Lantaran merasa terus-menerus difitnah, Jerry Manafe dalam waktu dekat akan segera melaporkan ke Polisi.

Isu fee proyek ini kembali mencuat ke permukaan setelah HD salah satu tersangka dugaan tindak pidana korupsi pembangunan GOR, dalam pernyataan resminya kepada awak media di Kupang, Sabtu (08/06).

HD dalam pernyataan resminya membantah adanya fee proyek kepada pihak manapun baik kepada pimpinan Daerah maupun anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kupang-NTT.

Walaupun demikian, HD mengaku didatangi oleh salah satu tersangka berinisial SL selaku Kadispora sekaligus PPK pekerjaan GOR yang menyampaikan bahwa ada permintaan fee 10 persen.

Menurut HD, ada permintaan fee proyek itu disampaikan oleh SL kepadanya sekitar dua atau tiga hari setelah penandatanganan kontrak kerja diruang rapat Wakil Bupati.

Artikel Namanya Disebut Minta Fee Proyek GOR Sepuluh Persen, Jerry Manafe Segera Lapor Polisi pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Sebagaimana diketahui bahwa HD merupakan salah satu dari lima orang yang telah ditetapkan oleh Polres Kupang sebagai tersangka dugaan korupsi pembangunan GOR.

Berikut ini rangkuman pernyataan HD saat memberikan keterangan kepada sejumlah awak media di Kupang, Sabtu (08/06) :

1. Bantah Adanya Pemberian fee proyek. HD tegas mengatakan tidak pernah memberikan fee kepada pihak manapun baik itu kepada pimpinan daerah maupun Badan Anggaran (Banggar) di lembaga DPRD.

2. Melaksanakan pekerjaan dalam kondisi Kahar. Ia mengaku melaksanakan pekerjaan dalam kondisi Kahar atau kejadian luar biasa diluar kemampuan manusia. Yang dimaksudkan pekerjaan itu bertepatan dengan merebaknya virus covid-19, sempat dirinya mengajukan permohonan berhenti bekerja lantaran pandemi lantaran adanya pembatasan aktivitas oleh pemerintah.

3. Ikon Kabupaten Kupang. Menurutnya, alasan dirinya tetap melanjutkan pekerjaan walaupun dalam kondisi Kahar yakni permintaan Bupati Kupang saat itu. Alasannya karena GOR merupakan ikon daerah dan dikerjakan menggunakan dana hibah pemerintah pusat serta harus diselesaikan sehingga ada asas manfaat.

Artikel Pelaksana Pekerjaan GOR Komitmen Beber Sejumlah Fakta Menarik, Apa Saja? pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Untuk diketahui, tersangka HD datang memenuhi panggilan penyidik sejak pukul 14.00 WITA, HD terlihat keluar dari ruang penyidik sekitar pukul 22.00 WITA.

Abdul Wahab selaku Tim kuasa hukum tersangka HD kepada awak media, Senin (03/06) sekitar pukul 22.00 WITA mengatakan, kliennya dicecar 110 pertanyaan oleh penyidik.

Keterangan kliennya kata Abdul Wahab untuk mengkonfrontir keterangan sebelumnya saat diperiksa sebagai saksi dan saat ini sebagai tersangka.

Sedangkan terkait dengan materi pemeriksaan, dirinya meminta awak media untuk bertanya langsung kepada penyidik dengan alasan bertentangan dengan profesionalisme.

“Untuk materinya, kami Tidka elok untuk menceritakan kepada umum, kalau rekan-rekan media memang menginginkan materi itu bisa ditanyakan langsung pada penyidik,”ungkapnya.

Artikel Delapan Jam Diperiksa Penyidik, Kuasa Hukum HD Enggan Beber Materi Pemeriksaan pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Jerry Manafe datang penuhi panggilan penyidik, Senin (27/05/2024) sekitar pukul 10.10 WITA untuk dimintai keterangannya sebagai saksi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan GOR Komitmen di Desa Oelnasi Kecamatan Kupang Tengah.

Tegas disampaikannya kepada awak media bahwa penandatanganan kontrak berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati serta dirinya turut menyaksikan penandatanganan kontrak proyek pembangunan GOR tersebut.

Wakil Bupati Kupang periode 2018-2024 ini tegas menampik isu bahwa dirinya diperkirakan menerima fee proyek sebesar 10 persen, isu itu merupakan bentuk pembohongan publik.

