“Saya sangat mendukung kegiatan Dinas Kesehatan ini, dan saya harap jangan cuma sekali ini, kalau bisa dua atau tiga kali turun ke Kecamatan sehingga semua dapat divaksinasi,”Ucap Politisi PDIP.

Natan Salomo Minfini, Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Kupang, Kamis (23/09/2021) saat memantau pelaksanaan vaksinasi di Kecamatan Kupang Barat menilai, langkah Dinas Kesehatan melakukan vaksinasi di beberapa kecamatan merupakan langkah yang tepat.

Bagi Politisi muda Partai berlambang banteng moncong putih ini, masyarakat yang berada di pelosok dan belum sempat divaksin dapat memanfaatkan momen untuk mendapat vaksin.

Masyarakat di kampung – kampung ada yang tidak tahu harus kemana mencari tempat vaksin, dengan kegiatan yang digagas Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang telah menjangkau masyarakat kecil.

Ia menilai, langkah ini merupakan bentuk tanggungjawab Dinas dalam upaya menciptakan health imunity dengan target 70 persen masyarakat Kabupaten Kupang telah divaksinasi.

“Sebagai anggota DPRD Kabupaten Kupang, saya berharap kalau bisa Dinas Kesehatan jangan sekali ini saja turun ke Kecamatan Kupang Barat karena banyak masyarakat di kampung-kampung ada yang belum divaksin,”Ujarnya.

Artikel Tanggapan Politisi PDIP Tentang Vaksinasi Massal di Kabupaten Kupang pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Deasy Ballo – Foeh, Anggota Fraksi PDIP Kabupaten Kupang, Senin (30/08/2021) mengatakan, kegiatan di Semau telah mencederai rasa keadilan masyarakat ditengah pembatasan kegiatan masyarakat

Masyarakat dilain pihak dituntut taat protokol kesehatan, semua kegiatan ada pembatasan. Bahkan penjual sayur di pasar pun mengalami kesulitan. Anehnya, pejabat melakukan kegiatan berkumpul dan melakukan pesta, Ini sangat menyakiti hati rakyat.

Fraksi PDIP menilai kegiatan itu menunjukan arogansi, ini menunjukan bahwa hukum hanya bisa menjerat masyarakat dan bukan menjerat pejabat.

“Tindakan – tindakan seperti ini menunjukan sebuah arogansi, hal ini menunjukan bahwa hukum tumpul keatas tapi tajam kebawah,”ujar Deasy Ballo sebagaimana dilansir Kupangberita.com, Senin 30 Agustus 2021.

Kritikan keras Fraksi PDI Perjuangan ini juga disampaikan dalam pemandangan umum Fraksi pada sidang II masa persidangan III DPRD Kabupaten Kupang Senin (30/08)2021).

Fraksi PDIP menegaskan, pemerintah daerah juga harus tetap berkomitmen terhadap sikap pemerintah yang tidak akan menyerahkan pulau Semau, dan harus tetap masuk dalam wilayah Kabupaten Kupang. (*/Jessy)

Artikel Fraksi PDIP Nilai Kegiatan di Semau Cederai Rasa Keadilan Masyarakat pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Bukan hanya Pulau Semau, DPRD juga menunjukan penolakan serta protes keras soal pengalihan aset Bandara El Tari ke Pemerintah Kota Kupang.

Johanis Mase, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Senin (23/08/2021) di ruang kerjanya mengatakan, pengalihan suatu wilayah administrasi butuh proses panjang dan harus sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga DPRD kata Politisi PDIP Kabupaten Kupang ini, tidak pernah membahasnya dalam rapat paripurna di lembaga, sebab keputusan secara politis dari DPRD mutlak dibutuhkan.

Bukan hanya keputusan politis DPRD, hingga saat ini belum ada satu regulasi pun yang dapat dipakai sebagai dasar hukum mengalihkan pulau semau serta bandara El Tari masuk wilayah Kota Kupang.

Ia mengatakan, urusan penggabungan satu wilayah ke wilayah lain tidak segampang itu, dibutuhkan proses dan yang paling utama didukung oleh regulasi. Isu bergabungnya pulau semau ke Kota Kupang justru beru diketahui publik dari pemberitaan media.

Artikel DPRD Tidak Setuju Pulau Semau Masuk Kota Kupang pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Deasy Ballo – Foeh, Ketua Komisi III, Senin (17/05/2021) melalui sambungan telepon mengatakan ia mendukung penuh pembentukan Pansus bencana Seroja.

Menurutnya, ada begitu banyak bantuan  kemanusian dari pihak ketiga yang masuk lewat pemerintah dan sudah disalurkan kepada masyarakat yang tertimpa bencana.

Anehnya lagi ,masih terdapat warga masyarakat yang tertimpa bencana sampai saat ini belum mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kupang.

Hunian masyarakat yang rusak akibat hantaman banjir dan badai seroja belum terdata secara benar, karena ada warga yang belum terdata ada juga sudah didata tapi namanya tidak masuk dalam data.

Sebelum pembentukan Pansus, didahului dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi antara DPRD dengan beberapa dinas teknis yang akan digelar Selasa 18 Mei 2021.

