Pemilihan AKD yang berlangsung, Rabu (13/11) di gedung DPRD berlangsung panas serta diwarnai aksi walk out beberapa partai dengan alasan ijin mengikuti kampanye.

Tome da Costa, SH, Wakil Ketua DPRD yang dihubungi melalui panggilan telepon seluler, Kamis (14/11) mengatakan bahwa koalisi merah putih yang dibentuknya terdiri dari 21 anggota DPRD dari Partai Gerindra, Golkar, PAN, PSI, Demokrat serta Gelora.

Sedangkan 14 kursi lainnya dari partai PDIP, NasDem, PKB, Perindo dan PBB tidak berhasil menempatkan satupun anggota dalam komposisi AKD.

“Beberapa partai itu minta ijin kepada pimpinan tidak ikut pembentukan AKD, sedangkan PKB lewat surat sudah mengirimkan nama anggota untuk didistribusikan ke dalam anggota AKD,”ujarnya.

Dijelaskannya, koalisi Merah Putih yang dibentuknya itu akan bekerja keras melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, termasuk diantaranya akan melakukan pengawasan penggunaan dana APBN, APBD serta dana desa.

Artikel Koalisi Merah Putih Kuasai AKD Kabupaten Kupang, Lima Parpol Dapat Zonk pertama kali tampil pada Kabar Independen.

“Kalau sudah tendensius, ada unsur politik pasti menyerang pribadi apalgi ini dilakukan oleh tim media salah satu paket yaitu paket KORSA,”ujarnya.

Calon Bupati Kupang Yosef Lede kepada awak media, Selasa (12/11) di Desa Tanah Merah mengatakan, pemberitaan terhadap dirinya selama ini terutama terkait dengan mobil dinas Ketua DPRD DH 117 merupakan rekayasa, memutarbalikkan fakta.

Ia memastikan bahwa upaya masif ini terlebih dahulu telah dirancang oleh tim media dan pasti turut diketahui oleh tim pemenangan paket tersebut.

Dijelaskannya, sebagai orang yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD dimana jabatan tersebut levelnya sama dengan Walikota atau Bupati, maka permohonan pinjam pakai mobil dinas telah ada regulasinya.

Pengajuan pinjam pakai kendaraan dinas kata dia, dapat juga dilakukan oleh masyarakat umum dan juga instansi vertikal lainnya di Kabupaten Kupang, faktanya ada instansi vertikal yang sudah mengajukan pinjam pakai mobil dinas.

Artikel Yosef Lede : Ada Upaya Masif Giring Opini Publik dan Ujaran Kebencian Terhadap Saya!  pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Demikian diungkap Sekwan Efendi Kusumo, Senin (11/11) sore saat dikonfirmasi diruang kerjanya.

Efendi Kusumo mengatakan, tiga pimpinan DPRD pasca usai masa jabatan periode 2019-2024 belum menyerahkan kembali tiga mobil dinas.

“Hingga kini tiga pimpinan belum serahkan mobil dinas,”tegasnya.

Tiga pimpinan itu seharusnya terlebih dahulu menyerahkan kendaraan dinas, walaupun mereka sudah mengajukan permohonan sewa beli kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait.

Pimpinan DPRD baru periode 2024-2029 Daniel Taimenas, Tome da Costa dan Sofia Malelak – de Haan  kata dia akan diberikan kendaraan dinas baru.

“Kalau pak Yos (Yosef Lede – red) sudah serahkan kembali kendaraan dinas ke BPKAD,”ungkapnya.

Artikel Sekwan Sebut Tiga Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang Belum Serahkan Kendaraan Dinas pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Menurut Sekwan Efendi Kusumo kepada awak media, Senin (11/11) diruang kerjanya menegaskan, Yosef Lede selaku selaku Ketua DPRD Periode 2014-2019 telah mengajukan permohonan pinjam pakai kendaraan dinas jenis Fortuner berwarna hitam dengan nomor polisi 117.

“Mobil tersebut merupakan kendaraan dinas selama menjabat sebagai Ketua DPRD,”ucapnya.

Dikatakannya, disaat yang bersangkutan mengajukan permohonan pinjam pakai seraya menunggu persetujuan pemerintah daerah, kepadanya tidak lagi diberikan biaya operasional seperti biaya bahan bakar, oli, suku cadang dan lainnya.

Dijelaskannya, saat mengajukan permohonan pinjam pakai itu, segala biaya operasional kendaraan menjadi tanggungjawab pemohon secara pribadi.