Menurutnya, jangankan 10 persen, satu rupiah pun tidak diterimanya sehingga kepada pihak manapun yang sengaja menebar isu itu akan menerima akibatnya kelak dikemudian hari.

Bukan hanya soal isu fee proyek GOR, Jerman juga mengatakan bahwa ia selama 5 tahun menjabat sebagai Wakil Bupati, tidak pernah berurusan dengan fee proyek apapun dari semua OPD.

“Saya selama jabatan wakil Bupati Kupang, tidak ada satu dinas pun yang kasih saya uang fee proyek jadi isu fee proyek GOR itu pembohongan besar,”ujarnya. (Jessy)

Artikel Usai Diperiksa Penyidik Tipikor, Jerman Tegaskan Tidak Terima Fee Proyek GOR pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Menurut mantan orang nomor satu di Kabupaten Kupang ini, Rabu (22/05/2024) di Kecamatan Kupang Timur, perintah membayar disampaikannya diatas podium sidang paripurna DPRD.

Sebagai kepala daerah, dirinya merasa wajib memberikan perintah itu dengan catatan harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menyalahi aturan.

Perintah itu kata dia, didasarkan pada audit dan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT yang menyatakan Pemkab Kupang berhutang kepada pihak ketiga.

“Saya perintahkan bayar tetapi harus sesuai aturan yang berlaku, karena telah ada hasil audit BPK, Pemerintah daerah punya hutang kepada pihak ketiga,”ungkapnya.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga ungkapnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang paling mengerti soal teknisnya bukan Kepala Daerah. (Jessy)

Artikel Korinus Masneno : Benar Saya Perintah Bayar Pihak Ketiga, Tetapi? pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Demikian diungkap Kapolres Kupang Kapolres Kupang AKBP Anak Agung Gde Anom Wirata melalui Kasat Reskrim Iptu Elpidus Kono Feka, Senin (20/11/2023) di ruang kerjanya.

“Kasus ini tidak mandek, posisi kasusnya sementara penyidikan sedang berlangsung, penyidik juga sementara melengkapi alat bukti untuk nantinya dilakukan penetapan tersangka,”ujar Iptu Elpidus Kono Feka didampingi Kanit Tipikor Ipda Toby Naraha.

Menurutnya, pekan depan penyidik akan melakukan gelar perkara di Polda NTT dan memastikan akan ada tersangka terhadap kasus yang kini menjadi perhatian publik di Kabupaten Kupang tersebut

Ia mengatakan, sejauh ini terdapat 39 orang yang telah dimintai keterangan sebagai saksi untuk mengungkap perannya masing-masing, termasuk diantaranya saksi ahli yang turut dimintai keterangannya yakni ahli pengadaan barang dan jasa serta ahli teknik dan hasil perhitungan kerugian negara.

Menurutnya, penyidik telah mengantongi nama-nama saksi yang akan dimintai pertanggungjawaban hukumnya terhadap perbuatan yang diduga kuat telah merugikan keuangan negara. Namun Kasat Reskrim enggan membeberkan siapa saja nama calon tersangka walau didesak oleh awak media.

Artikel Pekan Depan Polres Kupang Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pembangunan GOR pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Kasus yang kini telah bergulir dan menjadi perhatian publik khususnya di Kabupaten Kupang itu sepertinya memenmui titik nadir dan terkesana mandek ditangan penyidik. Lalu bagaimana kelanjunjutan prosesnya apakah benar-benar mandek ataukah ada progres.

Kapolres Kupang AKBP Anak Agung Gede Anom Wirata melalui Kasat Reskrim Iptu Elpidus Kono Feka, Senin (20/11/2023) di ruang kerjanya membeberkan sejumlah fakta.

“Kasus ini tidak mandek, posisi kasusnya sementara penyidikan sedang berlangsung, penyidik juga sementara melengkapi alat bukti untuk nantinya dilakukan penetapan tersangka,”ujar Iptu Elpidus Kono Feka didampingi Kanit Tipikor Ipda Toby Naraha.

Menurut mantan Kapolsek Kupang Tengah itu, minggu depan penyidik akan melakukan gelar perkara di Polda NTT dan memastikan akan ada tersangka terhadap kasus yang kini menjadi perhatian publik di Kabupaten Kupang tersebut

Ia mengatakan, sejauh ini terdapat 39 orang yang telah dimintai keterangan sebagai saksi dalam perannya masing-masing, termasuk diantaranya saksi ahli yang turut dimintai keterangannya yakni ahli pengadaan barang dan jasa serta ahli teknik.

