Pernyataan Wakil Bupati Kupang bahwa dirinya merasa dizolimi terlontar saat diwawancarai awak media, Kamis (03/06/2021) usai Paripurna DPRD penyampaian hasil kerja pansus Seroja.

Meskipun merasa terzolimi, Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe tetap memberi apresiasi atas kinerja pansus yang telah bekerja keras selama dua Minggu lamanya.

“Walaupun saya tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan hal ini, tapi saya tetap memberi apresiasi kepada pansus yang mana sudah bekerja dengan luar biasa selama dua minggu,”Kata dia.

Wakil Bupati sebagai pendamping Bupati Kupang itu merasa seperti terzolimi akibat tudingan yang dialamatkan kepadanya namun tidak diberikan kesempatan oleh pansus untuk memberikan klarifikasi baik dalam rapat pansus maupun dihadapan rapat paripurna.

DPRD sebagai mitra pemerintah mestinya lebih mengedepankan komunikasi walaupun banyak pengaduan dari masyarakat tentang penanganan bencana Seroja.

“Walaupun saya tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan hal ini, tapi saya tetap memberi apresiasi kepada pansus yang mana sudah bekerja dengan luar biasa selama dua minggu,”Kata dia.

Artikel Wakil Bupati Kupang : Saya Merasa Dizolimi pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Pansus yang diharapkan bekerja maksimal menggali permasalahan tentang badai Seroja dan merekomendasikan sejumlah langkah – langkah konstruktif justru berakhir antiklimaks.

Anton Natun anggota DPRD Kabupaten Kupang, Kamis (03/06/2021) di gedung DPRD usai Paripurna penyampaian hasil kerja pansus, dengan tegas mengatakan pansus tidak bekerja maksimal.

Dalam rekomendasinya, pansus dengan terang menyebutkan Wakil Bupati Kupang telah mengambil kembali kupon bantuan pihak ketiga dari Yayasan Budha Tzu Chi serta mengeluarkan kata – kasar terhadap petugas posko di Amarasi Barat. Keterangan yang dikumpulkan oleh pansus diperoleh dari warga setelah melakukan uji petik dilapangan dijadikan sebagai temuan pansus.

Anton Natun mengatakan, pansus harus membuka ruang klarifikasi terhadap Wakil Bupati Kupang sebagai pejabat yang dituduhkan telah mencemarkan nama pemerintah sehingga pansus tidak terkesan melakukan fitnah.

“Ini ada indikasi pidana, kalau kemudian kita menyebutkan nama orang membuat hal tidak baik, maka disitu kita harus minta klarifikasi yang bersangkutan dalam forum Paripurna, jangan kemudian kita menjustis tanpa ada dasar karena itu kata orang,”Ujar Anton Natun.

Artikel Kerja Pansus Seroja Tidak Maksimal dan Terindikasi Disusupi Kepentingan Politik pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Pansus yang dipimpin oleh Tomy da Costa itu berhasil menrampungkan lima point rekomendasi terkait penanganan badai seroja yang melanda wilayah ini pada bulan April lalu.

Lima point rekomendasi dibacakan oleh Wakil Ketua Pansus Mesak Mbura pada rapat paripurna penyampaian hasil kerja pansus Kamis (03/06/2021) di ruang paripurna DPRD Kabupaten Kupang.

Laporan Pansus adalah suatu dokumen yang sangat penting dan memiliki nilai strategis dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Berikut ini lima point rekomendasi pansus seroja yaitu, Pertama : bahwa kinerja pemerintah dinilai baik dan perlu diberi apresiasi termasuk para camat dan kepala desa. Pansus dapat mendapat laporan dari masyarakat terkait bantuan dari pihak ketiga yang seharusnya dapat meringankan beban masyarakat justru menimbulkan keresahan.

Kupon banruan dari pihak ketiga Yayasan Buddha Tzu Chi Jakarta sebanyak 364 lembar yang harus dibagikan kepada 364 Kepala Keluarga tersebar di sembilan dusun. Namun karena waktu singkat, kupon yang berhasil dibagikan sebanyak 240, sisanya sebanyak 140 diambil kembali.

Artikel Begini Rekomendasi Pansus DPRD Kabupaten Kupang Terkait Badai Seroja pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Deasy Ballo – Foeh, Ketua Komisi III, Senin (17/05/2021) melalui sambungan telepon mengatakan ia mendukung penuh pembentukan Pansus bencana Seroja.

Menurutnya, ada begitu banyak bantuan  kemanusian dari pihak ketiga yang masuk lewat pemerintah dan sudah disalurkan kepada masyarakat yang tertimpa bencana.

Anehnya lagi ,masih terdapat warga masyarakat yang tertimpa bencana sampai saat ini belum mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kupang.

Hunian masyarakat yang rusak akibat hantaman banjir dan badai seroja belum terdata secara benar, karena ada warga yang belum terdata ada juga sudah didata tapi namanya tidak masuk dalam data.

