Kupang, KI – Jansen Sitindaon SH, MH menolak pemilihan legislatif (Pileg) kembali menggunakan sistem proporsional tertutup (Coblos Lambang Partai). Jansen memberikan kuasa ke Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Partai Demokrat untuk menjadi pihak terkait atas permohonan yang diajukan oleh Dimas Brian Wicaksono cs dengan no 114/PPU/XX/22 terhadap UU No 17 Tahun 2017, khususnya tentang proporsional terbuka yaitu pasal 168 ayat 2.

“Permohonan ikut sebagai pihak terkait dikarenakan kalau proporsional tertutup dikabulkan, maka pihak terkait selaku bacaleg tidak mempunyai ruang dan peluang untuk berkompetisi di dapilnya,” kata Kepala BHPP Partai Demokrat, Mehbob, Jumat (20/1) sesuai rilis yang diterima media ini.

Mehbob juga menjelaskan, jika terjadi sistem pemilu tertutup, maka rakyat tidak bisa memilih secara langsung wakil-wakil rakyatnya. Selain itu, sistem pemilu tertutup juga merupaka perampasan hak suara rakyat dalam pesta demokrasi.

Mehbob menegaskan, sistem pemilu proposional tertutup jauh dari semangat reformasi yang menghendaki demokrasi yang sehat di Indonesia.

“Bahwa sistem proporsional tertutup adalah kemunduran demokrasi dan pengkhianatan terhadap demokrasi,” ujar Mehbob.

Artikel Tolak Sistem Pemilu Coblos Lambang Partai, Kader Demokrat ini Daftar Ke MK pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Dalam suratnya, Rafael Tuka Ketua PAC Demokrat Sulamu mengaku jika posisinya sebagai Ketua telah digantikan oleh orang lain yang ditunjuk oleh Ketua DPC Kabupaten Kupang melalui cara yang tidak prosedural dan tidak sesuai mekanisme sebagaimana diatur dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi Partai.

Rafael Tuka dalam suratnya yang juga diterima media ini meminta Ketua DPD Partai Demokrat NTT mengembalikan posisinya sebagai Ketua PAC Sulamu, serta meminta agar Ketua DPC Kabupaten Kupang diberikan teguran dan sanksi atas tindakan tidak prosedural ini.

Sementara itu, Winston Rondo Ketua DPC Demokrat Kabupaten Kupang yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp Selasa (08/03/2022) mengatakan, mekanisme di Partai Demokrat sangat jelas.

Menurutnya, yang bersangkutan selama tiga tahun terakhir tidak aktif di Partai Demokrat. Pergantian Antar Waktu (PAW) sesuai SK yang ditandatangani oleh DPD Partai Demokrat NTT tahun 2020.

“Di demokrat mekanismenya sangat jelas kaka, surat PAW juga dr SK DPD PD NTT tahun 2020. Ybs sdh tidak aktif dipartai lebih 3 tahun terakhir. Dokumen rapat partai lengkap kaka. Kami disiplin organisasinya bagus,”Ujarnya melalui pesan WhatsApp.

Artikel Dipecat Tak Prosedur, Ketua PAC Demokrat Sulamu Mengadu Ke DPD NTT pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Partai Demokrat berupaya membangun kader dalam konsolidasi dengan melibatkan calon pengurus baru, anggota fraksi Demokrat dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se NTT.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny Harman dan anggota DPR RI Komisi X, Anita Jacoba Gah, dan jajaran pengurus DPP Demokrat.

Juru bicara DPD Partai Demokrat Antonius Ratu Gah menyatakan, ada beberapa hasil penting dari konsolidasi ini.

Pertama, DPD Demokrat ingin menghidupkan kembali mesin partai, memanaskan dan menggerakkan mesin partai dalam rangka menyatukan kembali kekuatan untuk merebut kekuasaan. Menang dalam Pemilu 2024, menang Pileg, Pilpres dan Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota, serta mengusung AHY sebagai Calon Presiden.

Melihat kondisi partai saat ini, perlu menghidupkan kembali mesin partai melalui infrastruktur Partai yang sudah ada. Memanaskan dalam arti semua elemen partai harus menjalankan semua program –program pro rakyat, dan menggerakkan mesin partai yang dimaksud adalah mensoalisasikan Ketum AHY sebagai Calon Presiden di 2024.

Artikel Konsolidasi Partai Demokrat, Hidupkan Mesin Partai Untuk Pemenangan Pemilu 2024 pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Demonstran memaksa masuk kedalam ruangan tempat berlangsungnya acara konsolidasi untuk berdialog dengan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K Harman. Aksi demonstrasi damai berhasil dihalau aparat kepolisian.