“Jadi tidak benar kalau yang bersangkutan masih diberikan biaya operasional, semua kebutuhan mobil itu menjadi tanggungan pribadi,”Ujarnya tegas.

Efendi Kusumo sekaligus membantah berita yang beredar bahwa Yosef Lede menerima biaya operasional kendaraan dengan nominal yang fantastis.

Artikel Sekwan DPRD Kabupaten Kupang Tegaskan Tidak Benar Yosef Lede Terima Biaya Operasional Kendaraan pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Pengambilan sumpah dan janji Anggota DPRD Kabupaten Kupang di lakukan di ruang sidang utama DPRD, Senin (09/09).

Daniel Taimenas, SH (Partai Golkar) dan Tome da Costa, SH (Partai Gerindra) ditunjuk oleh Pimpinan Pusat Partai masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD sementara.

Berikut rincian dari ke 35 anggota DPRD kabupaten kupang yang dilantik adalah
Dapil satu meliputi Kecamatan Kupang Timur, Kupang Tengah, Amabi oefeto, dan Taebenu :
1. Yoyareb Mau (Golkar)
2. Deasy Ballo (PDIP)
3. Yakobis Dethan (Hanura)
4. Obet Laha (PKB)
5. David Daud (PSI)
6. Thome Dacosta (Gerindra)
7. Mesak Nikodemus Mbura (Perindo)
8. Felsiano Amaral (Demokrat)
9. Sofia Malelak – de Haan (Nasdem)
10.Domingus Atimeta (PAN).

Dapil dua meliputi kecamatan Amabi Oefeto Timur, Takari, Fatuleu , Fatuleu Tengah, Sulamu, Fatuleu Barat.
1 . Fereaser Domitrius Tafetin (PSI)
2 . Yermias.Y.K.Pelokila (Gelora)
3 . Yohanis J Mase (PDIP)
4 . Benidiktus Humau (Nasdem)
5 . Habel Nikson Mbate (Golkar)
6 . Yusuf Bernadus Tanu (Gerindra)
7 . Arnolus Mooy (PKB)
8 . Linden Otris Sanam (PAN)
9 . Hengki Febrianus Loden (PBB)

Artikel 35 Orang Anggota DPRD Kabupaten Kupang Dilantik, Daniel Taimenas dan Tome da Costa Pimpinan Sementara pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Menurut Anton Natun salah satu anggota DPRD Kabupaten Kupang, Kamis (20/06) di Desa Kotabes Kecamatan Amarasi mengatakan, faktanya telah terjadi kerugian keuangan daerah walaupun tanpa adanya persetujuan DPRD.

Terdapat kerugian keuangan daerah akibat dari penyertaan modal kepada Perusahan Daerah dan Koperasi Pegawai Negeri, hal ini kata dia berdasarkan LHP BPK Perwakilan NTT.

Ketua DPC Partai Hanura ini mengatakan, alasan pembubaran tiga PD dan KPN Sejahtera sejatinya tidak dapat diterima akal sehat lantaran belum ada pertanggungjawaban keuangan dan aset-aset daerah yang dikuasai oleh tiga PD itu.

Anton Natun saat ditanya terkait dengan sikap lembaga DPRD yang asal setuju terhadap permintaan dan kajian pemerintah membubarkan tiga PD dan KPN Sejahtera, ia mengatakan itu tergantung pandangan dari masing-masing anggota DPRD.

Artikel Asal Setuju, Keputusan Politik DPRD Kabupaten Kupang Rugikan Keuangan Daerah pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Pemerintah Kabupaten Kupang-NTT pada tahun 2020 telah resmi melakukan pembubaran terhadap tiga Perusahaan Daerah (PD) yakni Kantong Semen, Agribisnis dan Kelautan serta KPN Sejahtera.

Pembubaran PD tersebut mulai menuai polemik pasca Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kupang melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pejabat yang dianggap mengetahui persis alur ceritanya.

Anton Natun Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Rabu (19/06) melalui sambungan telepon seluler mengatakan, dirinya termasuk salah satu dari beberapa rangkaian anggota DPRD yang tidak menyetujui pembubaran PD itu.

Dirinya beralasan, terdapat aset-aset serta modal daerah yang digelontorkan sangat besar oleh pemerintah daerah dan bila dibubarkan akan dikemanakan seluruh aset PD itu.

“Dalam paripurna DPRD ada anggota yang setuju tapi ada juga yang tidak setuju termasuk saya, alasan karena aset-aset tidak jelas bagaimana mau ditutup,”ungkapnya.

