Rekomendasi itu juga ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Hanura, Dr Oesman Sapta dan Sekretaris Jenderal Benny Rhamdani. Jangka waktu rekomendasi berakhir tanggal 20 Juni 2024.

Terdapat beberapa poin yang tercantum dalam rekomendasi antara lain melakukan sosialisasi dan komunikasi di internal Partai Hanura, melakukan komunikasi dengan pihak eksternal partai Hanura dalam rangka pemenuhan persyaratan pencalonan kepala daerah atau menambah dukungan Partai Koalisi untuk memenuhi minimum persyaratan pencalonan kepala daerah.

Bagi bakal calon yang tidak berhasil memenuhi syarat pencalonan dukungan Partai minimum koalisi, maka Surat Rekomendasi dinyatakan tidak berlaku. Hal ini sesuai peraturan organisasi partai.

Menurut Anton Natun Ketua DPC Hanura Kabupaten Kupang, DPP telah memberikan rekomendasi kepada dua bakal calon Bupati Kupang yakni Melkisedek Eliazer Buraen dan Jerry Manafe.

“Iya, Hanura sudah serahkan rekomendasi ke pak Melki Buraen dan Jerry Manafe sebagai bakal calon kepala daerah,”ungkapnya.

Artikel Balon Bupati Kupang Melky Buraen Terima Rekomendasi Partai Hanura pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Anton Natun, Ketua DPC Hanura Kabupaten Kupang mengatakan, Jerman berpotensi memenangkan Pilkada 27 November 2024 mendatang. DPC Hanura membuka pendaftaran dimulai sejak tanggal 22 April – 10 Mei 2024.

Jerman dalam kacamata Anton Natun adalah sosok yang diyakini mampu membawa perubahan di Kabupaten Kupang. Perubahan mendasar yang diinginkannya yakni penataan wajah kota hingga tidak terlihat seperti hutan belantara.

“Saya berharap pak Jerry bersama Hanura karena kami punya visi yang sama membangun daerah ini. Saya melihat ada potensi kemenangan di pihak pak Jerry Manafe, beliau sangat mampu berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan banyak pihak,”ujarnya menambahkan.

Selain penataan wajah kota, secara objektif dirinya melihat beberapa hal mendasar perlu juga menjadi perhatian serius terutama soal peningkatan pendapatan asli daerah yang saat ini mengalami kebocoran dan tidak mampu dikontrol oleh pemerintah.

Target pendapatan asli daerah yang sangat kecil hanya dihabiskan untuk belanja pegawai, akhirnya pembangunan hanya mengandalkan alokasi dana pusat. Hal ini k kemudian berakibat langsung pada perkembangan pembangunan 5 tahun terakhir yang berjalan ditempat.

Artikel Jerman Mendaftar di Hanura, Anton Natun Bilang Ada Potensi Kemenangan! pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Pandangan berbeda dilontarkan Ketua Komisi III Deasy Ballo-Foeh yang menyatakan penyintas akan segera dibayarkan oleh pemerintah, sementara Anton Natun sebagai anggota Komisi memiliki pandangan sebaliknya dengan alasan yakni pemerintah kekurangan dana.

Menurut Anton Natun anggota Komisi III, Rabu (06/09/2023) melalui sambungan telepon mengatakan, walaupun BPBD menjamin seluruh penyintas akan segera dibayarkan, dirinya justru berpendapat tidak segampang yang dibayangkan oleh pemerintah.

Alasan utama yang dikemukakan oleh Anton Natun yakni pemerintah kekurangan dana untuk membayar seluruh penyintas yang berjumlah 5.684 KK sesuai data yang dimiliki oleh BPBD. Total penyintas terbagi menjadi tiga kategori yaitu rusak berat 607 KK, rusak sedang 1090 KK dan rusak ringan 3.987 KK.

Anton Natun menjelaskan, jika mengacu pada data tersebut maka pemerintah harus menyediakan dana dalam jumlah mencapai 97.470.000.000 miliar yang akan dibagikan kepada 5.654 KK. Ia merincikan, rusak berat 607 KK sebesar 30.350.000.000 miliar atau 50 juta per KK, rusak sedang 27.250.000.000 atau 25 juta per KK dan rusak ringan 39.870.000.000 atau 10 juta per KK.

Artikel Dua Anggota DPRD Kabupaten Kupang Berbeda Pandangan Soal Penyintas dan Pansus Seroja pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Sorotan itu disampaikan dua partai politik dalam pemandangan umum fraksi pada sidang II masa persidangan III tahun 2023 dengan agenda perhitungan APBD 2022.

Pada saat membacakan pemandangan umum fraksi dihadapan sidang paripurna DPRD, Selasa (25/07/2023) malam, Fraksi Gabungan Hanura Gerindra pada satu poin meminta penjelasan kepada pimpinan DPRD terkait penerapan disiplin.