Sebelum pembentukan Pansus, didahului dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi antara DPRD dengan beberapa dinas teknis yang akan digelar Selasa 18 Mei 2021.

Tujuan dari RDP ini dalam rangka mendegar penjelasan pemerintah dan pimpinan Dinas teknis terkait tentang penanganan bencana yang melanda Kabupaten Kupang pada awal april lalu.

“Saya sebagai ketua komisi III dari Fraksi  PDIP mendukung penuh pembentukan pansus bencana Seroja,”Ujarnya.  (Leon).

Artikel Ketua Komisi III : Saya Dukung Penuh Pembentukan Pansus Bencana Seroja pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Daniel Taimenas, Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Senin (17/05/2021) di ruang kerjanya menyatakan sangat mendukung dan memberi restu untuk pembentukan Pansus.

Pansus bertujuan untuk menelusuri berbagai bantuan kemanusiaan yang diterima Pemerintah sudah disalurkan tepat sasaran atau tidak sehingga tidak ada kesan Pemkab Kupang salah gunakan bantuan bagi korban bencana untuk kepentingan politik.

“Kita bentuk pansus untuk telusuri apakah bantuan – bantuan sudah sampai di masyarakat atau belum, tepat sasaran atau tidak. Apalagi ada informasi bahwa ada korban yang belum menerima bantuan,”Bebernya.

Wilayah Kabupaten Kupang porak-poranda dihantam bencana dahsyat tanggal 3 – 4 April 2021 lalu. Dampak bencana sangatlah luar biasa itu bukan hanya merusak pemukiman, merusak fasilitas umum juga meninggalkan trauma bagi masyarakat.

Bencana yang dahsyat itu kemudian memantik rasa empaty dari berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi NTT, LSM, Swasta, kelompok masyarakat dan lainnya untul menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana.

Artikel Ketua DPRD Restui Pembentukan Pansus Bencana Seroja pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Mesak Mbura, Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Rabu (28/04/2021) di Gedung DPRD mengatakan waktu yang dimiliki Pansus cukup singkat, apalagi perlu melakukan pendalaman terhadap kinerja OPD yang telah tertuang dalam LKPJ Bupati Kupang.

Untuk itu kata Politisi Perindo ini, Pansus LKPJ perlu melakukan uji petik dilapangan terhadap program yang sudah dilaksanakan tiap OPD.

“Tugas ini cukup berat dengan waktu yang terlalu singkat, sehingga semua dapat terpantau dengan baik,”Ujarnya.

Dengan waktu singkat, Pansus yang diserahi tugas Menilai, memberi catatan – catatan dan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Kupang tahun 2020. Anggota Pansus diharapkan memberi kontribusi besar terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan semua OPD.

Uji petik dilaksanakan selain untuk melihat kesempurnaan pekerjaan fisik tahun 2020, uji petik pun dilakkukan guna melihat target – target pendapatan daerah yang dibebankan kepada OPD tercapai sesuai target atau tidak.

“Uji petik harus dilakukan Pansus untuk ketahui sejauhmana pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun administratif yang sudah terjadi, dimulai sejak perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan sampai pelaporan,”Ungkap dia.

Artikel Pansus LKPJ Diminta Uji Petik Pekerjaan Fisik Tahun 2020 pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Terbaru, Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Kupang wacanakan agar pimpinan DPRD segera membentuk Pansus untuk menelisik dana tiga belas miliar yang tiba – tiba masuk dalam APBD.

Lorens Buknoni, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Kupang, Sabtu (27/02) via sambungan telepon mengatakan, wacana tentang Pansus DPRD muncul saat rapat internal pimpinan DPRD bersama para ketua Fraksi dan ketua komisi.

Fraksi PDIP kata dia ingin mendapatkan penjelasan soal dana sebesar tiga belas miliar yang diduga siluman dan tiba – tiba muncul dalam APBD TA 2021 tanpa sepengetahuan dewan. Dana yang diduga siluman justru muncul pasca TAPD melakukan konsultasi ke Pemprov.

Menurutnya, Senin tanggal 01 Maret 2021 Bupati Kupang dijadwalkan akan memberi penjelasan kepada DPRD tentang ikhwal dana tersebut, dan jika penjelasan Bupati Kupang nantinya tidak diterima DPRD maka DPRD segera akan segera membentuk Pansus.

Deasy Ballo – Foeh anggota Fraksi PDIP yang dihubungi terpisah, Sabtu (27/02/2021) via sambungan telepon mengatakan, Fraksinya tidak ingin terjerumus dalam persoalan hukum akibat penetapan APBD yang tidak jelas mekanismenya.

Artikel Diduga ada Dana Siluman, Fraksi PDIP Wacanakan Pembentukan Pansus pertama kali tampil pada Kabar Independen.