Kegiatan ini bertujuan untuk membahas penanganan masalah kecelakaan lalu lintas dan persiapan menjelang PAM Lebaran 2025. Diskusi ini dihadiri oleh sejumlah stakeholder, termasuk I Wayan Wijana, Kanit Laka Satlantas Polres TTS, Andy Kalumbang, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten TTS beserta staf, Herman Mella, Kabid Pelayanan RSUD Soe, dan Octovianus Alexander Kopa, Penanggung Jawab Jasa Raharja Samsat Soe.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Timor Tengah Selatan memimpin agenda diskusi ini membahas berbagai aspek penting terkait penanganan kecelakaan lalu lintas dan persiapan pengamanan PAM Lebaran 2025 di Kabupaten TTS.

Dalam diskusi tersebut, dibahas kondisi lalu lintas terkini, data kecelakaan, serta titiktitik rawan kecelakaan di Kecamatan Kota Soe. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan selama periode Lebaran.

Dalam diskusi tersebut, disepakati berbagai upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas melalui operasi gabungan, pemasangan papan himbauan keselamatan di titik-titik rawan, pengiriman SMS Blast kepada masyarakat, serta sosialisasi kepada pemilik kendaraan angkutan umum.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berkendara di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Artikel Jasa Raharja Kabupaten TTS Gelar Diskusi Forum Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Aktifitas yang diduga pungutan liar itu berkaitan dengan retribusi bahan galian golongan C yang tidak memiliki dasar hukumnya.

Yakobus Klau anggota DPRD Kabupaten Kupang melalui sambungan telepon, Rabu (05/06) mengatakan, Pemkab Kupang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan pungutan.

Disebut pungutan liar kata Ketua DPC PKB ini, lantaran pemerintah belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Bahan Galian C dan tarif objek wisata.

“Benar, pungutan liar sebenarnya itu tapi tidak ad ayang berani protes, kalau tidak ada Perda maka jangan coba-coba untuk pungli, Perda pungutan itu tidak pernah ada,”ujarnya.

Menurut mantan Ketua Balegda periode sebelumnya (sekarang Bapemperda-red), Perda retribusi itu menjadi payung hukum melakukan penguatan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tambang.

Artikel Pemkab Kupang Diduga Masif Lakukan Pungutan Liar, Kok Bisa? pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Menurut RES Fobia, SH, MDIS pengamat Kebijakan Publik Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Senin (27/05/2024) di Kupang mengatakan, hasil pemilu presiden menjadi faktor tersendiri bagi beberapa calon kunci daerah untuk meraih dukungan.

Hasil pemilihan presiden kata dia, membuat partai Gerindra sehingga banyak kandidat yang ingin menjadi jagoan partai ini di pilkada nantinya.

Menurut Mantan Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Jawa Tengah yang juga salah satu bakal calon Bupati Kabupaten TTS, permasalahan tersebut wajar terjadi karena semua orang yang ingin mengikuti pilkada pasti ingin menang.

Dikatakan Master of International Development Strategis/MIDS dari Graduate School of Policy Studies-Kwansei Gakuin University – Japan, pada Pilkada serentak nanti sangat menguntungkan para calon Bupati yang diusung oleh Partai Gerindra, sebab lima pekan pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober 2024 membuat antusiasme rakyat masih cukup tinggi kepada partai Gerindra.

Pada saat itu yang terbesit dalam benak rakyat hanyalah Partai Gerindra, euforia kemenangan itu membuat rakyat sulit berpaling kepada calon yang bukan diusung oleh Partai Gerindra. Psikologi massa akan sangat berpengaruh.

Artikel Efek Domino Kemenangan Prabowo Subianto Pada Pilkada Serentak 2024 pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Wakil para sopir truk bernama Roby, Sabtu (25/05/2024) melalui sambungan telepon mengaku kecewa dengan Badan pendapatan Daerah (BAPENDA) yang tetap menagih retribusi walau pasir yang diangkutnya itu diambil dari mulut tambang di wilayah Kabupaten TTS.

Menurutnya, telah ada pembagian lokasi di lokasi tambang pasir sungai Noelmina, di lokasi itu ada tambang milik Kabupaten Kupang tetapi ada juga milik Pemkab TTS.

