Oelamasi, KI – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Kupang latih para petani untuk produksi sendiri pupuk organik bio zaka dan Eko enzim. Pelatihan pembuatan pupuk sebagai langkah antisipatif terhadap kelangkaan pupuk yang kerap kali terjadi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia.

Pelatihan yang digelar oleh DPC PDIP berlangsung Kamis (16/03/2023) di Desa Nunkurus Kecamatan Kupang Kupang Timur – NTT.

Johanis Mase Ketua DPC PDIP mengatakan, pelatihan yang digagas PDIP sejalan dengan program partai yang gencar mengampanyekan pertanian organik.

Kesulitan terhadap pupuk kimia saat ini menjadi persoalan tersendiri bagi petani, PDIP melihat hal ini sebagai masalah yang harus dicarikan solusinya yakni pupuk organik.

“melalui DPP PDIP khusunya oleh Mindo Sianipar, Herman Herry dan Emy Nomleni menekankan dua program pembuatan pupuk organik yakni, bio zaka dan eko enzim,”Jelasnya.

Bahan bakunya kata Mase, untuk bio zaka terbuat dari dedaunan yang ada di sekitar, sementara untuk Eko enzim bahan bakunya yaitu kulit buah – buahan dan sisa sayuran.

Hadir sebagai peserta antara lain petani, pengurus Partai, Bacaleg serta tokoh masyarakat. Mereka semua dilatih oleh instruktur yang dikirim oleh DPP PDIP. Selanjutnya para peserta dapat mengimplementasikan ilmu di daerah masing-masing.

Artikel DPC PDIP Latih Pembuatan Pupuk Organik Bio Zaka dan Eko Enzim pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Bukan hanya Pulau Semau, DPRD juga menunjukan penolakan serta protes keras soal pengalihan aset Bandara El Tari ke Pemerintah Kota Kupang.

Johanis Mase, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Senin (23/08/2021) di ruang kerjanya mengatakan, pengalihan suatu wilayah administrasi butuh proses panjang dan harus sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga DPRD kata Politisi PDIP Kabupaten Kupang ini, tidak pernah membahasnya dalam rapat paripurna di lembaga, sebab keputusan secara politis dari DPRD mutlak dibutuhkan.

Bukan hanya keputusan politis DPRD, hingga saat ini belum ada satu regulasi pun yang dapat dipakai sebagai dasar hukum mengalihkan pulau semau serta bandara El Tari masuk wilayah Kota Kupang.

Ia mengatakan, urusan penggabungan satu wilayah ke wilayah lain tidak segampang itu, dibutuhkan proses dan yang paling utama didukung oleh regulasi. Isu bergabungnya pulau semau ke Kota Kupang justru beru diketahui publik dari pemberitaan media.

Artikel DPRD Tidak Setuju Pulau Semau Masuk Kota Kupang pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Wakil ketua DPC PDIP Kabupaten Kupang Kornelis Tanggu Bore,SH. Senin (03/05/ 2021) di Desa Penfui Timur mengatakan atas dasar kepedulian terhadap saudara dan teman – teman yang tertimpa musibah bencana alam pada awal april kemarin.

Melihat reaksi dari pemerintah dan birokrasi sangat lambat, akan tetapi tidak dapat menyalahkan pemerintak dan birokrasi karena ada protap dan mekanisme yang mengatur.

“Atas dasar itulah saya membangun kordinasi dengan kepala desa penfui timur, perangkat RT/ RW dengan tidak menjaminkan diri bahwa saya bisa, akan tetapi dengan kemampuan yang saya miliki. Saya mencoba  membangun kordinasi lewat jaringan saya, seperti PT Bumi Indah yang siap membantu menurunkan satu unit eksavator mengeruk bendungan Tuahat yang sudah tertutup dengan materail kali.hal ini sangat membatu kelompok tani desa penfui timur dan juga semen 50 zak,” Kata Kornelis Tanggu Bore.

Tidak saja bantuan alat berat akan tetapi ada bantuan sembilan bahan pokok dari Susteran Penyegaran Ilahi Nasipanaf  80 paket, PT. K.ling 120 paket dan PT. Bumi Indah 50 paket sembako.

Artikel Peduli Bencana Siklon, Politisi PDIP Inisiatif Bangun Posko Tanggap Bencana Alam pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Kedatangan Politisi PDIP Kabupaten Kupang itu guna memastikan semua korban bencana tiap desa/kelurahan di Kecamatan Kupang Timur sudah terdata dengan baik.

Menurut Deasy Ballo – Foeh, korban bencana harus terdata dengan jelas dan benar oleh pihak Kecamatan sebelum dilanjutkan ke Posko Tanggap Darurat di tingkat Kabupaten dan seterusnya dikirim ketingkat pusat agar para korban bencana bisa secepatnya memperoleh bantuan.

Ia menegaskan, petugas pendata tiap desa/kelurahan harus cermat dalam melakukan pendataan, tidak boleh ada masyarakat terdampak bencana yang luput dari pendataan. Sebab, jika hal ini terjadi tentunya akan menimbulkan kecemburuan sosial dimasyarakat.

“Sebagai anggota DPRD, saya memberi apresiasi terhadap kerja – kerja yang dilakukan oleh tim di desa/kelurahan  maupun tim tingkat kecamatan dalam hal melakukan pendataan,”Ujarnya.

Kecamatan Kupang Timur sebagai wilayah terparah dihantam badai siklon tropis seroja, oleh karenanya data terhadap masyarakat yang terdampak harus benar – benar valid.

Dampak ikutan pasca bencana kata dia, dipastikan terjadi gagal panen yang tentunya akan terjadi kelaparan. Pemerintah mesti benar – benar memikirkan langkah antisipatif sehingga tidak terjadi persoalan baru lagi. (Jessy)

Artikel Datangi Kantor Camat Kupang Timur, ini yang dilakukan Deasy Ballo pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Terbaru, Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Kupang wacanakan agar pimpinan DPRD segera membentuk Pansus untuk menelisik dana tiga belas miliar yang tiba – tiba masuk dalam APBD.

Lorens Buknoni, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Kupang, Sabtu (27/02) via sambungan telepon mengatakan, wacana tentang Pansus DPRD muncul saat rapat internal pimpinan DPRD bersama para ketua Fraksi dan ketua komisi.

Fraksi PDIP kata dia ingin mendapatkan penjelasan soal dana sebesar tiga belas miliar yang diduga siluman dan tiba – tiba muncul dalam APBD TA 2021 tanpa sepengetahuan dewan. Dana yang diduga siluman justru muncul pasca TAPD melakukan konsultasi ke Pemprov.

Menurutnya, Senin tanggal 01 Maret 2021 Bupati Kupang dijadwalkan akan memberi penjelasan kepada DPRD tentang ikhwal dana tersebut, dan jika penjelasan Bupati Kupang nantinya tidak diterima DPRD maka DPRD segera akan segera membentuk Pansus.

Deasy Ballo – Foeh anggota Fraksi PDIP yang dihubungi terpisah, Sabtu (27/02/2021) via sambungan telepon mengatakan, Fraksinya tidak ingin terjerumus dalam persoalan hukum akibat penetapan APBD yang tidak jelas mekanismenya.

Artikel Diduga ada Dana Siluman, Fraksi PDIP Wacanakan Pembentukan Pansus pertama kali tampil pada Kabar Independen.