KPU Kabupaten Kupang-NTT melalui Master of Ceremony melarang wartawan saat hendak mengambil gambar penarikan nomor antrian yang dilakukan oleh para Calon Wakil Bupati.

“Sebelum kita lanjutkan, saya minta untuk para wartawan ataupun fotografer tidak ada di lintasan paling depan samping kiri dan kanan kecuali dari Event Organizer,”ucap Master of Ceremony.

Tidak terima perlakuan KPU, spontan para wartawan melakukan perlawanan dengan cara walk out dari tempat acara berlangsung

Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Kupang, Makson Saubaki menyesalkan apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kupang.

“Saya sangat sesalkan apa yang terjadi. Kami di undang hari ini untuk hadir. Seharusnya KPU sediakan tempat bagi kami saat ambil gambar tanpa melarang kami. Ini menghalangi tugas kami”, ujarnya

Artikel KPU Kabupaten Kupang Melarang Wartawan Ambil Gambar pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Persyaratan seleksi anggota KPU sebagaimana tercantum dalam Peraturan KPU RI Nomor 7 tahun 2018 tentang seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Pasal 5 huruf g.

Syarat tersebut mengisyaratkan syarat menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota yakni berdomisili di wilayah Provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU Provinsi, atau di Kabupaten/Kita yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan KTP Elektronik.

Terkait dengan domisili oknum anggota KPU Kabupaten Kupang, Hendrik Mira selaku Ketua RT.018/RW. 006 serta Dominggus Djo Ketua LPM Oesao telah menandatangani surat keberatan dan tanggapan masyarakat. Keduanya menandatangani surat tersebut diatas meterai secukupnya.

Data berupa surat tanggapan yang berhasil diperoleh media ini, Selasa (06/022024) berisi tanggapan terkait dengan domisili oknum anggota KPU berinisial KLL.

Hendrik Mira, SH Ketua RT. 018 Kelurahan Oesao Kecamatan Kupang Timur sesuai surat yang ditandatangani diatas materai tanggal 16 Desember 2023 menerangkan bahwa oknum KLL tidak berada di wilayah RT. 018/RW. 006.

Artikel Polemik Domisili Oknum Anggota KPU Kabupaten Kupang, Ketua RT dan LPM Oesao Tandatangani Surat ini! pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Bersangkutan diketahui memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 53061130xxxxxxxx dan beralamat lengkap di Jalan Timor Raya Kilometer 26 RT.018/RW. 006 Kelurahan Oesao Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang-NTT.

Kecurigaan bahwa yang bersangkutan tidak pernah berdomisili sesuai alamat yang tertera di KTP-E dibenarkan oleh Ketua RT.018, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta Lurah Oesao.

Hendrik Mira, SH selaku Ketua RT.018 yang ditemui di Kantor Lurah Oesao, Selasa (06/02/2024) tegas mengatakan, KLL bukan warganya, yang bersangkutan tidak pernah berdomisili di lingkungan RT.018 Kelurahan Oesao.

Sebagai Ketua RT. 018, dirinya mengaku tahu persis bahkan hafal nama dan rupa wajah warga yang dipimpinnya satu persatu. Dia memastikan KLL bukan warganya.

Dominggus Djo menduga KLL hanya menumpang sebagai warga Kelurahan Oesao untuk kepentingan pencalonannya sebagai sebagai komisioner KPU.

Artikel Oknum Anggota KPU Diduga Kuat Bukan Warga Kabupaten Kupang, DPT di Kota Kupang pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Pasalnya, Menteri Dalam Negeri RI terhitung sejak tanggal 16 Juni 2023 telah menerbitkan surat edaran yang berisikan point’ penegasan tentang anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari Parpol berbeda dari Pemilu sebelumnya, surat edaran ini dikirimkan kepada seluruh Gubernur, Bupati/Walikota, Pimpinan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.

Surat Edaran dengan nomor 100.2.1.4/4367/0TDA dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah tentang Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Mencalonkan Diri dari Partai Politik berbeda dengan Partai Politik yang
diwakili pada Pemilu Terakhir untuk
mengikuti Pemilu Tahun 2024 berisikan 4 poin penting.

Berikut ini isi lengkap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri :

Berkenaan dengan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota yang
dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir dalam Pemilu 2019, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 139 ayat (2) huruf i dan Pasal 193 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 99 ayat (3) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor i2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, menegaskan bahwa anggota DPRD diberhentikan antar waktu jika menjadi anggota Partai Politik lain.
2. Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 11 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota, yang menegaskan bahwa Bakal Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Poltik Peserta Pemilu berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir.
3. Selain pengaturan pemberhentian anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota jika dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas, pemberhentian juga berlaku bagi kepala daerah /wakil kepala daerah jika menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten / kota sebagaimana amanat Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4. Sehubungan dengan angka 2 dan angka 3 tersebut di atas, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti dan tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam Daftar Calon Tetap (DCT).

Tembusan surat edaran Menteri Dalam Negeri ini dikirimkan antara lain kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum RI serta para Ketua umum DPP Partai Politik peserta Pemilu 2024. (Jessy)

Artikel Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota yang Loncat Partai Siap-siap Diberhentikan pertama kali tampil pada Kabar Independen.