Artikel DPRD Wacanakan Pembentukan Pansus Terkait Bantuan Bagi Korban Bencana Seroja pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Sofia Malelak de – Haan Wakil Ketua DPRD, Rabu (12/05/2021 ) di Kelurahan Tarus mengatakan, cukup banyak bantuan dari pihak ketiga yang masuk melalui pintu pemerintah kabupaten kupang.

Ini bentuk bantuan kemanusian, untuk mengatasi masyarakat yang terdampak badai seroja yang melanda wilayah kabupaten kupang  yang terjadi awal april.

“Selaku pimpinan DPRD, saya minta kepada pemerintah kabupaten kupang untuk mendata semua bantuan yang  diberikan, pemerintah harus transparan,”Ujar Politisi NasDem ini.

Transparansi dibutuhkan agar masyarakat yang terdampak bencana dapat mengetahui dengan jelas, sebab tujuan akhir dari bantuan ini bagi mereka yang terdampak bencana alam.

Ia berharap pemerintah Kabupaten Kupang mendata secara jelas baik itu bantuan dari pemerintah maupun bantuan dari pihak ketiga yang masuk melalui pintu pemerintah. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada pihak – pihak yang memberi bantuan, dan juga bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat yang terdampak bencana.

Artikel Pemkab Kupang diminta Transparan Soal Bantuan Bencana Seroja pertama kali tampil pada Kabar Independen.