Artikel Pembubaran Tiga Perusahan Daerah Kabupaten Kupang Diduga Kuat Modus Hilangkan Jejak pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Menurut Deasy Ballo-Foeh kepada awak media, Selasa (21/05/2024) di Kelurahan Naibonat Kecamatan Kupang Timur, dirinya parut mengucap syukur kepada TUHAN serta berterimakasih atas kepercayaan rakyat yang telah memilihnya menjadi anggota DPRD pada Pemilu Februari lalu.

Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Kupang ini mengatakan, atas kepercayaan rakyat khususnya di Daerah Pemilihan Kupang Satu, dirinya kembali melenggang mulus menduduki kursi DPRD untuk periode keempat tahun 2024-2029.

Pada Pemilu 14 Februari 2024 lalu, dirinya berhasil meraup 3.451 suara dan berhasil merebut 1 dari 11 kursi di Dapil Kupang satu meliput Kecamatan Kupang Tengah, Kupang Timur, Amabi Oefeto serta Taebenu.

Deasy Ballo-Foeh yang kini menduduki jabatan Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Kupang itu menyebut, kepercayaan rakyat ini merupakan sebuah tanggungjawab untuk bekerja keras memberikan yang terbaik untuk konstituen yang sudah memilih dirinya.

Selain sebagai kebanggaan pribadi dan keluarga, keterpilihan dirinya sekaligus sebagai hutang yang harus dibayarkan dengan cara bekerja keras, sebagai penyambung lidah rakyat di parlemen.

Artikel Politisi PDIP Deasy Ballo-Foeh Ucap Terimakasih Kepada Rakyat, Ada Apa? pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Kepada awak media, Johanis Mase mengungkapkan, aparat kepolisian dari Ditkrimsus Polda NTT sudah memulai melakukan penyelidikan dengan mendatangi Inspektorat Daerah untuk mengumpulkan data hasil audit keuangan negara terkait penyaluran dana bencana Seroja.

Johanis Mase meyakinkan bahwa kehadiran tim Ditkrimsus ke Kabupaten Kupang diketahuinya melalui perbincangan via telepon dengan dirinya.

Persoalan ini kata Mase telah menjadi konsumsi publik dan juga menjadi perhatian dari Aparat Penegak Hukum, sehingga dengan atau tanpa rekomendasi pimpinan DPRD pun aparat dengan sendirinya akan melakukan penyelidikan.

Hasil penelusuran Pansus LKPJ menemukan indikasi awal terjadinya perbuatan melawan hukum. Soal bukti-bukti itu menjadi ranah APH untuk mendapatkannya serta memberikan kesimpulan akhir apakah memenuhi unsur-unsur pidana atau tidak. Pihaknya hanya menyampaikan data-data yang diperoleh DPRD melalui pansus LKPJ tersebut.

Politisi PDIP ini menyebutkan beberapa indikasi yang berhasil ditemukan pansus LKPJ, diantaranya soal perubahan data korban, perubahan Juknis di tangan Pemkab Kupang, ada warga yang rumahnya rusak namun tidak masuk atau terdata sebagai penerima.

Artikel Waket DPRD : Ditkrimsus Polda NTT Lidik Dugaan Penyelewengan Dana Seroja pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Wakil Ketua DPRD Sofia Malelak-de Haan saat memberikan keterangan pers di gedung kerucut, Senin (29/04/2024) mengaku kecewa dengan ulah BPBD yang dinilai telah membohongi korban sekaligus lembaga DPRD.

Sebanyak 5.864 korban yang disematkan istilah penyintas oleh pemerintah dipastikan tidak akan pernah memperoleh bantuan. Hal ini disebabkan lantaran Pemerintah Pusat melalui BNPB tidak mengenal istilah penyintas.

Jawaban ini kata Sofia de Haan, diperoleh saat Pansus LKPJ bertemu Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) BNPB di Jakarta. BNPB tidak akan bisa memberikan bantuan lantaran ketiadaan dana.

“kenapa BPBD tidak jujur untuk menyatakan sehingga kita ketika didemo oleh masyarakat. Sekarang apa yang mau kita jelaskan kepada lima ribu KK tersebut,”ungkapnya memperlihatkan ekspresi kekesalan.

Habel Mbate selaku Ketua Pansus menjelaskan, BNPB malahan heran mengapa dana stimulan bagi 11.036 KK korban tidak selesai disalurkan seluruhnya, tetapi disisakan dalam jumlah yang cukup banyak.

Artikel Terbongkar! Korban Seroja Kena PHP, BNPB Tidak Kenal Istilah Penyintas pertama kali tampil pada Kabar Independen.