Penandatanganan yang melibatkan seluruh kepala daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini menjadi langkah strategis bersama dalam memperkuat sinergi pengelolaan pendapatan daerah demi memperluas ruang fiskal pembangunan dan pelayanan publik.

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dalam arahannya menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Menurutnya, implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) membuka peluang besar bagi daerah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor perpajakan.

“Dinamika ekonomi global dan nasional memicu tantangan fiskal bagi daerah. Karena itu, pemerintah daerah dituntut kreatif menggali potensi penerimaan yang sah tanpa membebani masyarakat secara tidak proporsional,” tegas Gubernur Melki Laka Lena.

Artikel Perkuat Fiskal Daerah, Bupati Kupang Tanda Tangan Addendum Kerjasama Opsen Pajak bersama Gubernur NTT pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Langkah strategis ini dikemas dalam bentuk Kompetisi Inovasi KTP (Kampung Taat Pajak) yang melibatkan seluruh Kecamatan, Desa, dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Kupang.

Dalam arahannya, Bupati Yosef menegaskan bahwa transformasi ketaatan pajak harus dimulai dari internal pemerintah. Merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025, ia memerintahkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menuntaskan tunggakan pajak kendaraan dinas dan alat berat.

“Kepada para ASN, jadilah garda terdepan. Kita tidak boleh meminta masyarakat taat jika kita sendiri belum memberi contoh. Buktikan teladan Anda dengan melunasi PBB-P2 dan PKB pribadi,” tegas Yosef Lede.

Artikel Bupati Yosef Lede Luncurkan Kompetisi Kampung Taat Pajak pertama kali tampil pada Kabar Independen.