Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Kupang mengakui jika saja pemerintah daerah serius mengurus dua sektor vital ini maka masyarakat akan sejahtera.

Selain meningkatnya kesejahteraan masyarakat kata Anton Natun, Senin (24/04/2023) di Desa Merbaun Kecamatan Amarasi Barat, ketika masyarakat sejahtera berimbas pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Wilayah Kabupaten Kupang memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan dua sektor yang dinilainya sangat vital. Misalnya saja, masih banyak lahan tidur yang belum dimanfaatkan secara maksimal, masyarakat yang sejak dahulu kala sudah memelihara ternak sebagai sumber pendapatan.

Potensi besar jika dikelola dengan benar ditambah dengan penyediaan bibit unggul, ketersediaan pupuk yang memadai, alsintan, sumber air, masyarakat dibekali dengan cara bertani dan beternak dengan sentuhan teknologi maka niscaya wajah Kabupaten Kupang akan berubah.

Ia mencontohkan, lahan tidur diolah kemudian ditanami jagung varietas unggul dimana satu hektar lahan mampu menghasilkan 5 ton per hektar, maka masyarakat dalam waktu 4 bulan saja mampu menghasilkan uang dua puluh lima juta rupiah.

Artikel Anton Natun : Pemerintah Tidak Serius Urus Pertanian dan Peternakan pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Oelamasi, KI – Anggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba Gah bertemu Bupati Kupang Korinus Masneno membahas pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. Rp. 51.383. 910.300 yang sedianya diperuntukkan untuk membayar gaji 672 orang dari formasi 2021.

Pertemuan yang berlangsung, Selasa (08/03/2023) di ruang rapat Bupati Kupang turut dihadiri oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, Asisten Bidang Pemerintahan, Kepala Dinas P&K, Kepala Badan Kepegawaian, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah, Kepala Badan Keuangan dan Aset daerah serta perwakilan PPPK.

Anita Jacoba Gah dalam pertemuan tersebut meminta penjelasan pemerintah daerah terkait berapa jumlah honorer PPPK yang telah diangkat oleh Pemkab Kupang tahun 2021 berikut besaran dana yang sudah terpakai serta kendala hingga Pemkab tidak membuka formasi PPPK tahun 2023 walaupun dana sudah tersedia sebesar enam belas miliar.

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini mengatakan, Kementerian Keuangan RI sudah tiga mengirimkan surat kepada seluruh Gubernur/Bupati dan Walikota. Pertama Surat Nomor S-46/PK/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang perhitungan anggaran PPPK dalam DAU 2021, Kedua Surat Nomor S-98/PK/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Pengangkatan PPPK tahun 2021 dan Ketiga Surat Nomor S-204/PK/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Perhitungan anggaran PPPK guru dalam DAU 2022.

Artikel DAU 51 Miliar Untuk PPPK, Acuan Pemkab Kupang Surat 13 Desember 2021 Padahal Ada Surat Sebelumnya pertama kali tampil pada Kabar Independen.