Tujuan dari RDP ini dalam rangka mendegar penjelasan pemerintah dan pimpinan Dinas teknis terkait tentang penanganan bencana yang melanda Kabupaten Kupang pada awal april lalu.

“Saya sebagai ketua komisi III dari Fraksi  PDIP mendukung penuh pembentukan pansus bencana Seroja,”Ujarnya.  (Leon).

Artikel Ketua Komisi III : Saya Dukung Penuh Pembentukan Pansus Bencana Seroja pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Johanes Mase, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Sabtu (15/05/2021) di Oelamasi mengungkapkan, polemik tentang bantuan terhadap korban badai seroja rupanya telah sampai ditelingan DPRD.

Informasi yang sampai ketelinga DPRD terutama soal korban bencana yang tidak terdata, berapa besar jumlah bantuan yang diterima Pemkab Kupang dan penyaluranya kemana saja.

Sebelum pembentukan Pansus kata Politisi PDIP Kabupaten Kupang ini, DPRD terlebih dahulu akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah yang direncanakan pada hari Selasa 18 Mei 2021. Jika dalam RDP itu ternyata Pemerintah tidak dapat memberi penjelasan yang memuaskan, maka langkah selanjutnya ada pembentukan Pansus DPRD.

Penjelasan Pemerintah dibutuhkan oleh lembaga DPRD Kabupaten Kupang terkait sejauh mana  penggunaan, pendistribusian bantuan dan pendataan bagi masyarakat  yang tertimpa bencana banjir dan bandai seroja.

Ia mengatakan, banyak sekali bantuan baik dari instansi Pemerintah maupun lembaga swasta serta lembaga sosial masyarakat yang diterima Pemkab Kupang. Namun, berapa besar jumlah bantuan dan penyaluran bantuan – bantuan ke masyarakat apakah sudah tepat sasaran atau tidak.

Artikel DPRD Wacanakan Pembentukan Pansus Terkait Bantuan Bagi Korban Bencana Seroja pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Kedatangan Politisi PDIP Kabupaten Kupang itu guna memastikan semua korban bencana tiap desa/kelurahan di Kecamatan Kupang Timur sudah terdata dengan baik.

Menurut Deasy Ballo – Foeh, korban bencana harus terdata dengan jelas dan benar oleh pihak Kecamatan sebelum dilanjutkan ke Posko Tanggap Darurat di tingkat Kabupaten dan seterusnya dikirim ketingkat pusat agar para korban bencana bisa secepatnya memperoleh bantuan.

Ia menegaskan, petugas pendata tiap desa/kelurahan harus cermat dalam melakukan pendataan, tidak boleh ada masyarakat terdampak bencana yang luput dari pendataan. Sebab, jika hal ini terjadi tentunya akan menimbulkan kecemburuan sosial dimasyarakat.

“Sebagai anggota DPRD, saya memberi apresiasi terhadap kerja – kerja yang dilakukan oleh tim di desa/kelurahan  maupun tim tingkat kecamatan dalam hal melakukan pendataan,”Ujarnya.

Kecamatan Kupang Timur sebagai wilayah terparah dihantam badai siklon tropis seroja, oleh karenanya data terhadap masyarakat yang terdampak harus benar – benar valid.

Dampak ikutan pasca bencana kata dia, dipastikan terjadi gagal panen yang tentunya akan terjadi kelaparan. Pemerintah mesti benar – benar memikirkan langkah antisipatif sehingga tidak terjadi persoalan baru lagi. (Jessy)

Artikel Datangi Kantor Camat Kupang Timur, ini yang dilakukan Deasy Ballo pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Terbaru, Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Kupang wacanakan agar pimpinan DPRD segera membentuk Pansus untuk menelisik dana tiga belas miliar yang tiba – tiba masuk dalam APBD.

Lorens Buknoni, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Kupang, Sabtu (27/02) via sambungan telepon mengatakan, wacana tentang Pansus DPRD muncul saat rapat internal pimpinan DPRD bersama para ketua Fraksi dan ketua komisi.

Fraksi PDIP kata dia ingin mendapatkan penjelasan soal dana sebesar tiga belas miliar yang diduga siluman dan tiba – tiba muncul dalam APBD TA 2021 tanpa sepengetahuan dewan. Dana yang diduga siluman justru muncul pasca TAPD melakukan konsultasi ke Pemprov.

Menurutnya, Senin tanggal 01 Maret 2021 Bupati Kupang dijadwalkan akan memberi penjelasan kepada DPRD tentang ikhwal dana tersebut, dan jika penjelasan Bupati Kupang nantinya tidak diterima DPRD maka DPRD segera akan segera membentuk Pansus.

Deasy Ballo – Foeh anggota Fraksi PDIP yang dihubungi terpisah, Sabtu (27/02/2021) via sambungan telepon mengatakan, Fraksinya tidak ingin terjerumus dalam persoalan hukum akibat penetapan APBD yang tidak jelas mekanismenya.

Artikel Diduga ada Dana Siluman, Fraksi PDIP Wacanakan Pembentukan Pansus pertama kali tampil pada Kabar Independen.