Dirinya bersama sopir lainnya merasa mengambil pasir di lokasi tambang milik Pemkab TTS, mereka semua pun sudah diberikan karcis untuk biaya retribusi sebesar Rp. 50.000.

“Kami semua bayar retribusi ke Pemkab TTS karena pasir kami ambil dari wilayah TTS,”ungkapnya seraya diaminkan oleh sopir lainnya.

Sangat disayangkan kata dia, pasir yang diangkut ke tujuan Kota Kupang namun saat tiba di pos Civic Center Oelamasi masih diwajibkan harus membayar lagi retribusi Rp. 50.000 lagi.

“Kami sudah sampaikan bahwa pasir itu kami ambil dari wilayah TTS, tetapi petugas di pos Oelamasi tidak mau tau, kami sudah kasi tunjuk karcis dari Pemkab TTS tetapi tetap saja kami disuruh bayar 50 ribu lagi,”ujarnya.

Artikel Protes Para Sopir Truk Pengangkut Pasir, Retribusi Galian C Tumpang Tindih pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Kapolres Kupang AKBP Anak Agung Gde Anom Wirata, S.I.K., M.H melalui Kasat Reskrim Polres Kupang Iptu Elpidus Kono Feka, S.Sos mengatakan, pendalaman kasus untuk mengungkap siapapun dia apakah perorangan maupun korporasi yang diduga terlibat.

Mengutip Tribratanewskupanh.com, Minggu (31/03/2024), pengiriman 12 orang ke Negeri Jiran Malaysia berhasil diendus dua orang anggota Satuan Intelkam Aipda Semi Ndaomanu dan Bripka Farid Ndoki.

12 orang tersebut merupakan  warga Kabupaten Timor Tengah Selatan dan seorang warga Kabupaten Kupang terdiri dari 9 laki-laki serta 3 perempuan dengan inisial SN (25), MT (25), YM (20), NM (30), AL (21), SYM (21),JM (20), JN (39),YS (19),OL (21), MKT (20) dan YM (36)

Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata mereka tidak memiliki dokumen yang lengkap dan menurut rencana akan diberangkatkan hari ini ke Malaysia menggunakan KM Bukit Siguntang via Nunukan.

Artikel Terbongkarnya Kasus TKI Ilegal Asal TTS, Polres Kupang Dalami Keterlibatan Pihak Lain pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Turut diamankan pula seorang berinisial AM (35 tahun) yang diduga kuat sebagai petugas lapangan sebagai perekrut.

TKI Ilegal itu diamankan di Rt.39/Rw. 13 Kelurahan Oesao Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang-NTT tepatnya di rumah milik AM.

12 orang tersebut akan dikirim ke Negeri Jiran Malaysia melalui Nunukan Kalimantan Utara. Rencananya mereka akan berangkat ke Nunukan menggunakan Kapal Pelni KM Bukit Siguntang dari Pelabuhan laut Tenau Kupang tanggal 31 Maret 2024.

Selain mengamnkan 12 orang TKI yang tidak dilengkapi dokumen ketenagakerjaan, turut diamankan pula AM sebagai perekrut dan sejumlah tiket kapal laut.

“Mereka sudah ada tiket kapal laut dan mau berangkat besok malam, semua ditampung oleh AM dirumahnya, mereka berasal dari Kabupaten TTS,”ungkap sumber di TKP.

Sementara itu, Kapolres Kupang AKBP Anak Agung Gde Anom Wirata, S.I.K., M.H yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Sabtu (30/03/2024) malam belum memberikan tanggapannya. (Jessy)

Artikel Terindikasi TPPO, Belasan TKI Asal Kabupaten TTS diamankan Polres Kupang pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Selain 12 orang tenaga kerja ilegal, turut diamankan pula seorang petugas lapangan berinisial AM (35 tahun) yang berperan sebagai perekrut.

Informasi yang berhasil diperoleh media ini, para TKI Ilegal itu diamankan di Rt.39/Rw. 13 Kelurahan Oesao Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang-NTT tepatnya di rumah milik AM,

12 orang TKI rencananya akan diberangkatkan ke Nunukan Kalimantan dengan menggunakan KM. Bukit Siguntang di pelabuhan Tenau Kota Kupang pada hari Minggu 31 Maret 2024.

