Setelah terlebih dahulu meminta ijin kepada Kepala Desa Hobawawi, 52 orang eks karyawan Hotel Nihi Sumba membentangkan spanduk 300 meter sebelum masuk lokasi hotel.

“Kami sudah minta ijin Kepala Desa Hobawawi, kami pasang spanduk diluar lokasi milik hotel,”Ujar Indah Prasetyari, SH Kuasa Hukum eks karyawan, Selasa (27/03/2022) melalui sambungan telepon.

Indah Prasetyari, SH selaku kuasa hukum 52 eks karyawan Hotel Nihi Sumba mengatakan, pemasangan spanduk sebagai bentuk protes eks karyawan yang diberhentikan sepihak tanpa mendapatkan pesangon.

Menurutnya, pemasangan spanduk ditempat terbuka agar semua orang bisa melihat termasuk tamu yang berkunjung ke hotel serta manajemen hotel bahwa ada persoalan pesangon yang belum diselesaikan walaupun telah terjadi beberapa kali pertemuan baik yang difasilitasi oleh Wakil Bupati Sumba Barat maupun Kepala Dinas Nakertrans Sumba Barat.

Hasil pertemuan sebelumnya tanggal 21 Maret 2022 di Kantor Dinas Nakertrans telah sepakati pertemuan lanjutan akan dilaksanakan Jumat 25 Maret 2022, namun pihak manajemen hotel tidak bersedia dengan alasan tertentu.

Artikel Eks Karyawan Hotel Nihi Sumba Bentangkan Spanduk Bertuliskan Pay Our Severance pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Penolakan dari manajemen terhadap tuntutan eks karyawan terungkap dalam pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat, Senin 21 Maret 2022.

“Dalam pertemuan sebelumnya di ruang rapat Wakil Bupati Sumba Barat, tuntutan eks karyawan sudah disampaikan tapi semua ditolak oleh manajemen,”Ujar Indah Prasetyari, SH Kuasa Hukum eks karyawan, Selasa (22/03/2022) melalui sambungan telepon.

Penolakan pihak menajemen disampaikan secara tertulis dalam rapat tanggal 21 Maret 2022. Penolakan itu praktis mendapatkan protes dari beberapa pihak yang hadir termasuk eks karyawan melalui kuasa hukumnya.

Indah Prasetyari selaku kuasa hukum eks karyawan menuntut agar manajemen membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan UPH 15 persen dari uang pesangon berupa uang perumahan dan kesehatan.

Manajemen kata Indah Prasetyari berpatokan pada penetapan oleh pengadilan hubungan industrial di Kupang.

Indah Prasetyari mengatakan, Dedy Saba Ora, SE Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat dalam pertemuan itu mengambil keputusan sebagai win win solution untuk kepuasan semua pihak.

Artikel Tuntutan Eks Karyawan Nihiwatu di Tolak, Manajemen Tidak Patuhi Regulasi pertama kali tampil pada Kabar Independen.