Fraksi Gabungan Hanura Gerindra meminta penjelasan pimpinan DPRD terhadap penerapan disiplin dan sanksi kepada oknum anggota DPRD yang tidak mengikuti sidang paripurna selama dua tahun.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kupang Daniel Taimenas yang dikonfirmasi, Rabu (26/07/2023) pagi membenarkan jika terdapat satu fraksi dalam pemandangan umum mengangkat persoalan salah satu oknum anggota yang kerapkali tidak mengikuti sidang selama dua tahun terkahir.

Baginya, sidang merupakan salah satu tugas pokok DPRD membahas soal rakyat, sehingga apa yang diangkat fraksi menjadi perhatian semua anggota tanpa kecuali untuk setia menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

Kepada awak media, Ketua DPRD berjanji akan membuka kembali absensi kehadiran anggota DPRD guna memastikan kebenaran informasi yang dituangkan fraksi dalam pemandangan umumnya.

Artikel Fraksi Gabungan Hanura Gerindra Sorot Keras Oknum Anggota DPRD Kerapkali Mangkir Sidang pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Struktur kekuasaan baik itu pejabat yang memiliki tingkat kepangkatan tinggi, ASN, Kepala Desa, Lurah, Kepala Sekolah, tenaga kesehatan dan unsur lain yang melekat pada kekuasaan pun disinyalir akan menjadi roda penggerak dalam upaya memenangkan kontestasi pihak tertentu pada Pemilu 2024.

Setidaknya beberapa persoalan ini menjadi topik diskusi menarik antara Bawaslu Kabupaten Kupang dan Sentra Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bersama seluruh Calon anggota DPRD asal Partai Hati Nurani Rakyat, Jumat (07/07/2023) di Sekretariat DPC Hanura Kabupaten Kupang.

Turut hadir dalam diskusi tersebut antara lain dua Komisioner Bawaslu yakni Imelda Dally bersama Adam Horison Baok, Kuswantoro bersama seorang anggota Gakkumdu, Ketua DPC Hanura Anton Natun bersama Sekretaris DPC dan seluruh calon anggota DPRD.

Imelda Daly dalam sapaan membuka diskusi mengatakan, saat ini tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 yaitu penetapan Daftar Pemilih Tetap pencalonan dan perbaikan syarat administrasi bakal calon anggota DPRD. Tahapan itu akan berlanjut nantinya saat kampanye hingga pungut hitung.

Artikel Praktek Politik Uang dan Menggerakkan Struktur Kekuasaan Disinyalir Masif Terjadi Pada Pemilu 2024 pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Boby Pah salah seorang pemuda asal Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang – NTT mantap memilih Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sebagai kendaraan politik menuju gedung DPRD Kabupaten Kupang.

Menurut Boby Pah, Minggu (02/07/2023) di Desa Tanah Merah, dirinya pernah mendekam dalam tahanan selama 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari karena terbukti melakukan tindak Pidana penganiayaan berdasarkan putusan pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 14/Pid.B/2018/PN Olm tanggal 14 Maret 2018.

“Saya sudah bebas, ada surat bebas dari Rutan Kupang,”ujar Boby Pah sembari menunjukan surat lepas dari Rutan.

Dirinya dinyatakan, dirinya telah dibebaskan karena telah menjalani pidana sesuai putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, dirinya bebas berdasarkan Surat Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kupang Nomor W22.PAS.EO-PK.01.01.02.631 tanggal 03 Juni 2028.

Artikel Boby Pah Siap Bertarung Rebut Satu Kursi DPRD Kabupaten Kupang pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Datang mendaftarkan 35 orang calon legislatif dari 4 Daerah Pemilihan (Dapil), Partai Hanura dipimpin langsung oleh Ketua DPC Anton Natun bersama Sekretaris Adrianus T.T Pae, Bendahara Debora Hina serta 35 Caleg.

Kedatangan rombongan DPC Hanura disambut Ketua KPU Elyaser Lomi Rihi beserta Komisioner lainnya serta staf KPU dan juga disaksikan oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Kupang.

Ketua KPU Elyaser Lomi Rihi, Rabu (10/05/2023) di Oelamasi mengatakan, DPC Hanura Kabupaten Kupang adalah Parpol yang pertama mendaftar Caleg di KPU Kabupaten Kupang.

Setelah menyerahkan seluruh berkas administrasi Caleg, selanjutnya akan dicocokkan dengan data SILON yang terlebih dahulu di upload oleh Administrator DPC Hanura. Selanjutnya, masih tersisa waktu untuk melakukan perbaikan seperlunya sebelum waktu pendaftaran resmi ditutup tanggal 14 Mei 2023 tepat pukul 23.00 WITA.

