Acara yang dilaksanakan di Kantor PT Jasa Raharja Wilayah Nusa Tenggara Timur ini menjadi momentum penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ).

Turut hadir dalam penandatanganan dokumen kerja sama ini yakni Nafilia Anu Taka sebagai Kepala UPTD Pendapatan Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Kupang, Ignesius Stefanus sebagai Penanggung Jawab Jasa Raharja Samsat Kabupaten Kupang, dan Antho Mamulak selaku pemilik dari Beta Aus.

Kehadiran para pihak ini menegaskan komitmen strategis dalam meningkatkan kualitas layanan dan transparansi pengelolaan pajak kendaraan bermotor.

Sebagai bagian dari rangkaian program bersama, kolaborasi ini menghadirkan inovasi menarik bagi wajib pajak. Melalui Perjanjian Kerja Sama tersebut, ditetapkan program promo khusus berupa “beli 2 diskon 5%” bagi wajib pajak yang patuh dan taat dalam membayar PKB serta SWDKLLJ.

Promo ini berlaku hingga tanggal 6 Agustus 2025 dan diharapkan mampu mendorong lebih banyak masyarakat untuk memenuhi kewajiban secara tepat waktu.

Artikel Kolaborasi Samsat Kabupaten Kupang dan Beta.Aus: Luncurkan Program Promo Pajak Kendaraan pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Acara ini dihadiri oleh Kakorlantas Polri Irjen Pol. Aan Suhanan, Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan, Pj. Gubernur Sumatera Utara Ahmad Fathoni, serta para peserta yang terdiri dari para Dirlantas Polda, Kepala Cabang Jasa Raharja, dan Bapenda Provinsi.

Pelaksanaan rapat ini merupakan upaya bersama untuk melakukan analisa dan evaluasi atas pelaksanaan program kerja yang telah dilakukan di semester 1 tahun 2024. Rapat Evaluasi ini menghasilkan 6 Komitmen Pembina Samsat Tingkat Nasional sebagai wujud komitmen dalan peningkatan pelayanan kesamsatan.

Komitmen ini ditandatangani oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri,Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, dan Direktur Utama PT Jasa Raharja yang akan dilaksanakan oleh seluruh Pembina Samsat Tingkat Provinsi.

Dalam agenda tersebut, juga dilakukan penandatanganan Keputusan Bersama Pembina Samsat tentang Penghapusan Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor. Keputusan Bersama ini merupakan lanjutan atas Kick off Implementasi Pasal 74 UU Nomor 22 Tahun 2009 yang telah dilakukan di Palembang pada 22 Februari 2024.

Keputusan Bersama ini mengatur tentang ketentuan penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, lain:

Artikel Tim Pembina Samsat Nasional Bahas Evaluasi Pelayanan Regident dan Kesamsatan pertama kali tampil pada Kabar Independen.