Aksi serupa pernah juga digelar dihalaman Mapolda NTT menuntut pembubaran setiap kegiatan Partai Demokrat di Kota Kupang. Bahkan pasca pengumuman Ketua DPD terpilih, aksi serupa terjadi dengan membakar atribut Partai Demokrat.

Menanggapi berbagai aksi demonstrasi, Ketua DPD Partai Demokrat NTT terpilih Leonardus Lelo, Sabtu (05/02/2022) saat memberi keterangan pers di Kupang mengatakan, aksi demonstrasi itu merupakan bentuk dukungan dan ungkapan kecintaan terhadap Partai Demokrat.

Partai Demokrat kata Leonardus Lelo memiliki mekanisme dan aturan yang tertuang dalam AD/ART dan peraturan organisasi Nomor 2 tahun 2021. Ia mengatakan bahwa Pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat NTT telah dilakukan sesuai mekanisme.

Musyawarah Daerah menetapkan calon ketua DPD dengan syarat mendapat dukungan Ketua DPC minimal 20 persen . Tahapan selanjutnya adalah uji kelayakan dan kepatutan oleh Ketua Umum, Sekjen dan Kepala BPOKK. Keputusan akhir siapa yang menjadi Ketua DPD NTT mutlak diputuskan oleh Ketua Umum.

Artikel Tanggapi Aksi Demonstrasi, Begini Pernyataan Ketua DPD Demokrat NTT pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Antonius Ratu Gah, Kepala Bakomstra DPD Partai Demokrat NTT mengatakan Konsolidasi dilakukan untuk menghidupkan, menggerakkan kembali mesin partai dan menyatukan kekuatan demi merebut kekuasaan pada Pemilu tahun 2024. Demokrat ditargetkan menang Pilpres, Pileg, Pilkada serta menyatukan tekad mengusung AHY Ketua Umum Demokrat sebagai calon presiden 2024.

DPD Partai Demokrat NTT tetap bergerak maju dengan dukungan kader yang memiliki militansi kuat terhadap partai, mengukur kesolidan, loyalitas para kader partai.

Konsolidasi juga bertujuan menyamakan pemahaman seluruh elemen partai dalam menjalankan agenda demokrasi dan program strategis partai. Menyatukan sikap seluruh kader bahwa Ketua DPD Partai Demokrat NTT terpilih telah melalui mekanisme yang benar, transparan dan sesuai mekanisme yang berlaku di internal partai.

Leonardus Lelo, Ketua DPD Partai Demokrat NTT dalam keterangannya kepada awak media, Sabtu (05/02/2022) di Kupang mengatakan, konsolidasi partai dilakukan untuk memperkokoh soliditas sesama kader dalam upaya memenangkan kontestasi politik tahun 2024.

Artikel Hidupkan Kembali Mesin Partai, DPD Partai Demokrat NTT Gelar Konsolidasi pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Padahal partai ini dirancang untuk dekat dengan konstituen sering dikatakan bahwa partai berkoalisi dengan rakyat. Disinilah peran penting Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) menyatukan Demokrat dengan rakyat.

Antonius Ratu Gah, Kepala Bakomstra DPD Partai Demokrat NTT, Sabtu (29/01/2022) di Kupang mengatakan, Bakomstra hadir sebagai jembatan emas antara partai dan konstituen.

Badan komunikasi Strategis (Bakomstra) DPD Partai Demokrat NTT dimaksudkan untuk publikasi seluruh kegiatan partai dan merebut simpati pemilih termasuk pemilih generasi muda melalui media sosial.

Dunia Maya bagi Partai Demokrat bukan hanya dipandang sebagai media sosial semata, medsos dimaknai sebagai ruang publik untuk merebut hati pemilih milenial.

“Media sosial Facebook terkadang diperalat  sebagai media untuk adu argumen, adu pendapat pribadi tetapi tidak ada solusi. Yang terlihat adalah sifat kekanak-kanakan,”Ujarnya.

Prioritas Partai Demokrat kata dia tentang bagaimana membangun sumber daya manusia, membangun partai sebagai partai cerdas dan menjadi branding. Salurkan aspirasi dan kepentingan partai untuk menggugah partisipasi politik dari konstituen.

Artikel Bakomstra Hantar Partai Demokrat Menyatu Dengan Konstituen pertama kali tampil pada Kabar Independen.