“Mereka sudah ada tiket kapal laut dan mau berangkat besok malam, semua ditampung oleh AM dirumahnya, mereka berasal dari Kabupaten TTS,”ungkap sumber di TKP.

Selain mengamnkan 12 orang TKI Ilegal dan oknum petugas lapangan, juga mengamnkan tiket kapal laut.

Sementara itu, Kapolres Kupang AKBP Anak Agung Gde Anom Wirata, S.I.K., M.H yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Sabtu (30/03/2024) malam belum memberikan tanggapannya. (Jessy)

Artikel Rencana dikirim Ke Malaysia, 12 Orang TKI Ilegal Diamankan Polres Kupang pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Dalam kunjungannya, Danrem 161/WS memberikan bingkisan Kepada anak Stunting, menyerahkan Tandon Air kepada Masyarakat dan penanaman sayur manis serta peresmian Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Fallas Kecamatan Kie.

Thema yang diusung yakni Prajaraksaka Offroad Baksos Peduli stunting di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

“Pada pagi ini saya merasa sangat berbahagia bisa hadir di tengah-tengah Bapak/Ibu sekalian, ini merupakan wilayah pertama yang saya kunjungi setelah menjabat sebagai Komandan Korem, kurang lebih 1 setengah Bulan,”ucap Brigjen Febriel.

Kunjungan kerja Danrem 161/WS untuk pertama kalinya di TTS menggandeng pencinta Offroad dan UF selain menyalurkan hobi sekaligus untuk bisa sama-sama membantu mengatasi kesulitan masyarakat di Kabupaten TTS khususnya mengenai penanganan stunting.

Danrem selaku salah satu Bapak Asuh Stunting yang dikukuhkan oleh Gubernur Provinsi NTT. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk bisa menyelesaikan permasalahan stunting Kabupaten TTS.

Artikel Komandan Korem 161/WS Kupang Kunjungi Anak Stunting di TTS pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Dengan intervensi Dana Desa sejak tahun 2019, 2020 dan 2021, Pemerintah Desa Noebana telah berhasil membangun jalan desa di Dusun I, II dan III.

Demikian diungkap Noh Ninef Kepala Desa Noebana, Senin (09/05/2022) melalui pesan WhatsApp.

Menurutnya, pembangunan jalan desa sepanjang 1.720 meter bertujuan membuka isolasi dan meningkatkan ekonomi masyarakat serta menghubungkan dusun ke dusun.

Kondisi geografis wilayah Desa Noebana daerah punggung kuda tidak cocok jika dibangun jalan perkerasan menggunakan pasir batu (sertu).

Ia mengatakan, tahun 2021 pemerintah Desa Noebana berhasil membangun jalan sepanjang 500 meter dengan pagi dana sebesar Rp. 370.888.555. Sementara tahun 2019 jalan yang dibangun sepanjang 720 meter, tahun 2020 sepanjang 500 meter. (Jessy)

Artikel Intervensi Dana Desa, Pemdes Noebana Berhasil Bangun Jalan Lapen 1.720 Meter pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Dalam postingan video yang beredar dimedia sosial, Jhony Army Konay yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD NTT selama dua periode dan kini menjabat sebagai Wabup TTS diminta menjadi calon Walikota Kupang.

Menanggapi hal ini, Wakil Bupati TTS Jhony Army Konay, Jumat (07/05/2021) di Kupang usai pelantikan pengurus DPW Partai NasDem NTT memberi jawaban tegas.

Menurut  Wabup TTS Jhony Army Konay, saat ini ia masih mengemban kepercayaan seluruh masyarakat TTS. Ia tetap akan menjalankan tugas dan amanah itu hingga garis finish. Postingan di media sosil itu merupakan permintaan atau anggapan dari masyarakat diluar Kabupaten TTS.

Ketua DPD Partai NasDem TTS ini mengaku masih ingin fokus menata pembangunan di TTS yang hingga saat ini belum optimal. Hal ini disebabkan oleh pandemi covid 19  dan refocosing anggaran serta dampak bencana alam yang terjadi pada awal april lalu.

Artikel Diminta Jadi Calon Walikota Kupang, Begini Jawaban Wakil Bupati TTS pertama kali tampil pada Kabar Independen.