Sekretaris Bandan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kamis (11/07) di ruang kerja Kepala Bapenda menjelaskan, realisasi PAD dari dua OPD ini masih sangat jauh dari target tahun 2024.

Menurutnya, Dinas PUPR ditargetkan PAD sebesar 12,8 miliar, kemudian Dinas Peternakan 11,4 miliar per tahun. Hingga periode bulan Juni 2024 realisasinya masih sangat rendah.

Presentase penerimaan PAD Dinas PUPR baru mencapai Rp. 136 juta atau 1,5 persen. Sedangkan Dinas Peternakan 2,05 persen atau setara Rp. 250 juta.

Dirinya juga mengungkapkan, terdapat 2 OPD yang baru saja dibebani target PAD yakni Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pembebanan target sesuai hasil keputusan Sidang Perubahan APBD 2023.

Sumber pendapatan daerah dari Dispora yakni sewa aset Gedung Olahraga (GOR) Komitmen. Sedangkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersumber dari 4 orang tenaga kerja luar negeri yang sedang bekerja di Kecamatan Kupang Barat.

Artikel Dinas PUPR dan Peternakan Kabupaten Kupang Catat Realisasi PAD Terendah pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Frans Taloen selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kupang-NTT, Kamis (11/07) di ruang kerjanya merincikan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dirinya menyebutkan, sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah penyumbang PAD yakni dari pajak galian C, PBB P2, Penerangan jalan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pemanfaatan aset, pajak rumah makan serta target pajak yang dibebankan kepada 9 OPD ditambah 2 OPD yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sementara itu, Sekretaris Bapenda Alfi Nggagas menjelaskan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) catat presentase terendah yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Peternakan.

Menurutnya, presentase penerimaan pajak Dinas PUPR baru mencapai Rp. 136 juta atau 1,5 persen dari target sebesar 12,8 miliar. Sedangkan Dinas Peternakan 2,05 persen atau setara Rp. 250 juta dari target sebesar 11,4 miliar.

Dua OPD sumber PAD hasil keputusan Sidang Perubahan APBD 2023 adalah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Artikel Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kupang Capai 28,5 Miliar, Dua OPD Catat Presentase Terendah pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Okto Tahik Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Rabu (12/06) diruang kerjanya menjelaskan, realisasi dari bagi hasil PKB kepada daerah masih sangat kecil.

Minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak khususnya PKB terjadi karena kurangnya kesadaran membayar pajak para objek pajak baik itu pribadi maupun badan/instansi.

“10,7 miliar itu jatah untuk Kabupaten Kupang tapi realisasi kecil sekali,”ungkapnya.

Realisasinya kata dia, hingga bulan Juni 2024 baru mencapai 1,8 miliar masih tersisa 9,1 miliar lebih tunggakan pajak kendaraan bermotor milik warga Kabupaten Kupang-NTT.

Menurutnya, tunggakan PKB juga sengaja dilakukan oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan milik pemerintah itu sendiri. Terdapat sekitar 300 unit kendaraan bermotor milik pemerintah yang belum melunasi PKB

Sebagai upaya mendongkrak peningkatan PAD melalui sektor PKB ini, dirinya telah menginstruksikan kepada seluruh stafnya agar setiap pimpinan dari 57 OPD yang hendak mengajukan pencairan dana harus melengkapi persyaratan tambahan yakni bukti pelunasan PKB di dinas tersebut.

Artikel Kabupaten Kupang Dijatah 10 Miliar Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Realisasinya? pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Anton Natun, Ketua DPC Hanura Kabupaten Kupang mengatakan, Jerman berpotensi memenangkan Pilkada 27 November 2024 mendatang. DPC Hanura membuka pendaftaran dimulai sejak tanggal 22 April – 10 Mei 2024.

Jerman dalam kacamata Anton Natun adalah sosok yang diyakini mampu membawa perubahan di Kabupaten Kupang. Perubahan mendasar yang diinginkannya yakni penataan wajah kota hingga tidak terlihat seperti hutan belantara.

“Saya berharap pak Jerry bersama Hanura karena kami punya visi yang sama membangun daerah ini. Saya melihat ada potensi kemenangan di pihak pak Jerry Manafe, beliau sangat mampu berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan banyak pihak,”ujarnya menambahkan.

Selain penataan wajah kota, secara objektif dirinya melihat beberapa hal mendasar perlu juga menjadi perhatian serius terutama soal peningkatan pendapatan asli daerah yang saat ini mengalami kebocoran dan tidak mampu dikontrol oleh pemerintah.

Target pendapatan asli daerah yang sangat kecil hanya dihabiskan untuk belanja pegawai, akhirnya pembangunan hanya mengandalkan alokasi dana pusat. Hal ini k kemudian berakibat langsung pada perkembangan pembangunan 5 tahun terakhir yang berjalan ditempat.

Artikel Jerman Mendaftar di Hanura, Anton Natun Bilang Ada Potensi Kemenangan! pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Sekian banyak figur yang mulai teridentifikasi sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada 27 November 2024 mendatang.

Mesak Liunome salah seorang warga Kecamatan Kupang Tengah membeberkan sejumlah kriteria ketika dimintai tanggapan terkait calon Bupati dan Wakil Bupati.

Menurut Mesak Liunome, Selasa (09/04/2024) di seputaran Kupang Tengah mengungkapkan, selain kriteria normatif sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku, terdapat beberapa hal penting yang harus dimiliki seseorang yang ingin mencalonkan diri atau dicalonkan baik oleh partai politik maupun perseorangan.

Mesak Liunome mengatakan, para calon pemimpin daerah mesti wajib melihat rakyat, bagaimana membuat rakyat menjadi sejahtera, lepas dari jeratan kemiskinan. Program kerja yang tergambar dalam visi misi bukanlah sebatas kajian, bukan pula “rayuan” guna menggaet simpati tetapi kemudian lupa setelah terpilih.

Para petani, nelayan, buruh-buruh tani, buruh bangunan. Harusnya ada calon Bupati yang melihat ini, mesti ada program yang membuat mereka lebih sejahtera baik soal upahnya maupun peningkatan kesejahteraan di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan perumahan.

Artikel Begini Kriteria Calon Bupati Idaman Warga Kabupaten Kupang pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Perhitungan pembayaran pajak daerah sebesar 10 persen dari total dana yang dikelola oleh Sekretariat DPRD sebesar 11,1 miliar untuk item makan minum rapat selama tahun 2023.

Sumber terpercaya yang berhasil dikonfirmasi media ini melalui sambungan telepon, Rabu (20/03/2024) mengatakan, Sekretariat DPRD diduga terlambat setor potongan pajak daerah sebesar 10 persen dari total biaya makan minum rapat tahun 2023 sebesar 11,1 miliar rupiah. Tanggungan pajak daerah baru saja disetor belum lama ini.

“pajak daerah yang mereka bayar itu sebesar 1,1 miliar rupiah, mereka baru bayar belum lama ini ditambah dengan denda keterlambatan,”ungkap sumber.

Pembayaran tanggungan pajak daerah sejumlah 1,1 miliar kata sumber, ditambah lagi dengan denda keterlambatan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Artikel Kuat Dugaan Sekretariat DPRD Kabupaten Kupang Telat Setor Pajak Daerah pertama kali tampil pada Kabar Independen.