Pemasangan spanduk ini dilakukan di Perempatan Bank NTT Soe, Terminal Pintu Masuk Soe, serta Kantor Bersama Samsat TTS, dengan tujuan mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ).

Dalam spanduk yang terpampang ini, tertulis juga pesan yang mengingatkan setiap pengendara akan pentingnya pembayaran pajak serta kewaspadaan dalam berkendara.

Pesan tersebut tidak hanya menekankan kewajiban administratif, tetapi juga mendorong kesadaran pengguna jalan dalam menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman dan nyaman. Dengan penempatan di titik-titik rawan kecelakaan, spanduk ini diharapkan dapat menyentuh masyarakat.

Penanggung Jawab Jasa Raharja Samsat Soe, Octovianus Alexander Kopa, Kamis (01/05) menyatakan, melalui upaya bersama ini, dirinya berharap masyarakat tidak hanya memahami kewajiban pembayaran pajak, tetapi juga menyadari pentingnya menjaga keselamatan dalam setiap perjalanan. Kepatuhan terhadap aturan berkendara adalah langkah nyata untuk mencegah kecelakaan.

Hal ini menggambarkan betapa pentingnya sinergi antara penegakan aturan dan edukasi dalam menciptakan budaya berlalu lintas yang lebih disiplin dan bertanggung jawab.

Artikel Pemasangan Spanduk Himbauan di Kabupaten Timor Tengah Selatan: Edukasi untuk Tingkatkan Pembayaran Pajak dan Waspada di Setiap Perjalanan pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Kepala UPTD Pendapatan Daerah Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Kupang Nafilitalia Anu, S.STP, M.Si, Senin (20/05/2024) diruang kerjanya menjelaskan, periode April 2024 terdapat sekitar 27.000 dari total 77.000 kendaraan roda dua dan roda empat tunggak pembayaran PKB.

Tunggakan PKB itu kata dia, termasuk diantaranya 300 unit kendaraan Dinas milik Pemerintah Kabupaten Kupang dan bila ditotal nilainya dapat mencapai 1 miliar lebih.

Dijelaskannya, UPTD Pendapatan Daerah telah melakukan upaya-upaya mengumpulkan tunggakan dari para wajib pajak kendaraan bermotor, termasuk diantaranya bekerjasama dengan pemerintah desa.

Kebijakan yang ditempuh saat ini ucapnya, dengan kembali memberlakukan tax amnesty yang berlaku mulai 20 Mei – 20 Juni 2024. Kebijakan ini menindaklanjuti hasil rapat koordinasi bersama Pemda, Samsat, Polantas dan Jasa Raharja.

Pemberlakukan tax amnesty diharapkan menjadi salah satu solusi jitu meminimalisir tunggakan PKB. Sebab, para wajib pajak kendaraan bermotor hanya membayar pajak pokok sementara denda keterlambatan dihapus.

Artikel Tunggakan Pajak Kendaraan di Kabupaten Kupang-NTT Capai 38 Miliar, Termasuk Kendaraan Dinas pertama kali tampil pada Kabar Independen.