“Sesuai arahan DPP dan DPD kita diminta untuk mendaftar di KPU tanggal 10, jam 10 lewat 10 menit, karena ini sejarah maka kita ikuti sesuai komando dari atas,”ujar Anton Natun Ketua DPC Hanura.

Artikel Mendaftar Jam Sepuluh Pagi, Partai Nomor Sepuluh Pertama Antar Berkas di KPU Kabupaten Kupang pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Kupang mengakui jika saja pemerintah daerah serius mengurus dua sektor vital ini maka masyarakat akan sejahtera.

Selain meningkatnya kesejahteraan masyarakat kata Anton Natun, Senin (24/04/2023) di Desa Merbaun Kecamatan Amarasi Barat, ketika masyarakat sejahtera berimbas pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Wilayah Kabupaten Kupang memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan dua sektor yang dinilainya sangat vital. Misalnya saja, masih banyak lahan tidur yang belum dimanfaatkan secara maksimal, masyarakat yang sejak dahulu kala sudah memelihara ternak sebagai sumber pendapatan.

Potensi besar jika dikelola dengan benar ditambah dengan penyediaan bibit unggul, ketersediaan pupuk yang memadai, alsintan, sumber air, masyarakat dibekali dengan cara bertani dan beternak dengan sentuhan teknologi maka niscaya wajah Kabupaten Kupang akan berubah.

Ia mencontohkan, lahan tidur diolah kemudian ditanami jagung varietas unggul dimana satu hektar lahan mampu menghasilkan 5 ton per hektar, maka masyarakat dalam waktu 4 bulan saja mampu menghasilkan uang dua puluh lima juta rupiah.

Artikel Anton Natun : Pemerintah Tidak Serius Urus Pertanian dan Peternakan pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Anton Natun anggota DPRD Kabupaten Kupang, Sabtu (10/12/2022) di Kupang menyatakan, Pemkab Kupang jangan hanya sebatas menyiapkan dana, tetapi perlu diikuti dengan penentuan titik koordinat jalan yang akan dikerjakan.

“Dengan 81 Miliar ini kita harapkan titik koordinat harus betul-betul dilihat sehingga jangan sampai sudah ada Lapen kemudian dikerjakan Lapen lagi,”ujar Anton Natun.

Dirinya menginginkan agar pemerintah tidak terlambat melakukan tender pekerjaan, sebab pengalaman membuktikan bahwa pemerintah sering terlambat sehingga pekerjaan jalan kerap kali dilakukan saat musim hujan. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan.

Pada kondisi hujan, material yang disusun untuk membentuk badan jalan tidak akan memberikan dampak pada kualitas pekerjaan, aspal tidak mampu merekatkan material satu dengan yang lainnya.

“Paling cepat tender mulai bulan april sehingga pekerjaan bisa selesai pada bulan Juli atau kalau kondisi eksisting yang rumit bisa diperpanjang sampai bulan September. Kita harus melihat kualitas secara baik agar dikemudian hari tidak berpotensi masalah hukum,”ungkap Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Kupang.

Artikel Siapkan Dana 81 Miliar Bangun Infrastruktur Jalan, Begini Respon Anton Natun pertama kali tampil pada Kabar Independen.

“Itu sebenarnya tidak boleh, karena mereka sudah mengabdi cukup lama, pemerintah harus berusaha perbaiki dan kirimkan kembali ke pemerintah pusat,”ujar Anton Natun, Rabu (26/10/2022) melalui sambungan telepon.

Anton Natun menegaskan, Negara wajib memberikan kesejahteraan dan penghidupan yang layak kepada seluruh rakyat sesuai amanat Pasar 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan taip-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Tugas utama pemerintah kata Anton Natun, pemerintah wajib memberikan kesejahteraan dan penghidupan yang layak, disinilah tugas utama pemerintah dan mesti berusaha memperbaiki serta mengirimkan kembali ke Kemenpan-RB. Dengan adanya otonomi daerah maka wajib perintah pusat memperhatikan hak – hak daerah.

“Mereka jangan sampai diabaikan oleh pemerintah, kalau ada pejabat yang diberhentikan kan kasian keluarganya, begitu pula dengan tenaga honor, mereka juga ada tanggungan keluarga yang harus dihidupi. Kalau kita abaikan nasib mereka pasti ada ratusan orang yang menderita, itu kan tidak boleh. Sekali lagi tugas pemerintah kan mensejahterakan rakyat sesuai perintah UUD 1945, “ucapnya.

Artikel Sejumlah Tenaga Honor Ditolak, Anton Natun : Pemerintah Langgar Undang – undang pertama kali tampil pada Kabar Independen.