Sidang perkara dengan nomor 23/Pid.B/2026/PN Wkb tersebut menyatakan para terdakwa berinisial UG, DD, dan MN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 262 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara bagi para terdakwa dengan rincian sebagai berikut : Terdakwa UG dan DD: Divonis pidana penjara selama 10 bulan. Terdakwa MN: Divonis pidana penjara selama 6 bulan.

Masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa akan dikurangi sepenuhnya dari total pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

Artikel Kasus Penyerangan di Mamboro: Majelis Hakim PN Waikabubak Vonis Ringan Tiga Terdakwa, Kuasa Hukum Korban Desak JPU Ajukan Banding pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Setelah terlebih dahulu meminta ijin kepada Kepala Desa Hobawawi, 52 orang eks karyawan Hotel Nihi Sumba membentangkan spanduk 300 meter sebelum masuk lokasi hotel.

“Kami sudah minta ijin Kepala Desa Hobawawi, kami pasang spanduk diluar lokasi milik hotel,”Ujar Indah Prasetyari, SH Kuasa Hukum eks karyawan, Selasa (27/03/2022) melalui sambungan telepon.

Indah Prasetyari, SH selaku kuasa hukum 52 eks karyawan Hotel Nihi Sumba mengatakan, pemasangan spanduk sebagai bentuk protes eks karyawan yang diberhentikan sepihak tanpa mendapatkan pesangon.

Menurutnya, pemasangan spanduk ditempat terbuka agar semua orang bisa melihat termasuk tamu yang berkunjung ke hotel serta manajemen hotel bahwa ada persoalan pesangon yang belum diselesaikan walaupun telah terjadi beberapa kali pertemuan baik yang difasilitasi oleh Wakil Bupati Sumba Barat maupun Kepala Dinas Nakertrans Sumba Barat.

Hasil pertemuan sebelumnya tanggal 21 Maret 2022 di Kantor Dinas Nakertrans telah sepakati pertemuan lanjutan akan dilaksanakan Jumat 25 Maret 2022, namun pihak manajemen hotel tidak bersedia dengan alasan tertentu.

Artikel Eks Karyawan Hotel Nihi Sumba Bentangkan Spanduk Bertuliskan Pay Our Severance pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Penolakan dari manajemen terhadap tuntutan eks karyawan terungkap dalam pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat, Senin 21 Maret 2022.

“Dalam pertemuan sebelumnya di ruang rapat Wakil Bupati Sumba Barat, tuntutan eks karyawan sudah disampaikan tapi semua ditolak oleh manajemen,”Ujar Indah Prasetyari, SH Kuasa Hukum eks karyawan, Selasa (22/03/2022) melalui sambungan telepon.

Penolakan pihak menajemen disampaikan secara tertulis dalam rapat tanggal 21 Maret 2022. Penolakan itu praktis mendapatkan protes dari beberapa pihak yang hadir termasuk eks karyawan melalui kuasa hukumnya.

Indah Prasetyari selaku kuasa hukum eks karyawan menuntut agar manajemen membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan UPH 15 persen dari uang pesangon berupa uang perumahan dan kesehatan.

Manajemen kata Indah Prasetyari berpatokan pada penetapan oleh pengadilan hubungan industrial di Kupang.

Indah Prasetyari mengatakan, Dedy Saba Ora, SE Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat dalam pertemuan itu mengambil keputusan sebagai win win solution untuk kepuasan semua pihak.

Artikel Tuntutan Eks Karyawan Nihiwatu di Tolak, Manajemen Tidak Patuhi Regulasi pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Pasca menyerahkan somasi pekan kemarin, dilanjutkan dengan pertemuan bersama diruang rapat Wakil Bupati Sumba Barat, Senin (14/03/2022).

Pertemuan dipimpin Wakil Bupati Sumba Barat Jhon Lado Bora Kabba, S.Pd, turut dihadiri oleh Kepala Dinas Nakertrans Dedy Saba Ora, SE, Manajemen Nihi Sumba Hotel, Ketua Serikat Buruh Sumba Barat, Camat Wanokaka, Camat Lamboya, Kepala Desa Hobawawi, Kepala Desa Weemangoma dan Kepala Desa Watukarere. Sedangkan eks karyawan didampingi oleh Indah Prasetyari, SH selaku pengacara.

Pengacara eks karyawan Nihiwatu, Indah Prasetyari, SH melalui sambungan telepon, Senin (14/03/2022) mengatakan, pertemuan sempat menemui titik kritis lantaran pihak manajemen tidak bersedia memenuhi dua dari tiga tuntutan eks karyawan yang tercantum dalam somasi.

Indah Prasetyari mengatakan, tuntutan 52 orang eks karyawan Nihiwatu telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 156 tentang PHK akibat pandemi.

Memang terjadi perbedaan perhitungan besaran jumlah pesangon antara tuntutan eks karyawan dengan hitungan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat. Namun, para eks karyawan dengan berbesar hati menerima dan setuju dengan besaran pesangon sesuai hitungan Dinas Nakertrans.

Artikel Perjuangan Eks Karyawan Hotel Nihiwatu Mulai Temui Titik Terang pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Didampingi langsung oleh Kuasa Hukum Indah Prasetyari, SH, eks karyawan Nihiwatu menyerahkan somasi yang diterima Dedy Saba Ora, SE Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat, Kamis (10/03/2022).

“Kita sudah bertemu dengan pak Kadis Nakertrans dan saya selaku kuasa hukum sudah menyampaikan surat somasi untuk pihak Nihiwatu,”Ujar Indah Prasetyari, SH yang dihubungi Kamis (10/03/2022) melalui sambungan telepon.

Dalam somasinya kata Indah Prasetyari, 52 orang eks karyawan Hotel Nihiwatu menyampaikan tiga tuntutan yaitu pembayaran pesangon sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, memberikan uang pengganti sebesar Rp. 1.997.000 per orang per bulan terhitung sejak mereka dirumahkan pada bulan Juli 2020 hingga saat ini dan meminta rekomendasi pemberhentian bukan karena kemauan sendiri melainkan akibat pemutusan hubungan kerja.

Selaku Kuasa Hukum para eks karyawan, dirinya menegaskan agar pihak manajemen hotel segera memberikan tanggapannya terhadap somasi tersebut.

“Ini somasi yang pertama, saya baru diberikan kuasa kemarin (09/03/2022-red) karena sebelumnya bukan saya sebagai kuasa hukumnya. Dalam somasi saya juga sertakan perhitungan pesangon sesuai ketentuan peraturan yang berlaku saat para karyawan dirumahkan,”Bebernya.

Artikel 52 Orang Eks Karyawan Hotel Nihiwatu Ajukan Somasi pertama kali tampil pada Kabar Independen.