Artikel Kasus Dugaan Korupsi pembangunan GOR Mandek di Tangan Penyidik, Begini Faktanya! pertama kali tampil pada Kabar Independen.

“Tidak salah ada 7 fraksi, bisa lebih bisa kurang tapi mayoritas secara politis menolak penganggaran itu,”beber Anton Natun, Kamis (12/05/2023) di Desa Oenoni II Kecamatan Amarasi.

Ketika mayoritas Fraksi sudah menyatakan menolak maka seharusnya pimpinan DPRD tidak perlu melakukan pembahasan dalam forum Badan Anggaran serta tidak perlu menyetujui penganggarannya. Seharusnya pimpinan DPRD mengikuti keputusan politis dari mayoritas Fraksi yang menolak bukan malah menyetujui untuk menyediakan anggaran.

Keputusan politik fraksi kata dia berkaitan erat dengan keputusan dan persetujuan di lembaga sehingga mestinya keputusan pimpinan merujuk pada keputusan politik mayoritas Fraksi.

Lebih jauh Anton Natun mengungkapkan bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi tidak pernah memutuskan agar pemerintah melakukan pembayaran GOR, sebab keputusan yang menjadi alasan dilakukannya pembayaran adalah hasil kesepakatan pihak ketiga selaku penggugat dan Pemkab selaku tergugat dalam forum mediasi dan bukan amar putusan terhadap pokok perkara.

Artikel Mayoritas Fraksi DPRD Tolak Pembayaran GOR, Anton Natun : Potensi Bermasalah pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Kepastian ini masih menunggu hasil perhitungan teknis dan stok opname yang akan dilakukan oleh Politeknik Negeri Kupang. Setelah hasilnya diperoleh maka status perkara ini segera naik ke tahapan penyidikan.

Guna melengkapi bahan dan keterangan untuk mengetahui apakah ada perbuatan melawan hukum maka hingga saat ini beberapa pihak yang terlibat dan mengetahui proses pembangunan GOR telah dimintai keterangannya oleh penyidik Tipikor Polres Kupang.

Menurut Kapolres Kupang AKBP FX Irwan Arianto, SIK, MH, Senin (27/02/2023) di Mako Polres Kupang, pihak yang telah dimintai keterangannya antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengawas, Pelaksana pekerjaan, vendornya serta beberapa pihak lainnya.

“Sudah kita mintai keterangan semua, dari hasil penyelidikan sementara, proyek itu sebetulnya proyek kritis,”ujar Kapolres Kupang.

Penyidik Polres Kupang melakukan penyidikan secara keseluruhan atau tidak terbatas hanya pada volume pekerjaan, namun dilihat juga sisi perencanaan, pemberian addendum, pengawasan serta pembayaran sisa pekerjaan yang dinilai melanggar ketentuan.

Artikel Kapolres Kupang Pastikan Dugaan Korupsi Pembangunan GOR Naik Status Penyidikan pertama kali tampil pada Kabar Independen.

GOR yang terletak di Desa Oelnasi Kecamatan Kupang Tengah telah usai dibangun oleh PT. Dua Sekawan, namun hingga kini pemerintah belum melunasi kewajiban pembayaran sebesar 5,5 miliar.

Samuel Koroh anggota DPRD Asal PKPI, Selasa (27/09/2022) di gedung DPRD mengatakan, tugas DPRD yakni menyetujui anggaran yang disiapkan pemerintah. Jika pemerintah memandang perlu untuk dibayarkan, itu hak Pemerintah. Namun perlu diperhatikan berbagai regulasi yang mengatur sehingga tidak menyalahi aturan jika kemudian pemerintah memutuskan untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga.

Besaran dana yang ditawarkan oleh pemerintah sebesar 5,5 miliar dan akan disetujui dalam paripurna APBD perubahan tahun anggaran 2022. Ia mengingatkan pemerintah agar melakukan kajian hukum, berkonsultasi dengan pihak hukum sehingga tidak menimbulkan dampak secara hukum dikemudian hari.

“Itu kita anggarkan untuk masuk dalam kas daerah, untuk bayar pemerintah harus koordinasi dengan pihak terkait dan melihat kembali regulasi. Kami menganggarkan tapi untuk bayar kembali ke dinas teknis. Kita semua kerja berdasarkan aturan,”ungkapnya.

Artikel Begini Tanggapan Anggota DPRD Kabupaten Kupang Terkait Rencana Pembayaran GOR pertama kali tampil pada Kabar Independen.