Sumber salah seorang warga Kelurahan Babau yang enggan namanya disebut, Selasa (06/08) melalui sambungan telepon mengungkapkan sejumlah ketidakpuasan terhadap pelaksana pekerjaan hingga berujung pada aksi protes dan penolakan.

Sumber mengatakan, pekerjaan jalan yang direncanakan sepanjang 450 meter itu menggunakan sumber dana dari DPA Kelurahan Babau, walaupun warga tidak mengetahui secara pasti berapa alokasi dananya.

“Tidak ada papan informasi pekerjaan, kami warga sudah tanyakan tapi dijawab bahwa pekerjaan di kelurahan tidak perlu memasang papan informasi pekerjaan, kami dengar katanya dananya 100 juta lebih,”ungkap sumber yang mengaku heran.

Dikatakannya, warga merasa kesulitan mengakses informasi detail pekerjaan dan sumber serta besaran dana yang digunakan, yang terpenting adalah siapa yang bertanggungjawab secara teknis atas pekerjaan itu.

Selain papa informasi kata sumber, aksi protes dan penolakan warga lebih diutamakan karena kualitas pekerjaan walau belum selesai dinilai sangat buruk. Hal ini lantaran pelaksana menggunakan tanah putih sebagai meterial hamparan dijalan tersebut.

Artikel Perkerasan Jalan Kelurahan Babau Kupang Timur Tuai Protes Warga, Ini Sebabnya! pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Perhitungan pembayaran pajak daerah sebesar 10 persen dari total dana yang dikelola oleh Sekretariat DPRD sebesar 11,1 miliar untuk item makan minum rapat selama tahun 2023.

Sumber terpercaya yang berhasil dikonfirmasi media ini melalui sambungan telepon, Rabu (20/03/2024) mengatakan, Sekretariat DPRD diduga terlambat setor potongan pajak daerah sebesar 10 persen dari total biaya makan minum rapat tahun 2023 sebesar 11,1 miliar rupiah. Tanggungan pajak daerah baru saja disetor belum lama ini.

“pajak daerah yang mereka bayar itu sebesar 1,1 miliar rupiah, mereka baru bayar belum lama ini ditambah dengan denda keterlambatan,”ungkap sumber.

Pembayaran tanggungan pajak daerah sejumlah 1,1 miliar kata sumber, ditambah lagi dengan denda keterlambatan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Artikel Kuat Dugaan Sekretariat DPRD Kabupaten Kupang Telat Setor Pajak Daerah pertama kali tampil pada Kabar Independen.

Biaya makan minum DPRD tahun 2024 menurun jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 11,1 miliar. Jumlah ini tercantum dalam APBD 2024, jumlah 7,7 miliar ini akan mengalami perubahan ketika terjadi sidang Perubahan Anggaran 2024 bulan September nanti.

Rincian biaya makan minum tercantum dalam DPA yang berhasil diperoleh media ini, Kamis (21/03/2024), jumlah total biaya makan minum sebesar Rp. 7.765.798.400,- (Tujuh milliar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

Dana sejumlah itu mayoritas dipergunakan untuk biaya makan minum rapat dari beberapa item kegiatan di sekretariat DPRD.

Artikel Biaya Makan Minum DPRD Kabupaten Kupang Tahun 2024 Capai 7,7 Miliar, 2023 Lebih Fantastis pertama kali tampil pada Kabar Independen.