Berdasarkan Perpres 63 tahun 2020, yang dimaksudkan dengan daerah tertinggal adalah daerah Kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

Penetapan daerah tertinggal berdasarkan enam kriteria yakni perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah.

Pemerintah dalam menetapkan daerah tertinggal dilakukan setiap lima tahun sekali secara nasional berdasarkan kriteria, indikator dan sub indikator yang ditetapkan berdasarkan usulan serta peraturan Menteri dengan melibatkan pemerintah daerah.

Berikut ini dua belas daerah di NTT yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal, antara lain :

1. Kabupaten Sumba Barat
2. Kabupaten Sumba Timur
3. Kabupaten Kupang
4. Kabupaten TTS
5. Kabupaten Belu
6. Kabupaten Alor
7. Kabupaten Lembata
8. Kabupaten Rote Ndao
9. Kabupaten Sumba Tengah
10. Kabupaten Sumba Barat Daya
11. Kabupaten Manggarai Timur
12. Kabupaten Sabu Raijua
13. Kabupaten Malaka

Artikel Kabupaten Kupang Ditetapkan Sebagai Salah Satu Daerah Tertinggal di NTT pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Menanggapi hal ini, Anton Natun selaku anggota DPRD saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (13/04/2024) sore di Kupang mengatakan, asas manfaat dari sumur bor itu ketika masyarakat dapat menikmati air bersih baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk kebutuhan mengairi lahan pertanian.

Asas Manfaat dari sumur bor kata Anton Natun bukanlah terlihat dari megahnya bangunan pendukung, sambungan rumah, mesin terpasang, perpipaan  dan sebagainya. Asas manfaat dapat dilihat apakah sumur bor yang menghabiskan dana miliaran rupiah itu dapat dinikmati airnya oleh masyarakat.

“kalau sumur bor tidak ada air itu namanya pemborosan uang negara, itu kerugian negara, kalau sumur bor dananya 1,3 miliar tapi tidak ada air maka kerugian negara sejumlah itu,”ujarnya.

Dirinya mencontohkan, Dinas Pertanian pada tahun anggaran 2023 terdapat 29 paket sumur bor, harga dari masing-masing sebesar Rp. 285.000.000 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) atau total dana yang digelontorkan sebesar 8,2 miliar lebih.  Jika saja 29 paket sumur bor atau total terdapat 57 sumur bor itu berhasil artinya para petani tidak lagi mengeluhkan soal ketersediaan air.

Artikel Banyak Sumur Bor Mubazir, Anton Natun Minta APH Lakukan Penyelidikan pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Menurut Mesak Mbura anggota DPRD Kabupaten Kupang, Jumat (12/04/2024) melalui pesan WhatsApp mengatakan, keberadaan sumur bor tersebut hingga kini belum memberi asas manfaat.

Masyarakat sekitarnya belum menikmati air bersih yang bersumber dari sumur bor yang terletak di RT. 18/RW. 07. Ia mengaku melihat langsung kondisi sumur bor ketika berkunjung ke Desa Nunkurus beberapa waktu lalu.

Politisi Partai Perindo ini mendesak Dinas teknis terkait segera bergegas memperbaiki termasuk memastikan bangunan pendukung serta spesifikasi teknis mesin pompa dan kedalaman sumur bor.

Dinas teknis kata dia, harus memastikan
kedalaman sumur, mengukur serta melakukan uji coba untuk memastikan debit dari air pada sumur bor tersebut.

Diberitakan sebelumnya, proyek satu unit sumur bor senilai 1,3 miliar di Desa Nunkurus Kecamatan Kupang Timur mubazir. Hingga kini manfaatnya belum dirasakan oleh masyarakat setempat.

Artikel Sumur Bor Mubazir di Desa Nunkurus, Anggota DPRD Desak Dinas Teknis Segera Selesaikan pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Sumir bor yang terletak di RT. 18/RW. 07 Desa Nunkurus yang dikerjakan tahun 2023 tersebut hingga kini belum dirasakan manfaatnya. Hal ini kemudian memicu protes dari masyarakat.

Menurut Karel Foes salah seorang masyarakat setempat, Selasa (09/04/2024) di Nunkurus justru mempertanyakan mengapa air dari sumur bor tersebut belum juga dinikmati oleh masyarakat.

Harapan masyarakat untuk menikmati air bersih dari sumur bor agar terbebas dari biaya untuk membeli air tangki seharga Rp. 100.000 per tangki ukuran 5000 liter rupanya sia-sia. Walaupun fasilitas sambungan rumah telah terpasang, namun tetap saja tidak ad airnya.

“jadi saya sebagai masyarakat merasa tidak puas dengan keberadaan sumur bor tersebut karna selama ini kami masyarakat membeli tangki air seharga Rp.100.000 untuk konsumsi sehari hari,”ujarnya kesal.

Fasilitas yang sudah terpasang kata Karel Foes, apakah untuk dipergunakan atau hanya ditonton saja, sebab sampai saat ini masyarakat masih setia menanti kapan air akan mengalir dan dinikmati.

Artikel Proyek Sumur Bor Senilai Satu Miliar di Desa Nunkurus Mubazir, Masyarakat Protes pertama kali tampil pada Kabar Independen.